Menunggu Bangkrutnya Swasta di Priok

Sabtu, 07/09/2013

Para pengusaha swasta yang selama ini ‘berjuang’ di kawasan pelabuhan Tanjung Priok akal kehilangan mata pencahariannya. Sebab, BUMN PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II yang mengelola pelabuhan Tanjung Priok hendak mengelola sendiri seluruh pekerjaan kepelabuhanan dengan mendirikan anak perusahaan baru.

Jika hal itu terjadi, habislah riwayat pada swasta yang selama ini ‘berjaya’ di sana. Selama ini saja, mereka sudah terbebani beraneka macam pungutan yangmenyebabkan ekonomi biaya tinggi. “Oleh sebab itu kami mengumpulkan 11 Asosiasi pelaku usaha di Pelabuhan Tanjung Priok sebagai upaya penyelamatan kegiatan usaha swasta di pelabuhan itu,” ujar Budi Wiyono, juru bicara Forum Komunikasi Asosiasi di Pelabuhan Tanjung Priok.

Ada 11 asosiasi yang tergabung dalam Forum Komunikasi Asosiasi di Pelabuhan Tanjung Priok itu. Di antaranyai DPC Indonesian National Shipowners Association (INSA) Jaya, DPW Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) DKI Jakarta, Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI, dan Angkutan Khusus Pelabuhan (Angsuspel) Organda DKI. Forum membentuk tim khusus untuk menyusun upaya penyelamatan usaha mereka di Priok.

Sementara itu, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta mendesak manajemen Pelabuhan Tanjung Priok memperhatikan kelangsungan usahanya di pelabuhan tersibuk di Indonesia itu. “Kami berharap manajemen Pelindo Tanjung Priok tidak mengeluarkan kebijakan kontraproduktif yang dapat memperkecil peran dunia usaha swasta di pelabuhan tersebut,” tegas Wakil Ketua Umum Bidang Transportasi, Logistik, dan Kepelabuhanan Kadin DKI Syafrizal BK.

Dia mengakui, saat ini makin sulit akses berusaha di TanjungPriok menyusul rencana Pelindo II mengambil alih seluruh kegiatan kepelabuhanan. Pekerjaan kepelabuhanan antara lain berupa bongkar muat barang, pengisian air bersih, pengisian bahan bakar, pengangkutan barang dari dan ke pelabuhan, maupun pengiriman barang melalui kapal.

Hal senada juga diungkapkan Kadin Indonesia. Ketua Komite Tetap Pelaku dan Penyedia Jasa Logistik Kadin Indonesia Irwan A.Hasman mengatakan, perseteruan pelaku usaha swasta dengan PT Pelindo II akan memperburuk sistem distribusi barang dan kegiatan logistik nasional. Karena itu Kadin mendesak pemerintah ikut mengatasinya.

Persaingan yang tidak sehat antara swasta dan BUMN kepelabuhanan itu, menurut dia, harusnya tidak perlu terjadi, karena sangat mengganggu persiapan Indonesia dalam menghadapi Asean Connectivity 2015.

"Menghadapi masuknya perdagangan global, harusnya kita kompak, bukan ribut bersaing saling mematikan," kata Irwan.Dunia global, kata Irwan, sudah siap masuk ke Indonesia, sementara pelaku usaha Indonesia harus bertengkar di negeri sendiri.

"Kalau situasi ini terus berlarut-larut, yang rugi kita sendiri," kata Irwan. Saat ini, tercatat ribuan perusahaan yang terkait dengan logistik nasional terancam gulung tikar, menyusul adanya kebijakan pelabuhan yang semakin mempersulit ruang dan kesempatan berusaha.

Pelindo, selaku BUMN, kata Irwan, harus bijak, jangan arogan, karena peran swasta dalam kegiatan distribusi barang di pelabuhan selama ini cukup tinggi. "Pertanyaannya, apakah ribuan pengusaha logistik yang selama bertahun-tahun ini berusaha di pelabuhanan akan dikorbankan, demi apa yang disebut dengan efisiensi. Padahal mereka tidak diajak bicara secara intensif," kata Irwan.

Menanggapi masalah itu, Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub Bobby R.Mamahit menegaskan, pelabuhan umum seperti di Tanjung Priok mesti difungsikan untuk kepentingan umum. Pemerintah, kata dia, tetap mendorong semua pelaku usaha di Pelabuhan bisa dapat tumbuh bersama demi peningkatan pelayanan jasa kepelabuhan di tanah air.

“Ukuran pertumbuhan itu yakni meningkatkan kualitas dan produktivitas bongkar muat serta waktu tunggu dalam pelayanan keluar masuk barang atau dwelling time,” kata Bobby. (saksono)