NERACA

Jakarta – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah mengeluarkan kebijakan baru mengenai pemanfaatan campuran biodiesel. Langkah ini dilakukan sebagai turunan dari 4 kebijakan yang telah digulirkan oleh pemerintah guna keluar dari krisis terutama dengan mengurangi impor Bahan Bakar Minyak (BBM) yang mencapai 1,3 juta kiloliter di 2013.

Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo mengatakan, sebagai paket pertama kebijakan ekonomi yang telah ditetapkan pemerintah, pemanfaatan biodiesel ditingkatkan pada seluruh sektor. Pemanfaatan tersebut akan dimulai pada bulan September mendatang.

“Segmen transportasi dinaikkan dari 7,5% jadi 10%, ini akan dilaksanakan Pertamina dan pelaku lainnya, Kemudian biosolar pelaku PLN paling tidak 20% dicampurkan biodiesel, dan keperluan indutri non pso, pemanfaatan bio tersebut sudah menjadi keharusan,” kata Susilo di Jakarta, Kamis (29/8).

Susilo menambahkan, instansinya telah menargetkan penghematan impor solar sebesar 1,3 juta kl, dari penerapan percepatan dan peningkatan mandatori pemanfaatan biodiesel pada 2013 atau dari September hingga Desember. Sedangkan pada tahun depan, ditargetkan penghematan impor solar sebesar 4,4 juta kl, sehingga pada tahun depan diperkirakan dapat menghemat devisa sebesar US$4096 juta.

Menurut dia, penerapan mandatori tersebut akan diberlakukan untuk seluruh badan usaha pemegang izin usaha niaga umum BBM dan pengguna langsung BBM, serta badan usaha penyedia tenaga listrik. \"Pengertian dari pengguna langsung BBM adalah perorangan maupun badan usaha yang menggunakan BBM untuk kepentingan sendiri dan tidak untuk komersial,\" pungkasnya.

Tak hanya PT Pertamina (Persero), Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) juga akan mewajibkan penyerapan Bahan Bakar Nabati (BBN) untuk perusahaan penjual Bahan Bakar Minyak (BBM) di seluruh Indonesia.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi kementerian ESDM Edy Hermantoro mengatakan, semua badan usaha penjual BBM wajib mencampurkan BBN pada BBM agar tujuan pemerintah menekan importasi minyak dapat tercapai. \"Harus semua dong. Masak badan usaha non-Pertamina tidak punya kewajiban, ya semua harus. orang mereka beroperasi di Indonesia,\" kata Edi.

Edi memastikan campuran BBN juga akan dilakukan pada produk BBM non subsidi. Langka itu ditempuh karena telah keluar mandatori dari pemerintah untuk meningkatkan campuran BBN ke BBM. Kewajiban tersebut harus dilakukan pada September nanti.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan Konsevasi Energi (EBTKE) Rida Mulyana mengatakan, keputusan menaikkan persentase kandung BBM dalam BBN dari 7,5% menjadi 10% bakal memberikan tiga keuntungan bagi seluruh pihak. Ketiga keuntungan tersebut adalah mengurangi impor, membuka pasar biodiesel dalam negeri, dan lingkungan.

Rida memastikan upaya menaikkan komposisi penggunaan BBN dapat dengan mudah direalisasikan. Pasalnya, Indonesia memiliki potensi sumber bahan baku yang cukup banyak untuk mengembangkan biodiesel. \"Barangnya ada, infrastruktur sudah ada, pasar juga ada. Bisa langsung jalan. Pertamina bilang Sumatera, Jawa, Kalimantan sudah siap,\" katanya.

Tidak hanya digunakan sebagai energi bagi kendaraan, akan tetapi pemerintah juga menargetkan penggunaan biodiesel bisa dimanfaatkan oleh PLN. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jero Wacik mengatakan, PLN siap meningkatkan kadar biodiesel dalam solar hingga 33% dan akan membantu banyak mengurangi impor solar. \"Jadi paling tidak disubsidi dengan 10%. Karena di PLN bisa 33% jadi solar yang di PLN malah disubstitusi 33% bisa untuk pembangkit listrik,\" ujar Jero.

Dia mengutarakan, jika ada ketidaknyamanan untuk penggunaan Bahan Bakar Nabati (BBN) di kendaraan pribadi tersebut, maka campuran biodiesel dapat dialokasikan kepada PLN. \"Kalau untuk yang di mobil kan ada kenyamanan yang agak bau minyak goreng sedikit. Listrik kan tidak peduli bau yang penting pembangkitan listrik normal,\" tuturnya.

Lebih lanjut, Jero mengungkapkan pengembangan BBN ini dapat meningkatkan lapangan kerja dan mengurangi hilangnya devisa. \"Solar kan impor, sedangkan biodiesel produksi dalam negeri untuk mengurangi devisa tersedot dan menciptakan lapangan kerja tambahan,\" tukas dia.