BI Ogah Kredit Perbankan Tumbuh Tinggi

Jumat, 30/08/2013

NERACA

Jakarta - Bank Indonesia (BI) tidak menginginkan perbankan secara berlebihan dalam menyalurkan kredit mengingat melambatnya kondisi perekonomian Indonesia. “BI tidak ingin kredit perbankan tumbuh terlalu tinggi, karena kita juga tidak mau likuiditas perbankan sendiri terganggu,” ujar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Difi Ahmad Johansyah di Jakarta, Kamis (29/8).

Berdasarkan catatan, jumlah kredit perbankan pada Maret 2013, masih tumbuh sebesar 22,2%, sedangkan April sebesar 21,9%, lalu Mei 21% serta Juni sebanyak 20,6%. Bank sentral, kata Difi, juga memperkuat kebijakan makroprudensial untuk pengelolaan kredit dan manajemen risiko perbankan. Hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut keputusan Rapat Dewan Gubernur (RDG) sebelumnya, di mana penguatan kebijakan terkait ketentuan Loan to Value (LTV) terhadap tipe tertentu kredit kepemilikan rumah dan apartemen akan diberlakukan sebentar lagi.

“Selain itu langkah-langkah pengawasan atau supervisory action terhadap bank yang penyaluran kreditnya masih tinggi juga dilakukan,” paparnya. Difi mengatakan, perkembangan suku bunga Pasar Uang Antar Bank (PUAB)overnight relatif stabil sekitar 4,8% dan tidak tercatat peningkatan yang signifikan pada volume transaksi pinjam-meminjam di pasar uang.

Terjaganya kondisi likuiditas perbankan tercermin pada rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) yang tetap terjaga. “Ketahanan perbankan tetap kuat antara lain tercermin dari tingginya rasio permodalan dan tetap rendahnyarasio kredit bermasalah (nonperforming loan/NPL)," katanya.

Sementara pertumbuhan kredit perbankan masih dalam tren menurun menjadi 19,6% setahunan (year on year/yoy) pada pertengahan Agustus 2013, mengikuti perlambatan aktivitas perekonomian di dalam negeri. Untuk pasar modal, kenaikan imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara atau SBN didorong dengan kenaikan ekspetasi inflasi dan suku bunga internasional.

“Harga saham tercatat kembali meningkat pada perdagangan 28 Agustus lalu, setelah menurun tajam sejak Desember 2012 akibat dampak global,” tambah Difi. Selain itu, dalam memperkuat manajemen risiko likuiditas perbankan, dilakukan penguatan ketentuan Giro Wajib Minimum (GWM) - LDR dan GWM Sekunder. Bank Indonesia juga akan memperhitungkan Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI) sebagai komponen GWM sekunder.

Lima ketentuan

Selain itu, imbuh Difi, bank sentral telah menerbitkan lima ketentuan terkait perluasan jangka waktu term deposit valas, relaksasi ketentuan pembelian valas serta penerbitan Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI), sebagai bagian implementasi kebijakan lanjutan dalam menjaga stabilitas ekonomi.

“Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 15/5/ PBI/ 2013 tanggal 28 Agustus 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/11/PBI/2010 Tentang Operasi Moneter,” terangnya.

Selain itu Surat Edaran Nomor 15/30/DPM Perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/16/DPM tanggal 6 Juli 2010 Perihal Kriteria dan Persyaratan Surat Berharga, Peserta dan Lembaga Perantara dalam Operasi Moneter BI juga menerbitkan Surat Edaran Nomor 15/31/DPM Perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/17/DPM tanggal 6 Juli 2010 Perihal Koridor Suku Bunga (Standing Facilities).

Kemudian Surat Edaran Nomor 15/32/DPM Perihal Perubahan Keenam atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/18/DPM tanggal 7 Juli 2010 perihal Operasi Pasar Terbuka. BI juga menerbitkan Surat Edaran Nomor 15/33/DPM Perihal Perubahan Ketiga atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/42/DPD tanggal 27 November 2008 perihal Pembelian Valuta Asing terhadap Rupiah kepada Bank.

Ketentuan pertama hingga keempat merupakan dasar hukum atas pelaksanaan lelang SDBI serta perluasan jangka waktu term deposit valas. Dengan adanya ketentuan ini maka bank akan memiliki ruang yang lebih fleksibel dalam melakukan manajemen likuiditasnya. Sedangkan ketentuan kelima mengatur tentang relaksasi ketentuan pembelian valas. Relaksasi ini bertujuan meningkatkan likuiditas valas di pasar domestik yang pada gilirannya akan mendukung upaya BI dalam mencapai dan memelihara stabilitas nilai rupiah. [sylke]