Derasnya penurunan nilai tukar (kurs) rupiah saat ini bukan semata-mata karena faktor psikologis pasar melainkan juga faktor fundamental. Indikator ini terlihat sejak kuartal II-2011, tren penurunan rupiah secara konsisten telah terjadi. Kurs rupiah pada Juli 2011 masih tercatat  Rp 8.508 per US$, kemudian melesat menjadi Rp 10.950 per US$ atau merosot 28,7%.

Pada periode yang sama cadangan devisa turun dari US$122,67 miliar menjadi US$92,7 miliar. Surplus transaksi berjalan juga turun dari US$5,14 miliar pada akhir 2010 menjadi defisit US$24,07 miliar pada akhir 2012, dan masih berlangsung hingga saat ini.

Penurunan surplus bahkan defisit tersebut, disebabkan oleh menurunnya ekspor dan meningkatnya impor terutama sejak akhir 2012. Ekspor turun dari US$200,78 miliar menjadi US$188,49 miliar, sementara impor meningkat dari US$166 miliar menjadi US$179,88 miliar. Dari gambaran itu, kita bisa melihat adanya sebuah anomali kinerja pemerintah.

Menurut teori ekonomi, penurunan nilai tukar rupiah seharusnya diikuti meningkatnya ekspor dan menurunnya impor, namun kini yang terjadi sebaliknya. Dari gambaran itu, tampak jelas penurunan secara konsisten dalam rentang waktu panjang jelas bukan disebabkan faktor psikologis, walau dampak lanjutannya mempengaruhi psikologi pasar.

Selain itu, faktor fundamental lain yang menjadi pemicu pelemahan rupiah adalah inflasi domestik yang sangat tinggi. Hingga Juli 2013 tingkat inflasi sudah 8,61% dari target 4,9%. Kenaikan harga BBM memicu tingginya tingkat inflasi. Faktor eksternal juga menjadi pemicu pelemahan nilai rupiah kali ini. Dolar AS menguat terhadap hampir semua mata uang dunia. Penguatan US$ bukan hanya dipicu oleh isu quantitative easing (tapering) melalui pengurangan secara bertahap pembelian obligasi dari US$85 miliar menjadi sekitar US$60 miliar, melainkan juga karena menguatnya ekonomi AS.

Namun kita melihat banyak negara lain sudah siap menghadapi perubahan kebijakan AS, ketimbang Indonesia. Sejumlah negara merespon dengan jurus yang sama dengan AS, yakni dengan tetap mempertahankan suku bunga acuan bank sentral mereka pada posisi rendah dan cenderung menurun, atau menahan kenaikan.  

Selain AS, Inggris menetapkan 0,5%, Uni Eropa 0,5%, bahkan Jepang hanya 0,10%. Untuk negara  Asia seperti China 6%,  Thailand 3%, Korsel 2,5%, dan Filipina 3,5 %. Sementara Indonesia 6,5%, bahkan India lebih tinggi dari Indonesia yaitu 7,25 %, tetapi cenderung menurun belakangan ini.

Anehnya, tingkat BI Rate saat ni 6,5% tampaknya terlihat cenderung meningkat. Ini menggambarkan respon Indonesia yang cenderung berbeda dari negara lain, adalah cermin ketidaksiapan kita secara fundamental dibandingkan negara lain. Jelas, fundamental ekonomi kita cenderung lebih rawan dari beberapa negara tersebut.

Tidak hanya itu. Paket kebijakan ekonomi yang diumumkan pemerintah itu lebih sebagai ’’obat penenang” ketimbang untuk mengobati inti penyakitnya. Pemerintah sebenarnya sudah tahu permasalahannya sejak lama, hanya tampaknya tidak mau merumuskan melalui tahapan operasional kebijakan, melainkan menunggu hingga perekonomian nasional mendekati kolaps.

Jadi, untuk terapi jangka pendek, pemerintah seharusnya mampu menjabarkan petunjuk teknis sampai dengan tingkat operasional di lapangan. Misalnya, perampingan dan efektivitas perizinan perizinan satu atap (one stop service), sebenarnya bukan hal baru, namun dalam praktiknya sering tidak tepat. Dari penelitian Bank Dunia bertema Doing Business 2013, lamanya waktu mengurus izin usaha di Indonesia rata-rata 47 hari, jauh lebih lama dari Malaysia yang hanya 6 hari. Tetapi dalam praktiknya ternyata jauh lebih lama dari 47 hari. Ini perhatian buat pemerintah untuk lebih sigap mengawasi perilaku birokrasi di lapangan.

Mengutip laporan World Economic Forum 2013, untuk mendongkrak daya saing, pemerintah seharusnya dari dulu sudah memperbaiki tiga faktor kunci yakni  birokrasi yang tidak efisien, tingkat korupsi yang sangat tinggi, dan minimnya ketersediaan infrastuktur, baik kuantitas maupun kualitas. Karena tiga faktor ini mendapat penilaian paling buruk oleh WEF saat mereka survei di Indonesia.