Kita tak perlu malu belajar dari negara tetangga seperti Malaysia soal bisnis kepelabuhanan. Sebab, seluruh pelabuhan di Malaysia kini sudah diswastakan. Pihak kerajaan, tidak lagi dibebani pekerjaan kepelabuhanan. karena seluruh operasional sudah ditangani oleh swasta melalui serikat-serikat atau asosiasi.

Sedangkan pihak pemerintah atau kerajaan hanya sebatas pemilik yang memiiki fasilitas, jadi tinggal melakukan inspeksi atas pengelolaan bisnis tersebut. Karena itu, pekerja dan peralatan sudah ditangani oleh swasta, sedangkan pemerintah hanya menerima royalti karena sudah membina dan menyediakan fasilitas.

Sistem kepelabuhanan di Malaysia sudah menganut ketentuan internasional green port yang kini juga sudah diterapkan di kawasan Amerika Serikat dan Eropa, temasuk Belanda dan Jerman.  Pelabuhan di kawasan ASEAN pun mau tak mau harus mengikuti ketentuan itu. Jika tidak melaksanakannya, pemilik kapal (serikat perkapalan) menolak memasukkan kapalnya ke pelabuhan di ASEAN sehingga merugikan pelabuhan. Untuk kawasan Asia, green port secara bertahap sudah mulai diterapkan di Jepang, Korea, Malaysia, dan Singapura.

 Green port adalah insentif untuk kapal menyinggahi pelabuhan, di mana jika pihak kapal tidak membuang minyak atau sampah ke laut pelabuhan, maka tarif atau cost ke kapal dimaksud akan dikurangi. Dari situ kapal akan mendapat pengurangan biaya dan pihak pelabuhan juga tak perlu lagi memungut sampah atau membersihkan laut. (saksono)