NERACA

Jakarta - Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang demikian besar khususnya di sektor industri minyak dan gas bumi. Sayangnya, hingga saat ini, Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia belum bisa mengelola dengan baik kekayaan tersebut. Persatuan Insinyur Profesional Indonesia (PIPI) Raswari MM mengatakan saat ini lembaganya akan terus menciptakan SDM yang berkompeten di  sektor Migas. Harapannya, para pekerja terdidik itu dapat meningkatkan produksi Migas.

\"Potensi sektor industri migas luar bisa, cuma yang mengelola bukan orang yang berpotensi. Permasalahan Migas, kita harus mendorong semuanya,\" Raswari, di Jakarta, Kamis (29/8).

Salah satu penyebab minimnya SDM potensial tersebut adalah ketidakjelasan regulasi dan kurang promosinya Indonesia di luar negeri. Hal ini pula yang membuat investasi Migas belum mampu menarik investor dalam jumlah besar.

\"Kita kekurangan oil karena regulasi dan kurang bekerjanya dubes-dubes kita di negara asing. Seharusnya dubes-dubes kita itu, sebagai marketing kita untuk sektor migas, investasi. Tenaga kerja mereka kurang bergerak,\" tutur Raswari.

Selain itu, ruwetnya perizinan dan peraturan juga memicu sulitnya perkembangnya sektor Migas. PIPI berharap pemerintah segera merespon kondisi tersbeut agar segala proses di sektor Migas dapat lebih dipercepat.

\"Pemerintah kita birokrasi kita lambat, padahal dinamika dunia cepat sekali bergerak. Birokrasi ini harus bisa triger untuk bekerja lebih cepat. Pemerintah kita harus beri punishment dan reward,\" jelasnya.

Sementara itu,Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengungkapkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terus meningkat dan diprediksi akan menjadi negara maju harus diimbangi dengan berbagai macam sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Sumber daya alam (SDA) yang dimiliki negara kita sangatlah berlimpah, bauksit, nikel, timah, gas alam, dan kelapa sawit yang merupakan produsen terbesar di dunia.

Adanya SDA yang berlimpah tersebut, sudah semestinya harus diimbangi dengan peningkatan kualitas SDM kita, apalagi di tahun 2014 mendatang pemerintah melarang untuk mengekspor bahan mentah ke negara lain. Adanya larangan ini haruslah disikapi dengan bijak oleh seluruh komponen masyarakat terutama yang berkepentingan dalam dunia pendidikan.

Larangan ekspor bahan mentah yang dimulai tahun 2014 harus dijadikan sebagai lecutan bagi para pemegang kebijakan didunia pendidikan, karena dibutuhkan tenaga-tenaga ahli yang siap dalam mengolah SDA yang ada terutama tenaga dari para sarjana teknik atau yang biasa disebut insinyur, tetapi Indonesia saat ini masih kekurangan tenaga insinyur yang berguna untuk mengolah hasil kekayaan alam yang ada.

Menurut Hatta saat ini baru 11% dari seluruh total sarjana yang bergelar insinyur atau sekitar 1,05 juta dari 9,6 juta orang. Minimnya jumlah insinyur tersebut bisa dibilang SDM kita yang memiliki skill industri masih sangat terbatas untuk mengelola SDA kita yang berlimpah ruah tersebut.

Jadi, dengan adanya kebijakan pelarangan ekspor bahan mentah di tahun 2014 nanti dan upaya menggenjot untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia harus diciptakan manusia-manusia yang ahli terutama yang memiliki kemampuan dibidang teknik. Untuk itu para stake holder pendidikan, pemerintah, swasta harus mendorong dengan serius para generasi muda kita untuk menyelesaikan studinya dan juga jangan sampai terjadi krisis sarjana teknik yang unggul.

Pengelolaan SDA

Di tempat berbeda, Deputi Politik Komite Pimpinan Pusat Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD), Alif Kamal mengatakan kekayaan alam, Indonesia termasuk yang terkaya di dunia. Tetapi, dalam hal kemakmuran, pendapatan perkapita rakyat Indonesia masih tertinggal jauh di belakang.

Dalam pernyataannya, Harya membandingkan Indonesia dengan Singapura. “Singapura, yang tidak punya SDA, bisa maju dan pendapatan per kapita warganya mencapai US$ 48. 595 per orang per tahun. Sedangkan Indonesia, negeri yang kaya SDA, pendapatan per kapita warganya hanya US$ 3.452 per orang per tahun,” kata Harya.

Menurut Alif, apa yang diungkapkan Harya itu membuktikan ada yang tidak beres dalam pengelolaan SDA di Indonesia. “Menurut saya, perbandingan itu menyingkap fakta, bahwa ada yang salah dengan kebijakan ekonomi dan tata kelola SDA kita,” katanya.

Alif sendiri menyebut dua faktor penyebab kegagalan Indonesia mengelola SDA. Pertama, ekonomi Indonesia masih mengandalkan ekspor bahan mentah. Model ekonomi semacam itu, kata Alif, tidak menciptakan nilai-tambah dan tidak menyediakan basis untuk industrialisasi.“Singapura memang minim SDA, tetapi mereka berhasil membangun industri. Industri itulah yang mengolah bahan mentah dari negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Jadi, Singapura yang mendapat nilai tambahnya dan penciptaan lapangan kerjanya,” kata Alif.