Kuningan, Pelopor Kabupaten Inklusif di Jawa Barat

Masih Butuh Penambahan SLB

Jumat, 30/08/2013

Kuningan - GRUP Band asal Sekolah Luar Biasa (SLB) Taruna Mandiri itu tampil memukau, kelihaian tangan memainkan keyboard, drum dan suara yang merdu mengalahkan siswa lainnya. Ternyata bakat mereka cukup berpotensi dibalik kebutuhan khususnya itu.

Di Kuningan sendiri, ribuan anak cacat perlu perhatian khusus, dan baru beberapa persen yang bisa dilayani dalam satu atap pendidikan bersama guru yang memiliki kualitas mengajar ABK, tentunya. Kondisi itu mengetuk hati Bupati Kuningan H. Aang Hamid Suganda untuk mensejajarkan mereka dengan anak didik normal lainnya.

Masyarakat berkebutuhan khusus (cacat) sempat dipandang sebelah mata. Dari mulai sekolah yang enggan menerima siswa ABK sampai perusahaan swasta maupun instansi pemerintah yang selektif saat menerima pegawai baru. Persyaratan kondisi fisik yang normal, seolah menjadi hal penting ketimbang potensi lainnya yang bisa menggugah etos kerja. Dampaknya lingkungan pun menjadi terpengaruh untuk mengesampingkan mereka.

Tentu butuh perjuangan dalam merubah kondisi tersebut. Tidak semudah mensukseskan program fisik maupun program sekolah umum lainnya. Selain berbenturan dengan kualitas guru, anggaran pun dipastikan akan menjadi aspek penting sebagai pendukungnya. Kalau tidak pemerintah yang memulai, maka tidak mungkin masyarakat terutama sekolah bisa dengan cepat mensejajarkannya.

Dengan keinginan kuat, akhirnya pada tahun 2012 Pemkab Kuningan menggulirkan pencanangan Pendidikan Inklusif, dan memfokuskan Sekolah Luar Biasa (SLB) Taruna Mandiri sebagai pencetak siswa ABK terbaik dan pensuplai guru khusus bagi sekolah umum. “Semua sekolah reguler wajib menerima siswa ABK, jangan diabaikan. Cuma memang siswa ABK itu kan butuh pengajar yang khusus, maka Kita melakukannya secara bertahap. Setiap sekolah umum punya sistem tersendiri dalam mendidik siswa ABK. Kalau ABK di sekolah umum jumlahnya banyak, bisa meminta bantuan kepada SLB, “ jelas Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Dedi Supardi kepada Harian Ekonomi Neraca, kemarin.

Sebagai bukti serius dari pelopor Kabupaten Inklusif, dibangun pula SLB Negeri di daerah perbatasan Kuningan Jawa Barat-Jawa Tengah, tepatnya di SDN 2 Sukamaju Cibingbin Kuningan. Dicanangkan langsung oleh Direktur Pembinaan Pendidikan Khusus (PK) dan Layanan Khusus (LK) Ditjen Pendidikan Dasar Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Alasan SDN 2 Sukamaju ditunjuk sebagai SLB di daerah perbatasan, karena di SDN 2 Sukamaju terdapat 42 ABK ( satu siswa kategori low fision, 3 kategori autis dan 38 orang dalam kategori tunagrahita).

“Makna inklusif Saya jabarkan terhadap berbagai aspek, pemberian kesempatan kapada masyarakat yang berkebutuhan khusus tidak hanya meliputi bidang pendidikan, melainkan dalam berbagai aspek kesempatan yang diintegrasikan ke dalam kebijakan pembangunan kabupaten Kuningan secara utuh. Saya juga telah mengeluarkan kebijakan mengangkat anak berkebutuhan khusus yang memiliki persyaratan secara ijasah dan derajat kecacatan untuk menjadi PNS,” papar Bupati Aang.

Didukung Yayasan Amerika

Sudah ada sebanyak 19 orang penyandang cacat yang diangkat menjadi PNS di lilngkup Pemkab Kuningan, salah satunya seorang tuna netra diangkat menjadi kasubag di bagian Kesra Setda. Ia pun ingin, kesempatan itu diberikan pula kepada masyarakat berkebutuhan khusus lainnya, termasuk kepada siswa harus mendapatkan pendidikan setara dan diperlakukan secara adil.

Ternyata, pencanangan pendidikan inklusif di Kuningan mendapat perhatian dari salah satu yayasan asal Amerika Serikat, Hellen Keller Internasional (HKI). Yayasan tersebut fokus dalam mengkampanyekan penyelenggaraan pendidikan bagi masyarakat berkebutuhan khusus, dan bekerjasama dengan Kabupaten Kuningan.

Bentuk kerjasamanya terkait dalam upaya memberikan kemudahan akses bagi para ABK untuk mendapatkan pendidikan formal tidak hanya di sekolah luar biasa (SLB) namun juga di sekolah umum. Penyelarasan persepsi tersebut dituangkan dalam Perbup No. 43 tahun 2012 tentang penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kabupaten Kuningan.

Butuh keseriusan semua pihak dalam mensukseskan program inklusif itu sendiri. Dukungan lingkungan dan anggaran sangat besar pengaruhnya untuk menopang semua fasilitas bagi ABK, pencetakan guru khusus, dan fasilitas lainnya sehingga bisa mencetak inklusif yang benar-benar berdayasaing dengan SDM yang handal. Potensi ABK dari mulai grup musik hingga atlet perlu dukungan penuh dan terus dipoles supaya tetap menjadi aset Kuningan yang membanggakan.

Ini pula mendapat acungan jempol dari Direktur Pembinaan Pendidikan Khusus (PK) dan Layanan Khusus (LK) Ditjen Pendidikan Dasar Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Waktu itu, DR. Mujito merasa bangga atas apa yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Kuningan yang menjadi pelopor kabupaten Inklusif di Jawa Barat.

“Semoga Kabupaten Kuningan akan menjadi panutan bagi kabupaten-kabupaten lain dalam hal pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Di Indonesia, baru ada satu bupati yang secara inklusif mengangkat orang-orang berkebutuhan khusus sebagai pegawai negeri sipil (PNS), yaitu Bupati Kuningan,” ujar Mujito.

Tahun ini merupakan tahun transisi dalam menyesuaikan program inklusif disetiap aspek. Pendidikan menjadi aspek utama dalam mencetak siswa, sekolah reguler tentunya harus terus disuport supaya tetap mensejajarkan ABK dengan kurikulum yang istimewa. Penambahan SLB di Kuningan tentu sangat dibutuhkan dan perlu waktu yang cukup panjang dalam pewujudannya. Karena lebih dari 2.000 ABK yang belum terlayani maksimal dalam hal pendidikannya.