Swasta Rajai Bisnis Pelabuhan Malaysia

Kita tak perlu malu belajar dari negara tetangga seperti Malaysia soal bisnis kepelabuhanan. Sebab, seluruh pelabuhan di Malaysia kini sudah diswastakan. Pihak kerajaan, tidak lagi dibebani pekerjaan kepelabuhanan. karena seluruh operasional sudah ditangani oleh swasta melalui serikat-serikat atau asosiasi.

Sedangkan pihak pemerintah atau kerajaan hanya sebatas pemilik yang memiiki fasilitas, jadi tinggal melakukan inspeksi atas pengelolaan bisnis tersebut. Karena itu, pekerja dan peralatan sudah ditangani oleh swasta, sedangkan pemerintah hanya menerima royalti karena sudah membina dan menyediakan fasilitas.

Sistem kepelabuhanan di Malaysia sudah menganut ketentuan internasional green port yang kini juga sudah diterapkan di kawasan Amerika Serikat dan Eropa, temasuk Belanda dan Jerman. Pelabuhan di kawasan ASEAN pun mau tak mau harus mengikuti ketentuan itu. Jika tidak melaksanakannya, pemilik kapal (serikat perkapalan) menolak memasukkan kapalnya ke pelabuhan di ASEAN sehingga merugikan pelabuhan. Untuk kawasan Asia, green port secara bertahap sudah mulai diterapkan di Jepang, Korea, Malaysia, dan Singapura.

Green port adalah insentif untuk kapal menyinggahi pelabuhan, di mana jika pihak kapal tidak membuang minyak atau sampah ke laut pelabuhan, maka tarif atau cost ke kapal dimaksud akan dikurangi. Dari situ kapal akan mendapat pengurangan biaya dan pihak pelabuhan juga tak perlu lagi memungut sampah atau membersihkan laut. (saksono)

BERITA TERKAIT

2018, LPDB Siapkan Rp100 M Untuk Bisnis Start Up

2018, LPDB Siapkan Rp100 M Untuk Bisnis Start Up NERACA Jakarta - Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Agus Muharram mengungkapkan…

Strategi TRAM Merambah Bisnis Tambang - Lewat Serangkaian Akuisisi

NERACA Jakarta - Perusahaan jasa pelayaran dan penyelenggaraan angkutan laut PT Trada Maritime Tbk (TRAM) mengubah bisnis utamanya ke sektor…

HITS Rampungkan Pembelian Kapal Tanker - Dukung Ekspansi Bisnis

NERACA Jakarta - Cucu usaha PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk (HITS) yakni PT Hutama Trans Kencana (HTK2) secara resmi telah…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Konflik Taksi Online, Kapan Berujung?

Keluarnya putusan Mahkamah Agung No.37 P/HUM/2017 (PMA.37/2017) memicu kegamangan yang berujung pada meningginya tensi antara operator angkutan umum konvensional dengan…

Mencari Jalan Tengah di Tengah Konflik

Putusan Mahkamah Agung (MA) telah menggugurkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 tentang angkutan sewa online. Peraturan tersebut berlaku…

Permenhub Memaksakan Pendekatan Lama?

Direktur Program Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Berly Martawardaya menjelaskan diantara poin-poin yang dicabut oleh PMA.37/2017 adalah…