DPR Desak Pemerintah Tarik “Uang Indonesia” di Luar Negeri - Diperkuat 2 Regulasi

NERACA

Jakarta - Komisi XI DPR mendesak pemerintah untuk segera menarik dana triliunan rupiah yang berada di luar negeri ke dalam negeri guna memperkuat devisa Indonesia melalui mekanisme Devisa Hasil Ekspor (DHE). Seperti diketahui, “Uang Indonesia” yang parkir di mancanegara untuk memperkuat cadangan devisa nasional jumlahnya sekitar US$100 miliar atau Rp1.100 triliun (kurs mata uang Rp11 ribu per dolar AS).

Wakil Ketua Komisi XI DPR, Harry Azhar Azis mengatakan, pemerintah tidak usah bimbang lantaran sudah ada beleid atau kebijakan, yaitu Peraturan Bank Indonesia (PBI) No 13/20/PBI/2011, diperkuat melalui Surat Gubernur BI No 14/3/GBI/SDM tanggal 30 Oktober 2012. Dengan adanya dua produk aturan hukum tersebut, kata Harry Azhar, sudah jelas dapat memaksa masuk uang triliunan rupiah dari DHE yang parkir di luar negeri ke dalam negeri.

\"Ketentuan soal DHE itu sudah berlaku sejak 2 Juli 2012. Sementara soal minyak yang dijual ke luar negeri, uangnya harus masuk dahulu melalui Bank Devisa Dalam Negeri. Ini juga sudah berlaku sejak 30 Juni 2013,\" ucapnya di Jakarta, Jumat (30/8) pekan lalu.

Sementara Sekretaris Komite Ekonomi Nasional (KEN), Aviliani menegaskan, jika pemerintah ingin melakukan penarikan dana Indonesia di luar negeri, maka tidak bisa dilakukan pemaksaan, yang bisa dilakukan adalah dorongan.

“Pemerintah harus berpikir bagaimana agar pengampunan pajak dapat menarik mereka yang mempunyai dana di luar untuk memindahkan dananya masuk ke Indonesia. Juga harus berpikir insentif apa yang bisa diberikan oleh pemerintah kepada mereka. Membuat mereka tertarik,” jelas Aviliani kepada Neraca, belum lama ini.

Namun, lanjut dia, penarikan uang dari luar adalah cara ketiga untuk meredam pelemahan rupiah terhadap dolar AS. Cara pertama yang efektif untuk dilakukan adalah dengan melakukan restrukturisasi utang luar negeri swasta.

“Restrukturisasi utang adalah cara yang paling mungkin. Utang swasta itu jangkanya pendek-pendek, perlu dilakukan restrukturisasi untuk menolong pelemahan rupiah,” jelas dia. Langkah kedua adalah dengan mengundang para sekuritas dan pengusaha di sektor riil untuk duduk bersama dan menghilangkan persepsi buruk yang dapat mendorong pelemahan rupiah. “Ini sudah mulai dilakukan pemerintah,” ujar Aviliani.

Sanksi terlalu ringan

Terkait sanksi pelanggar DHE, Harry Azhar mengingatkan, dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 0,5% dari nilai nominal DHE yang belum diterima melalui bank devisa dengan jumlah denda paling sedikit Rp10 juta dan paling banyak sebesar Rp100 juta. Apabila tidak membayar denda, lanjut Harry Azhar, maka akan dikenakan sanksi berupa penangguhan atas pelayanan ekspor oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai, Kementerian Keuangan.

Dia juga mengemukakan jika dalam ketentuan itu, pemerintah dan Bank Indonesia (BI) perlu memperkuat kordinasi dan juga membuat langkah yang lebih formal agar ketentuan ini dapat dilaksanakan. \"Sementara untuk KKKS (Kontraktor Kontrak Kerja Sama), pemerintah harus tegas. Klausul soal DHE harus masuk dalam kontrak perjanjian. Kalau tidak berkomitmen dan tidak patuh, tidak perlu diperpanjang lagi kontrak-kontrak tersebut,\" ungkap Harry Azhar.

Peraturan Bank Indonesia No 13/20/PBI/2011 mewajibkan DHE komoditas, tambang, serta minyak dan gas yang diparkir di luar negeri ditarik ke bank lokal di dalam negeri paling lama 90 hari setelah tanggal Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Sementara Surat Gubernur BI No 14/3/GBI/SDM menegaskan bahwa Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tidak dikecualikan dalam kewajiban penerimaan DHE melalui Bank Devisa Dalam Negeri. [ardi]

Related posts