NERACA

Jakarta –Menjaga kepercayaan nasabah dan kenyamanan dalam bertransaksi di pasar modal menjadi hal yang mutlak dan harus di jungjung tinggi selain menghadirkan perangkat hukum dan instrument lain sebagai bentuk perlindungan terhadap para investor. Pasalnya, kondisi pasar yang tidak memiliki kepercayaan dari para investor akan ditinggal dan tertinggal dengan negara lain.

Praktek pelanggaran hukum hingga investasi bodong dalam industri pasar modal pernah terjadi dengan kerugian nasabah yang cukup besar ditahun 2008. Kondisi tersebut menjadi pengalaman pahit bagi otoritas pasar modal dan termasuk investor bagaimana menyakinkan bila investasi di pasar modal nyaman dan aman. Alasannya, menjaga kepercayaan investor dirasakan penting ketimbang hanya menjanjikan keuntungan besar.

Oleh karena itu, tuntutan pasar modal agar lebih transparan, mempunyai kredibilitas dan professional menjadi syarat dan kunci utama agar mampu bersaing dengan negara lain disamping pentingnya pula pengawasan yang ketat dari otoritas pasar modal, baik Otoritas Jasa Keuangan (OJK), PT Bursa Efek Indonesia (BEI) dan lembaga pendukung lainnya.

Kasus teranyar adalah tuduhan investasi bodong yang dilakukan ustad Yusuf Mansur. Dimana, Yusuf Mansur menghimpun dana mencapai miliaran rupiah yang bersumber dari ribuan investor tanpa izin dari OJK. Dana yang terkumpul itu rencananya akan digunakan untuk membangun dan membeli sejumlah aset, seperti apartemen haji di Mekah, Arab Saudi, serta hotel dan tanah di Tanah Air.

Tercatat sejak OJK resmi beroperasi awal tahun ini, ada 29 perusahaan yang dilaporkan kepada lembaga itu dengan tuduhan menawarkan investasi liar atau bodong. Hingga triwulan pertama 2013, layanan konsumen keuangan terintegrasi (FCC) OJK telah menerima 124 pengaduan. Pengaduan perihal industri keuangan nonbank mendominasi dengan 88 pengaduan. Sebagian besar modusnya adalah berkedok investasi emas, serta modus perdagangan berjangka (forex trading). Laporan itu tengah ditindaklanjuti.

OJK sebagai lembaga pengawas telah melakukan penanganan secara khusus terkait dugaan tindakan melawan hukum di bidang tersebut. Satuan Tugas Penanganan Dugaan Melawan Hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi (Satgas Waspada Investasi) masih diperlukan.

Sosialisasi Bagi Investor

Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman Hadad pernah bilang, ada dua kategori masyarakat yang menjadi target perusahaan investasi tanpa izin. Pertama, masyarakat yang tidak tahu perusahaan itu tidak memiliki izin. Kedua, masyarakat yang mengetahui izin perusahaan namun mengharapkan imbal hasil yang besar. \"Sekarang dapat izin gampang benar, tapi setelah itu enggak ada pengawasan,”paparnya.

Sementara Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Kusumaningtuti Sandriharmy menambahkan, dari laporan tersebut yang paling banyak adalah investasi emas. Sebab, beberapa tahun terakhir harga emas meningkat pesat. \"Itu jadi modus perusahaan yang tidak jelas izinnya,\" katanya.

Selain itu, OJK juga kerap melakukan sosialisasi ke masyarakat luas. Pusat pengaduan yang dimiliki oleh OJK juga telah menerima setidaknya 2.028 pengaduan. \"Pengembangan pasar keuangan juga haruus dilakukan agar produk yang tidak jelas itu digantikan dengan produk yang sah, formal, dan aman yang diawasi oleh regulator,\" kata Kusumaningtuti.

Sedangkan Direktur Badan Perlindungan Investor dan Nasabah, Sutito meenyatakan banyaknya masyarakat yang tertipu disebabkan masih minimnya pencegahan. Penindakan juga dinilainya belum tegas. \"Itu selain rugikan investor juga hancurkan industri keuangan kita,\" katanya.

Lembaga IPF

Selain membentuk satgas, OJK juga telah menghadirkan lembaga perlindungan investor, khusus di pasar modal atau disebut Investor Protection Fund\" (IPF). Harapannya, selain memberikan perlindungan juga dapat menambah kepercayaan masyarakat terhadap industri pasar modal Indonesia sebagai sarana investasi, “IPF diharapkan dapat menambah kepercayaan investor berinvestasi di pasar modal, karena peranan investor domestik menjadi konsen kita saat ini dan ke depannya,\" ujar Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Nurhaida.

Dia menambahkan, sejumlah aturan dan surat edaran terkait beroperasinya lembaga tersebut sedang dalam proses perizinan. Disebutkan, lembaga itu nantinya bernama PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (P3IEI), saat ini P3IEI sudah memiliki Komisaris dan Direksi.

Kata Nurhaida, saat ini OJK juga masih mematangkan aturan yang memberikan perlindungan terhadap pelaku pasar modal, salah satunya besaran dana nasabah yang akan dijamin serta berbagai ketentuannya.

Nurhaida mengatakan untuk modal awal pendirian P3II itu diberikan oleh self regulatory organization (SRO), yakni Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) senilai Rp45 miliar.

Sementara Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI), Ito Warsito mengatakan pihaknya telah menyetor \"initial fund\" senilai Rp15 miliar kepada P3IEI pada bulan Juli.\"Infrastruktur termasuk sumber daya manusia dan perlengkapan kantor untuk P3IEI saat ini telah tersedia,\" kata dia.

Dia menambahkan rencana kerja anggaran tahunan (RKAT) tahun 2013 untuk P3IEI juga telah disusun, selain itu P3IEI telah menyampaikan kelengkapan dokumen untuk mendapatkan izin usaha penyelenggaraan dana perlindungan pemodal dari OJK. Maka diharapkan dengan bergai instrument perlindungan investasi, minat dan kepercayaan investor bisa pulih dan tentunya perlu juga pengawasan dan kejelian dari pelaku pasar untuk tetap mengawasi bentuk investasinya. (bani)