NERACA

Jakarta – PT PLN (Persero) segera mendapatkan pasokan gas berbentuk gas alam cair (LNG). Hal ini menyusul kerja sama antara Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ) dan Nusantara Regas yang telah sepakat sharing fasilitas untuk mengaliri gas untuk memasok kebutuhan PLN. Menurut Direktur Utama Nusantara Regas, Hendra Jaya, kerja sama ini ditujukan agar pemanfaatan bersama fasilitas yang dioperasikan oleh PHE ONWJ di ORF Muara Karang dan ORF Tanjung Priok, serta jalur pipa Muara Karang–Tanjung Priok. \\\"Ini salah satu komitmen dari Nusantara Regas untuk mengirimkan gas dari ONWJ ke Muara Karang dan Tanjung Priok,\\\" ungkap Hendra di Jakarta, pekan lalu.

Hendra menjelaskan, berdasarkan estimasi yang ada, pemanfaatan bersama fasilitas ini akan menghasilkan potensi efisiensi. \\\"Di sisi hulu, terjadi pengurangan cost recovery karena ada biaya operasi dan perawatan yang dibebankan kepada Nusantara Regas,\\\" tambahnya. Berdasarkan data terakhir PHE-ONWJ, untuk biaya operasi dan perawatan, dengan asumsikan Nusantara Regas menyalurkan gas sebesar 165 billion british thermal unit (mmBtud) per hari selama tiga tahun, potensi penghematan cost recovery di PHE-ONWJ kurang lebih sebesar US$13,9 juta.

Dari hilir, ada efisiensi biaya bahan bakar operasi PLN. Dari data yang ada, Nusantara Regas mengirimkan gas kepada PLN periode 24 Mei-31 Desember 2012 sebesar 32,4 juta mmBtu dan periode 1 Januari–15 Agustus 2013 sebesar 40,6 juta mmBtu. Dari angka tersebut diestimasikan penghematan dari konversi bahan bakar minyak ke gas oleh PLN sebesar US$798,3 juta atau kurang lebih Rp7,98 triliun.

Sementara itu, Kepala Divisi bahan bakar minyak (BBM) dan gas PLN, Suryadi Mardjoeki, mengatakan bahwa PLN masih membutuhkan 10 kargo gas alam cair (liquefied natural gas/LNG) untuk memenuhi kebutuhan pembangkit listriknya hingga 2019 mendatang. Suryadi mengatakan dari total kebutuhan 20 kargo LNG hingga 2019, baru 40 kargo LNG yang terpenuhi. Sementara 10 kargo sisanya masih belum pasti diperoleh badan usaha milik negara (BUMN) itu. “Kami akan mencari 10 kargo LNG itu dari pasar domestik atau impor, yang penting kebutuhan pembangkit listrik terpenuhi,” katanya.

Dia mengungkapkan PLN telah memiliki kepastian 24 kargo dari Kilang Tangguh di Papua dan 16 kargo dari Kilang Bintang di Kalimantan Timur. Akan tetapi, pasokan dari Kilang Bontang masih menunggu kepastian status pengelolaan LNG setelah 2017. Menurut Suryadi, PLN juga saat ini belum mendapatkan kepastian pasokan gas dari proyek Indonesia Deepwater Development (IDD) yang digarap Chevron Indonesia Company, dan Lapangan Muara Bakau yang dikembangkan Eni Indonesia.

Padahal, lanjut Suryadi, SKK Migas telah mengalokasikan 179 kargo LNG dari proyek IDD ditambah 100 kargo dari Lapangan Muara Bakau untuk domestik. Proyek IDD akan mulai mengalokasikan LNG pada 2016, dimana FSRU Lampung akan mendapatkan alokasi 17 kargo, 6 kargo untuk FSRU Banten, dan 7 kargo untuk FSRU Jawa Tengah. Jumlah alokasi LNG untuk domestik dari proyek Chevron IDD itu akan terus meningkat pada 2021, dimana akan ada 19 kargo untuk FSRU Nusantara Regas, 4 kargo untuk Regasifikasi Arun, 4 kargo untuk FSRU Banten, dan 3 kargo untuk FSRU Jawa Tengah.

Sementara itu, proyek pengembangan laut dalam ENI Muara Bakau juga baru akan mengalokasikan LNG sebanyak 5 kargo untuk FSRU Banten dan 7 kargo untuk FSRU Jawa Tengah pada 2016 mendatang. Sedangkan pada 2021 proyek ENI Muara Bakau akan mengalokasikan 6 kargo untuk FSRU Banten dan 12 kargo untuk FSRU Jawa Tengah. Setiap tahun, alokasi gas untuk sektor kelistrikan sebenarnya semakin besar. Tahun ini alokasi gas untuk kelistrikan mencapai 7,6 triliun kaki kubik (TCF). Jumlah tersebut sama dengan alokasi tahun lalu. Sedangkan 2011 kelistrikan mendapatkan 7 TCF. Penggunaan gas untuk pembangkit listrik semester 1 tahun ini yang sebesar 200,6 TBTU lebih tinggi sekitar 10% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yang sebesar 180 TBTU.

Inefisiensi akibat gas

Sebelumnya, PLN sempat diduga melakukan inefisiensi sehingga mengakibatkan merugikan keuangan negara hingga Rp37,6 triliun karena delapan pembangkit milik PLN boros akibat pemakaian bahan bakar minyak (BBM) pada 2009-2010). Direktur Utama PLN, Nur Pamudji, menyatakan potensi kerugian negara Rp37,6 triliun itu merupakan hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akibat beberapa hal seperti pembangkit kekurangan pasokan gas. Dia mencontohkan salah satu pembangkit listrik tenaga gas uap (PLTGU) Muara Tawar yang hanya mendapatkan 50% pasokan gas dari kebutuhan dari PT Perusahaan Gas Negara (PGN). \\\"Keputusan pengalihan jatah adalah keputusan pemerintah melalui PGN dan PLN,\\\" kata dia.

Menurut Pamudji, keputusan itu yang membuat PLN harus memakai BBM sehingga dikatakan BPK menyebabkan terjadinya inefisiensi di operasional PLN. Pasokan gas PLN kemudian dialihkan bagi industri di Jawa Barat yang kala itu dinilai sedang kolaps. Hasil pengalihan gas dikeluarkan pemerintah pada Maret 2010. Selain PLTGU Muara Tawar, ketujuh pembangkit lain, yakni PLTGU Tambak Lorok (Semarang), PLTGU Muara Karang dan Tanjung Priok (Jakarta Utara), PLTGU Gresik, PLTGU Grati (Pasuruan), PLTGU Teluk Lembu (Pekanbaru), dan PLTGU Bali.

Perihal PLN yang tidak melakukan tindakan hukum kepada PGN selaku pengirim gas, Dia mengaku PLN tidak dapat menuntut PGN atas kekurangan pasokan gas bagi perusahaanya karena pengurangan pasokan gas merupakan keputusan pemerintah. Hal itu diperkuat klausul dalam kontrak kedua perusahaan yang menyebutkan jika ada keputusan pemerintah untuk mengalokasikan pasokan gas berubah maka tidak ada tuntut dan menuntut antara kedua pihak. \\\"Kami ini milik pemerintah dan sudah di set up. Berbeda jika kami bekerjasama dengan swasta,\\\" pungkasnya. [bari]