NERACA

Jakarta - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS kemarin ditutup melemah 20 poin atau terdepresiasi menjadi Rp11.280 per dolar AS dari posisi sebelumnya Rp11.260 per dolar AS. Hal ini tentu menjadi “senjata” bagi perbankan untuk “mengilik” Bank Indonesia (BI) agar menaikkan kembali suku bunga acuan atau BI Rate, dari 6,5% menjadi 7%-8%. Tak pelak, para ekonom pun menentang keras kenaikan tersebut.

Menurut pengamat perbankan Eugenia Mardanugraha, jika bank sentral benar-benar menaikkan kembali BI Rate dengan dalih mengatasi makro ekonomi, maka hasilnya akan berdampak sangat buruk di sektor jasa keuangan. Khusus sektor perbankan, BI Rate naik otomatis suku bunga kredit akan ikut terkerek. Padahal suku bunga kredit baru saja mengalami kenaikan. Intinya, BI Rate naik lebih banyak mudharat (keburukan) ketimbang manfaat.

“Ini tidak hanya akan mengurangi penurunan kredit, namun juga menambah kredit bermasalah (nonperforming loan/NPL). Sektor properti pasti akan lesu, karena orang akan malas mengambil KPR. Kecuali kalau perbankannya tidak ikut menaikkan suku bunga. Tapi itu sangat tidak mungkin. Padahal dengan suku bunga yang ada saat ini bank sudah untung besar,” ujarnyakepada Neraca, Rabu (28/8).

Memang, lanjut dia, BI Rate dinaikkan agar suku bunga lebih tinggi, sehingga dana yang keluar (capital outflow) bisa kembali lagi ke Indonesia. Namun hal itu tidak mungkin terjadi karena masuknya dana-dana asing ke Indonesia melalui pasar modal. Sementara apabila BI Rate dinaikkan justru menurunkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

Selain itu, kenaikan BI Rate juga akan mendorong Surat Utang Negara (SUN) lebih banyak dilepas di pasar sehingga akan mempersulit sektor riil, karena perbankan akan lebih suka membeli obligasi dengan tingkat bunganya yang tinggi. Oleh karena itu, Eugenia menegaskan, meski dalam kondisi saat ini BI tidak dapat berbuat apa-apa, namun bank sentral jangan sampai tergoda “rayuan maut” perbankan untuk menaikkan BI Rate.

Senada, Rektor Kwik Kian Gie School of Business Prof Dr Anthony Budiawan tidak setuju BI Rate naik karena kebijakan itu sangat tidak efektif, baik untuk mengendalikan nilai tukar rupiah maupun inflasi. “Menurut saya BI justru tidak mengerti tentang permasalahan yang terjadi terhadap perekonomian Indonesia saat ini. Menaikkan BI Rate merupakan kebijakan bumerang dan sia-sia dalam upaya untuk meredam inflasi serta gejolak nilai tukar rupiah,” tegasnya.

BI “Ompong”

Menurut Anthony, dengan menaikkan BI Rate malah menambah daftar negatif terhadap suku bunga pinjaman yang secara otomatis akan naik. Suku bunga pinjaman yang naik ini akan berpengaruh terhadap investasi dan sulitnya mendapatkan pinjaman dengan bunga yang murah. “Bahkan akan memperlambat perekonomian Indonesia, bukanlah kebijakan stimulus ekonomi serta tidak akan memperbaiki ekonomi menjadi lebih baik,” tambah dia.

Dia pun menjelaskan, suku bunga pinjaman naik yang disebabkan oleh BI Rate ini akan mempengaruhi sektor pembiayaan dalam menumbuhkan perekonomian. Sektor pembiayaan akan mengalami kesulitan dalam menjalankan roda perekonomian, bahkan akan menyebabkan inflasi menjadi naik. “Pemerintah dalam mengambil kebijakan harus melihat permasalahan yang terjadi di mana inflasi disebabkan faktor pembiayaan. Dengan menaikkan BI Rate yang berdampak pada sektor pembiayaan maka akan memperburuk inflasi,” ungkap Anthony.

Inflasi saat ini, imbuh dia, sebenarnya disebabkan oleh pengaruh non moneter dan yang perlu dilakukan adalah dengan melakukan kebijakan fiskal. Sedangkan kebijakan kenaikan BI Rate ini merupakan kebijakan moneter yang tidak akan bisa menanggulangi inflasi yang disebabkan oleh pengaruh non moneter tersebut. “BI sudah tidak mempunyai kekuatan untuk menanggulangi inflasi dan kenaikan BI Rate ini tidak dapat mengatasinya,” tukasnya.

Meskipun begitu, menaikkan BI Rate adalah skenario tercepat untuk menguatkan rupiah terhadap dolar AS, meskipun yield (imbal hasil) obligasi juga sudah dinaikkan. Sudah seharusnya pemerintah melakukan aksi yang berbasis fundamental, yaitu memaksa pengusaha dalam negeri agar bertransaksi dengan rupiah. Sedangkan bagi perusahaan yang bertransaksi dengan dolar AS maka harus ditahan terlebih dahulu sekitar tiga bulan.

“Jika hal ini dilakukan, saya yakin stabilitas rupiah akan terjaga,” ungkapnya. Kondisi Indonesia saat ini tengah direpotkan masalah manajemen cadangan devisa (cadev) yang berantakan dan membuat cadev tidak dalam jumlah tinggi lagi. Sementara dari pihak BI enggan berkomentar terkait tarik-ulur kenaikan BI Rate. Namun Direktur Departemen Komunikasi BI, Peter Jacobs hanya berujar bahwa cadev semakin turun lantaran banyaknya pembayaran utang luar negeri dan dividen. Selain itu, pasokan valas dari sisi ekspor yang belum masuk menambah tekanan terhadap cadev.

“Sementara untuk capital inflow yang masuk masih belum cukup kuat untuk mendukung kebutuhan (valas) kita. Pembayaran bunga utang dan impor juga menjadi alasan tergerusnya cadev,” tandas Peter. [iwan/sylke/lia/nurul/mohar/ardi]