BJB Bantah Belum Salurkan Restitusi - Kabupaten Sukabumi

Sukabumi - Bank Jabar Banten Cabang Palabuhanratu membantah pihaknya belum menyalurkan dana kelebihan asuransi kredfit profesi PNS Kabupaten Sukabumi. “Kami sudah bayarkan. Dan yang belum terbayarkan, mungkin belum terdata. Pengiriman kelebihan dana langsung kami lakukan melalui rekening tiap nasabah,” kilah bagian kredit BJB Cabang Palabuhanratu, Ade, kepada NERACA Kamis (29/8).

Namun, Ade mengakui hingga kini perusahaannya belum merilis nama-nama penerima dana restitusi. Hal itu karena data penerima restitusi belum lengkap, mengingat masih adanya gugatan dari PNS ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. “Kalau soal rilis penerima, memang belum kami susun. Tetapi kami terus melakukan perbaikan pelayanan kepada nasabah,” tandas dia.

Sementara soal agunan kredit PNS berupa surat-surat berharga seperti SK pengangkatan PNS dan Kartu Pegawai (Karpeg) yang sempat di duga hilang di BJB Cabang Palabuhanratu, Ade menjelaskan bahwa agunan tersebut tidak hilang. “Semua agunannya ada. Saat pelunasan kredit terakhir mungkin ada kesalahpahaman komunikasi. Dan kami pastikan SK atas nama Yuli Agustina saat ini ada di kantor dan boleh diambil,” ungkap Ade.

Secara terpisah, aktifis Lembaga Swadaya Masyarakat Perlindungan Konsumen (LPKSM) Rapi Siregar, menilai, langkah BJB untuk menuntaskan restitusi kelebihan kredit profesi, termasuk lamban dan mengulur-ulur waktu. Sedangkan soal adanya keterlambatan pengembalian agunan, sebut dia, bukti bahwa BJB kurang profesional melayani konsumen.

Rapi juga menyebutkan, seharusnya regulasi perbankan harus melakukan pemeriksaan terkait pembayaran asuransi in. “Dulu kalau tidak salah, BJB mengatakan telah menyediakan anggaran Rp 600 juta dari pihak asuransi untuk mengembalikan dana kelebihan asuransi. Dengan terjadinya waktu yang lama pengembalian, kemunginan besar dana tersebut diendapkan dulu dan ini harus diperiksa oleh regulasi terkait,” tegas Rapi.

Hal senada diungkapkan oleh Sekretaris BPSK, Memed Jamaludin. Menurut dia, BJB tidak ada asalan untuk tidak merilis nama-nama penerima restitusi. “Harus ada rilis penerima restitusi. Hal ini bertujuan untuk mengetahui serta mengantisipasi adanya laporan dari PNS lainnya yang belum menerima dana. Jangan sampai nanti ada PNS yang sudah menerima, ternyata masih mengadukan ke BPSK,” singkat Memed.

BERITA TERKAIT

Bersama Pemerintah Kota Tangerang Selatan - Indah Kiat Salurkan Bantuan Korban Tsunami Selat Sunda

Masih dalam rangka peduli kemanusiaan terhadap korban musibah tsunami di Selat Sunda akhir tahun 2018 kemarin, industri Asia Pulp &…

Retribusi Perizinan Kabupaten Lebak Lampaui Target

Retribusi Perizinan Kabupaten Lebak Lampaui Target NERACA Lebak - Pendapatan dari retribusi perizinan di Kabupaten Lebak, Banten, mencapai Rp2,8 miliar…

Tahun 2018, Laju Investasi PMDN di Kota Sukabumi Lebihi Target - Penyerapan Tenaga Kerjanya Mencapai 5.138

Tahun 2018, Laju Investasi PMDN di Kota Sukabumi Lebihi Target Penyerapan Tenaga Kerjanya Mencapai 5.138 NERACA Kota Sukabumi - Laju…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

Berikan Bunga 0%, TOKOMODAL Fokus Majukan Daya Saing Usaha Kecil

Berikan Bunga 0%, TOKOMODAL Fokus Majukan Daya Saing Usaha Kecil NERACA Jakarta - Perusahaan fintech peer to peer lending (P2P…

Kunjungi Sulteng, Forkom Koperasi Serahkan Bantuan Ke Pengungsi Korban Tsunami

Kunjungi Sulteng, Forkom Koperasi Serahkan Bantuan Ke Pengungsi Korban Tsunami NERACA Palu - Sejumlah perwakilan dari Forum Komunikasi Koperasi Besar…

Lima BRT Sukabumi Direncanakan April Bisa Beroperasi

Lima BRT Sukabumi Direncanakan April Bisa Beroperasi NERACA Sukabumi - Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Sukabumi mendapatkan bantuan hibah lima unit…