Upaya Redam Krisis Belum Ces Pleng

PEMERINTAH ROMBAK RAPBN 2014

Kamis, 29/08/2013

Jakarta – Baru pertama kali dalam sejarah keuangan Indonesia, pemerintah akhirnya merombak asumsi makro ekonomi RAPBN 2014 dalam waktu sekitar dua minggu. Sementara kalangan pengusaha dan pengamat ekonomi menilai paket kebijakan untuk mengantisipasi krisis dipandang kurang ces pleng dan belum memenuhi harapan pasar. Akibatnya, laju depresiasi rupiah terhadap US$ kian deras dari waktu ke waktu.

NERACA

Pemerintah akhirnya kembali merevisi asumsi makro ekonomi dalam negeri. Alasannya, realisasi ekonomi makro 2013 yang diperkirakan sebelumnya ternyata meleset dari asumsi APBNP 2013. Sehingga berdampak pada perlu dilakukannya penyesuaian asumsi dasar ekonomi makro RAPBN 2014 yang baru dua minggu lalu disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di DPR.

“Banyak perkiraan asumsi makro kita pada APBNP 2013 yang meleset. Ini disebabkan oleh banyak hal terutama kondisi ekonomi global yang akhir-akhir ini tidak stabil. Sehingga pada RAPBN 2014 yang baru saja kita umumkan beberapa minggu lalu juga mesti direvisi asumsinya,” kata Menteri Keuangan Chatib Basri pada rapat kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR bersama pemerintah dan Gubernur Bank Indonesia dalam rangka pembahasan RAPBN 2014 di Jakarta, Rabu (28/8).

Beberapa hal yang direvisi pada RAPBN 2014 salah satunya asumsi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pada RAPBN 2014 sebelumnya pemerintah menetapkan pertumbuhan ekonomi pada kisaran 6,4% (year on year/yoy). Namun kemudian pemerintah menurunkan asumsinya menjadi 5,8% (yoy) - 6,1% (yoy). Sedangkan inflasi diturunkan dari sebelumnya pada RAPBN 2014 ada di kisaran 4,5% (yoy) menjadi 4,5% (yoy) - 5,5 (yoy) pada RAPBN 2014 (revisi).

Hal yang sama juga dilakukan revisi asumsi nilai tukar rupiah terhadap US$. Sebelumnya pada RAPBN 2014 pemerintah menetapkan kisaran Rp 9.750/US$. Pada skema RAPBN 2014 (revisi) kurs rupiah dipatok di kisaran lebih tinggi yaitu antara Rp 10.000 sampai Rp 10.500/US$.

“Kami meperkirakan tekanan nilai tukar rupiah akan sedikit mereda pada bulan September dan Oktober. Namun akan meningkat pada November dan Desember seiring dengan meningkatnya permintaan valas dalam negeri untuk pembayaran utang dan kewajiban lainnya,” ungkap Chatib.

Namun pada beberapa asumsi lainnya Chatib menjelaskan bahwa pemerintah tidak membuat skema revisi. Misalnya suku bunga SPN 3 bulan yang tetap diasumsikan sebesar 5,5%. Juga harga minyak dunia yang diasumsikan tetap bertahan di kisaran US$ 106/barel. “Khusus harga minyak dunia sebetulnya kita juga tetap harus jaga-jaga mengenai harganya. Karena di tengah situasi ekonomi dunia yang memang tidak stabil, kita harus siap dengan segala kemungkinan yang dapat terjadi. Terlebih di Timur Tengah sedang banyak peperangan,” ujarnya.

Chatib juga memaparkan arah kebijakan fiskal untuk tahun 2014. Pemerintah akan memantapkan perekonomian nasional bagi kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. Strateginya pemerintah akan menyediakan stimulasi fiskal secara terukur dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal.

“Ke depan kita akan memperkuat pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkualitas, dan bekelanjutan melalui pelaksanaan kebijakan fiskal yang sehat dan efektif. Untuk itu kita sudah membuat skema empat pilar yaitu, pro growth, pro job, pro poor, dan pro environment,” tuturnya.

Kemudian untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang kuat pemerintah akan mengalokasikan dana sebesar Rp 1.230,3 T untuk belanja pemerintah pusat dari total belanja dalam RAPBN 2014 Rp 1.816,7 T. Secara rinci pemerintah akan mengalokasikan dana sebesar Rp 276,7 T untuk belanja pegawai, Rp 203,7 T untuk belanja barang, Rp 205,8 T untuk belanja modal, Rp 119,5 T untuk pembayaran bunga utang, Rp 336,2 T untuk subsidi, Rp 3,5 T untuk hibah, Rp 55,9 T untuk bantuan sosial, dan Rp 28,9 T untuk hal lainnya.

Tidak Realistis

Menurut Guru Besar FE Universitas Satya Wacana Prof Dr Hendrawan Supratikno, pemerintah semestinya memang harus lebih hati-hati dalam membuat RAPBN. Sebab dari situ kredibilitas pemerintah akan dinilai oleh masyarakat. RAPBN 2014 sebelumnya dilihat Hendrawan memang tidak realistis sehingga memang perlu direvisi.

“RAPBN yang dipidatokan Presiden sebelumnya itu memang tidak realistis. Jadi pemerintah jangan lebay (berlebihan) jika tidak mau diberi hukuman oleh masyarakat. Toh terbuktikan akibat tidak realistis maka pasar memberi penalti,” ujarnya.

Mengenai RAPBN 2014 (revisi)yang dibacakan dalam rentang waktu yang singkat terhadap RAPBN 2014, Hendrawan menilai positif. Sebab dinamika ekonomi memang berjalan dengan cepat. Artinya pemerintah juga harus cepat mengantisipasi. Untuk mengenai kematangan asumsi pertumbuhan ekonomi yang diasumsikan dalam RAPBN 2014( revisi) dia menilai setidaknya angka 5,8% - 6,1% ini boleh dibilang lebih matang dibanding asumsi sebelumnya.

“Tapi intinya pemerintah harus mengakui kesalahannya kepada masyarakat terlebih dulu. Sebab RAPBN 2014 yang kemarin dibacakan membuat masyarakat jadi no confident terhadap pemerintah. Sudah waktunya pemerintah bersikap fair,” ungkap Hendrawan.

Menanggapi paket kebijakan yang diluncurkan pemerintah untuk mengatasi krisis ekonomi, Direktur InterCafe-IPB Iman Sugema mengatakan kebijakan yang diberikan pemerintah dalam empat paket kebijakan belum mengobati krisis ekonomi yang saat ini sedang berlangsung. “Obat yang diberikan Pemerintah itu belum cespleng. Kita butuh kebijakan yang saat ini langsung bisa terasa,” ujarnya Jakarta, kemarin.

Menurut Iman, saat ini Indonesia sudah berada di tengah-tengah krisis, bukan lagi menjelang masuk krisis, tetapi sudah berada di tengah. Pelemahan rupiah sudah terjadi sejak 22 bulan yang lalu, tetapi tidak ada kebijakan konkret yang dilakukan pemerintah untuk menanggukangi pelemahan rupiah selama hampir dua tahun.

“Rupiah melemah secara persisten sejak 22 bulan lalu, dari nilai tukar Rp8.500/US$ sampai Rp11.000/US$. Kita di tengah-tengah krisis, yaitu krisis neraca pembayaran,” ujarnya.

Pemerintah dalam paket kebijakannya mengambil langkah menurunkan impor migas dengan meningkatkan porsi biodiesel dalam porsi biosolar. Pada saat ini, pemanfaatan biodiesel sebagai sumber energi baik untuk kendaraan bermotor maupun industri adalah sebesar 669 ribu kL dari total penggunaan solar sebesar 35 juta kL. Hal ini berarti porsi biodiesel di dalam biosolar baru mencapai 1,91%.

Dalam rangka mengurangi impor solar, Pemerintah telah menetapkan kebijakan berupa peningkatan porsi biodiesel dalam biosolar menjadi 10%, atau setara dengan 3,5 juta kL biodiesel. Untuk memenuhi kebutuhan biodiesel sebesar 3,5 juta kL, dapat dipenuhi dari dalam negeri karena kapasitas terpasang saat ini sebesar 5,6 juta kL. Dengan adanya kebijakan ini, Pemerintah mengklaim akan terjadi penghematan devisa impor solar sebesar US$2,8 miliar.

Namun, menurut Iman, kebijakan tersebut akan lama untuk dapat diaplikasikan. “Kita butuh kebijakan yang betul-betul cespleng membuat ekspektasi pasar baik. Sedangkan kebijakan biodiesel itu mungkin baru 2-3 tahun terelisasi. Jadi kebijakan itu bagus, tapi tidak relevan dengan kondisi sekarang,” kata Iman.

Mantan Menkeu Fuad Bawazier menganggap bahwa meski APBNP 2013 diubah asumsi makronya, namun tidak diubah alokasi anggaran yang lebih banyak dianggarkan untuk pegawai negeri sipil (PNS) maka itu hal yang sia-sia. "Makanya dari awal saya selalu bilang APBN mesti di reformasi total. Karena banyak pos-pos yang hanya menyenangkan pejabat-pejabat saja," katanya, Rabu.

Fuad menyatakan pidato nota keuangan yang disampaikan oleh Presiden pada 16 Agustus lalu hanyalah pepesan kosong. Pasalnya hal itu terbukti pasca pidato tersebut pasar jadi gejolak bahkan rupiah jadi semakin melemah. "Pidato Presiden itu hanya asal bagus aja tetapi tidak realistis. Saat ini, publik sudah mengerti makanya keadaannya semakin tidak menentu," imbuhnya.

Dia mengkritisi pemerintah yang masih mengandalkan sektor non produktif untuk ditingkatkan anggarannya dalam APBN. Padahal sektor non produktif tidak bisa mengangkat pertumbuhan ekonomi. "Pemerintah hanya lebih mementingkan PNS dari pada kepentingan rakyat," tuturnya.

Untuk itu, lanjut Fuad, RAPBN 2014 perlu direformasi supaya lebih sesuai dengan realitas, bukan mimpi apalagi halusinasi menjelang Pemilu. APBN 2013 segera disesuaikan dengan kemampuan penerimaan pajak yang banyak merosot tahun ini. "Pelaku pasar akan lebih menghargai langkah yang efektif, sesuai realitas. Mudah-mudahan kritik keras ini bisa menjadi "wake up call" meski sudah agak terlambat,"

Pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia Telisa Aulia Falianty mengatakan bahwa dengan perombakan asumsi makro RAPBN 2014 yang dilakukan Pemerintah, belum tentu akan membuat perubahan yang besar. Proporsi belanja non-produktif seperti subsidi, pembayaran utang, dan belanja pegawai masih akan mendominasi.

“Tidak akan bisa berubah secara besar-besaran karena ruang diskresi pemerintah untuk banyak mengubah RAPBN 2014 itu tetap terbatas,” kata Telisa kepada Neraca, Rabu (28/8).

Memang, lanjut Telisa, ada perbaikan seperti subsidi yang lebih tepat sasaran. Lalu Pemerintah juga berniat akan fokus ke belanja-belanja penting seperti infrastruktur, dan mengurangi belanja-belanja yang kurang produktif seperti perjalanan dinas dan pembangunan gedung yang kurang produktif. Namun begitu, mengubah porsi APBN yang didominasi subsidi, pembayaran utang, dan belanja pegawai tetap saja tidak mudah untuk dilakukan.

“Jangan berharap karena RAPBN 2014 dirombak lalu akan berubah total, itu tidak mungkin,” kata Telisa.

Menurut Telisa, moratorium utang sulit untuk dilakukan karena saat ini Indonesia banyak membutuhkan likuiditas dalam bentuk dolar. Utang sulit untuk dimoratorium, tetapi yang bisa diusahakan adalah menekan laju pertumbuhan utang.

“Konsekuensi logis dari menekan laju pertumbuhan utang adalah dengan meningkatkan pajak. Namun harus dilakukan secara bertahap supaya masyarakat tidak panik, selayaknya konsep sustainability fiskal,” jelas dia.

Di sisi lain, lanjut Telisa, Pemerintah perlu untuk menghilangkan kebiasaan buruk Pemerintah, yaitu memberantas kebocoran negara yang setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tercatat kebocoran puluhan triliun rupiah.

“Penting untuk memberantas kebocoran negara dan tingkatkan produktivitas APBN,” kata Telisa.

Sementara untuk mengurangi jumlah PNS, Telisa menganggap langkah tersebut belum cukup untuk membuat perubahan besar di Indonesia. “Produktivitas pegawai harus diperbaiki. Tawarkan pensiun dini kepada pegawai negara,” kata Telisa.

Pengamat eknomi yang juga dosen UGM Sri Adiningsih mengatakan, disituasi gonjang-ganjing ekonomi sekarang ini, dimana diperkirakan rupiah akan melemah sampai dengan tahun depan, tak pelak lagi pemerintah harus merombak RAPBN 2014. Adapun perubahannya harus disesuaikan dengan kondisi ekonomi saat ini.

“Melihat gonjang-ganjing krisis ekonomi yang menerpa bangsa ini, salah satu jalan yang harus dilakukan dengan mengubah RAPBN 2014 itu, disesuaian dengan situasi sekarang,” katanya.

Alokasi dana APBN itu, lanjutnya, idealnya lebih pada pro yang mengarah pada pembangunan infrastruktur dan menstabilkan ekonomi nasional. Dan yang terpenting RAPBN itu dijaga stabilitas makro dan keuangan negara, agar ekonomi bisa berjalan. “Post yang pas dari APBN yaitu untuk membangun infrastruktur, menjaga stabilitas ekonomi, agar roda perekonomian bisa terus berjalan,” terangnya.

Karena kita tahu, sambung Sri, infrastruktur kita saat ini kurang menunjang, sehingga daya saing kita sangat rendah, tidak mampu memproduksi sendiri, makanya banyak kebutuhan nasional yang diimpor, di tambah lagi tingginya korupsi yang dilakukan oleh pemangku pemerintah, yang tidak mau memikirkan kepentingan masyrakat, makanya ekonomi Indonesia makin terpuruk.

Tidak Signifikan

Menurut mantan Kepala Bappenas Kwik Kian Gie, kondisi terjadi karena faktor ekonomi di dalam negeri. Karena pengaruh ekonomi global seperti perbaikan ekonomi di AS tidak berpengaruh signifikan terhadap situasi yang terjadi di Indonesia.

"Yang paling dominan jelas internal. Eksternal itu kecil sekali nggak ada artinya. Kalau kita lihat pers internasional, selama berbicara keterkaitan ekonomi negara-negara, Indonesia nggak pernah disebut. Yang menyebut Indonesia dipengaruhi asing hanya Indonesia sendiri," ungkap Kwik dalam acara diskusi yang di Menteng, Jakarta , kemarin.

Kwik mengatakan, kondisi perlambatan ekonomi tengah terjadi di Indonesia. Dalam kondisi seperti saat ini, penting bagi pemerintah untuk bisa menjaga kestabilan harga bahan-bahan kebutuhan pokok.

"Masyarakat merasa pemerintah mengerti persoalan dan mengakui kelemahannya di mana. Masyarakat yang menyimpan US$ diyakinkan. Jangan sok mengatakan Rp 12.000 terus bilang setelah itu akan turun dan aman. Sekarang saja sudah Rp 11.000. Kalau seperti ini masyarakat akan nggak percaya," ujarnya.

Pada kesempatan itu, Kwik sedikit mengkritisi paket kebijakan penghapusan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPn BM) untuk kendaraan mewah yang dirakit di luar negeri (CBU). Menurutnya, kebijakan ini tidak akan menahan orang kaya untuk membeli kendaraan mewah. Pembelian kendaraan mewah bagi orang kaya adalah masalah gengsi.

Terhadap rencana pemerintah meningkatkan penggunaan biodiesel untuk menekan impor BBM juga dianggap tidak efektif. Karena program ini tidak bisa dilakukan secara cepat. Perlu adanya persiapan sebelum penggunaan biodiesel diterapkan.

"Itu mobil sudah dirakit di Indonesia. Orang yang beli itu motifnya pamer, uang berlipat. Itu punya private jet (jet pribadi). Dinaikkan 200 persen itu tetap beli. Menteri ini nggak mengerti motif orang hidup," tegasnya.

Pengusaha nasional yang juga Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pendidikan dan Kesehatan James Riady menilai kebijakan yang diberikan pemerintah tidak mampu memenuhi harapan pasar. Pasalnya, kebijakan yang dikeluarkan tidak berdampak apa pun terhadap ekonomi saat ini sehingga menyebabkan kepercayaan investor terhadap pemerintah luntur.

"Responnya belum memenuhi harapan pasar, sesudah sekali, dua kali memberikan kebijakan terhadap pasar tapi tidak ada hasilnya, nah kepercayaan investor mulai luntur," kata James dalam acara Breakfast Meeting di Jakarta, Rabu.

Dia menjelaskan, saat ini yang dibutuhkan pasar adalah tindakan nyata dari pemerintah untuk bisa mengatasi situasi ekonomi saat ini. Untuk itu, diperlukan pemimpin yang bisa bertindak nyata bukan teori.

"Kepercayaan investor luntur, nah ini paket apa pun dikeluarkan nggak ada gunanya, 4 paket pun nggak ada gunanya. Yang diharapkan dari pasar adalah leadership yang jelas yang menenangkan pasar dan aksi-aksi yang lebih konkret," ujarnya.

Kebijakan-kebijakan pemerintah, kata James, justru akan mengancam keberlangsungan pembangunan ekonomi di Indonesia karena dianggap tidak tepat. lulus/bari/nurul/iqbal/mohar/iwan