Sektor Industri Disarankan Dapat Subsidi Energi

Paket Kebijakan Ekonomi Dinilai Tidak Tepat Sasaran

Jumat, 30/08/2013

NERACA

Jakarta - Pemerintah memang telah mengambil langkah-langkah untuk menjaga stabilitas ekonomi khususnya yang terkait dengan sektor industri diantaranya memperbaiki defisit neraca transaksi berjalan, menjaga daya beli masyarakat dan mempercepat investasi. Namun, kalangan pengamat menilai, langkah pemerintah tersebut tidak menyentuh substansi masalah di sektor industri.

Pengamat ekonomi dari Econit Hendri Saparini mengungkapkan, langkah yang diambil pemerintah tidak langsung mengenai substansi masalah industri dan baru akan terasa dalam jangka panjang. Akan tetapi yang dibutuhkan untuk saat ini adalah solusi jangka pendek, yaitu dengan peningkatan daya saing produk industri, sehingga ekspor dalam negeri bisa meningkat.

"Pemerintah harus memberikan subsidi yang tepat guna, contohnya di sektor energi seperti gas dan listrik karena jika energi ini bisa murah dan gampang didapat, sudah pasti ongkos produksi juga bisa murah dan berdaya saing produk industri dalam negeri," jelas Hendri Saparini saat dihubungi Neraca, Kamis (29/8).

Lebih jauh lagi Hendri memaparkan tingginya harga energi akan menyulitkan industri nasional karena mahalnya biaya energi akan berdampak kepada lemahnya daya beli masyarakat. Perusahaan tentu akan melakukan penyesuaian harga produk barang hasil industrinya karena biaya produksi yang membengkak.

"jika daya beli masyarakat lemah, maka akan menekan produk dalam negeri. Ada kekhawatiran bahwa masyarakat akan memilih barang impor, kalau harga di pasaran lebih murah daripada produk lokal," paparnya.

Defisit Perdagangan

Di tempat berbeda anggota Komisi VI DPR Ferrary Roemawi mengungkap untuk mengatasi pelemahan rupiah dan defisit perdagangan pemerintah harus segera membangun Rifenary (Kilang). "Pertama dari sisi produksi kita harus meningkatkan dan membangun kilang-kilang minyak yang artinya kita menghilangkan ketergantungan terhadap impor kita dengan cara membangun kilang," ungkap Ferrary.

Selanjutnya, pemerintah harus menghilangkan hambatan hambatan di ekspor, seperti pungli lalau menekan impor yang dianggap tidak perlu. "Selama ini para pengusaha mengeluh banyaknya pungli di dalam negeri," keluhnya.

Ferrary menuturkan, pemerintah bisa meningkatkan porsi biodiesel dalam porsi biosolar. Pemanfaatan biodiesel sebagai sumber energi baik untuk kendaraan bermotor maupun industri adalah sebesar 669 ribu kL dari total penggunaan solar sebesar 35 juta kL.

"Hal ini berarti porsi biodiesel di dalam biosolar baru mencapai 1,91%.Dalam rangka mengurangi impor solar, Pemerintah telah menetapkan kebijakan berupa peningkatan porsi biodiesel dalam biosolar menjadi 10%, atau setara dengan 3,5 juta kL biodiesel. Untuk memenuhi kebutuhan biodiesel sebesar 3,5 juta kL, dapat dipenuhi dari dalam negeri karena kapasitas terpasang saat ini sebesar 5,6 juta kl," paparnya.

Sebenarnya defisit neraca perdagangan bisa diakali dengan konversi gas. Pengurangan impor minyak harus segera dilakukan secara bertahap dengan cara konversi energi dalam negeri dengan energi subsitusi yang telah tersedia.

Secara keseluruhan dapat diperkirakan bahwa kinerja ekspor di tahun 2013 tidak jauh berbeda dengan potret tahun 2012. Selain permintaan yang menurun karena krisis global, dari sisi daya saing juga dinilai masih lemah.

Namun, menurut Ferrary, ada cara lain untuk mengatasi masalah defisit neraca perdagangan 2013 dengan cara memperkokoh industri unggulan yang menggunakan bahan baku di dalam negeri. Dengan begitu, Indonesia bisa menghasilkan produk yang berdaya saing tinggi. Jika produk berdaya saing sudah dihasilkan, Indonesia akan semakin mudah melakukan diversifikasi pasar ke negara lain yang tidak mengalami krisis.

Sementara itu, untuk menjaga pertumbuhan industri nasional yang terkena dampak akibat gejolak di pasar keuangan dan pelemahan nilai tukar rupiah akhir-akhir ini Pemerintah mengeluarkan paket kebijakan Insentif Fiskal dalam Rangka Memberikan Stimulus Pertumbuhan Ekonomi.

Menteri Perindustrian MS Hidayat mengatakan paket kebijakan tersebut sebagai tindak lanjut paket kebijakan yang dikeluarkan pemerintah akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, termasuk pertumbuhan industri pengolahan. Untuk itu, pemerintah telah mengambil langkah-langkah dalam menjaga stabilitas ekonomi, khususnya sektor industri.

Hidayat menyebutkan kebijakan untuk memperbaiki neraca transaksi berjalan dan nilai tukar rupiah, yakni menurunkan impor migas dengan meningkatkan porsi biodiesel dalam porsi biosolar dan menetapkan tarif Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) atas impor barang sangat mewah untuk kategori mobil.