Pemerintah Harus Buktikan Tidak Membebani

RAPBN 2014

Kamis, 29/08/2013

NERACA

Jakarta - Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2014 merupakan APBN terakhir Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam penyampaian nota keuangan di Rapat Paripurna DPR Jumat (16/8) lalu, disebutkan bahwa RAPBN ini disusun untuk tidak membebani pemerintahan sesudahnya. Namun, anggota Fraksi PDIP, Dolfie OFP, mengatakan pemerintah harus membuktikan bahwa RAPBN 2014 tidak akan menjadi beban.

Bukti itu akan tercermin dari postur dan Rapat Kerja Pemerintah (RKP) RAPBN 2014. "Apakah RKP 2014 ada program yang di RPJMN tidak ada. Sebab, di APBN 2013 terdapat 30 program baru yang sebelumnya tidak ada di RPJMN," katanya, dalam Rapat Kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR tentang Penyampaian Pokok-pokok Kebijakan dan Asumsi Makro RAPBN 2014 di Jakarta, Rabu (28/8).

Selain itu, Dolfie juga meminta pemerintah memperjelas rincian pengalokasian anggaran dalam RAPBN 2014. Misalnya, belanja modal yang ditetapkan untuk daerah tertinggal sebanyak 181 kabupaten, harus dirinci datanya di mana saja. "Jangan-jangan dana itu menumpuk di daerah tertentu," imbuhnya. Terkait rencana penciptaan lapangan kerja pada 2014 sebanyak 1,3 juta orang, Dolfie meminta berapa jumlah per provinsi.

Sementara itu, Ketua Banggar, Ahmadi Noor Supit, meminta pemerintah untuk membuat RAPBN 2014 lebih realistis sesuai dengan perubahan perekonomian Indonesia saat ini yang berubah drastis. Sehingga hal itu dapat memberikan gambaran nyata bagi pelaku ekonomi. "Gambaran perekonomian kita seperti apa dan prediksi yang lebih realistis itu seperti apa," ungkapnya.

Sedangkan Menteri Keuangan Chatib Basri dalam pemaparannya menyampaikan, dengan situasi perekonomian global dan domestik, postur dan kebijakan RAPBN 2014 perlu lebih realistis. Dari sisi global, pertumbuhan ekonomi global ada kecenderungan penurunan di kisaran 4,1%. Sehingga situasi itu berdampak pula pada perekonomian Indonesia.

"Begitu juga dengan situasi geopolitik di Timur Tengah yang sulit diprediksi. Akibatnya, harga minyak dunia terus naik sampai US$109 per barel hingga saat ini," papar Chatib. Menurut dia, perubahan itu juga berdampak pada nilai tukar. Hingga 28 Agustus, nilai tukar rupiah mencapai Rp11.260 per dolar AS. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kemarin ditutup di bawah 4.000.

Untuk Indonesia Crude Price (ICP), pada 2013 ini sudah dikisaran US$105 per barel. Begitu juga inflasi setahunan (year on year/yoy) mencapai 8,61%, dan pertumbuhan ekonomi 5,9%. Dengan kondisi tersebut, Chatib menjelaskan ada beberapa perubahan pada asumsi makro RAPBN 2014. Perubahan khususnya terjadi di pertumbuhan ekonomi ditarget dikisaran 5,8-6,1%, dari semula yakni 6,4%.

Kemudian nilai tukar rupiah pada RAPBN 2014 ditarget rata-rata Rp10 ribu-Rp10.500 per dolar AS. Sementara asumsi yang lain tetap tidak ada perubahan. Menanggapi konsep empat paket kebijakan ekonomi pemerintah dalam mengantisipasi gejolak ekonomi Indonesia, Wakil Ketua DPR Muhammad Sohibul Iman menilai cukup memberikan harapan perbaikan.

Hanya saja, saat ini pasar dan masyarakat sangat menunggu langkah nyata pemerintah. Konsep yang bagus itu perlu langkah nyata agar masyarakat tidak bertanya-tanya. Dia mengatakan, memburuknya situasi perekonomian Indonesia yang ditandai pelemahan rupiah saat ini disebabkan dua faktor. Pertama, karena kondisi global seperti di Amerika Serikat yang mengalami penghentian quantitative easing, sehingga itu lebih menarik bagi investor. Kedua, terkait kondisi domestik sendiri, yaitu defisit perdagangan yang cukup menekan perekonomian nasional karena terjadi penggerusan cadangan. [mohar]