Pemerintah Dinilai Telat Tangani Persoalan Kedelai

NERACA

Jakarta – Harga kacang kedelai kian meroket sejak nilai tukar rupiah terhadap dollar melemah. Hingga hari ini harga bahan baku untuk produksi tempe dan tahu itu mencapai Rp 9.000 per kilogram. Untuk mengatasi situasi ini pemerintah telah memastikan akan segera mencukupi kebutuhan kadang kedelai dalam negeri melalui impor.

“Tentu saja itu konsekuensi karena harga dollar naik jadi harga kedelainya juga naik. Karena selama ini kita masih banyak mengimpor. Tapi bukan hanya kedelai yang naik, harga daging juga naik. Oleh karena itu memang saat ini pemerintah harus mencari upaya-upaya untuk menolong industri kita. Khususnya yang menggunakan bahan baku kedelai. Karena biar bagaiamanapun mereka yang paling terkena imbasnya,” kata Wakil Ketua DPR Pramono Anung, di Jakarta, Rabu (28/8).

Kemudian Pramono sendiri mengakui bahwa pemerintah sudah membuat langkah untuk memperbaiki situasi ini. Adapun langkah yang dimaksud adalah pemberian intensif pajak impor khususnya kedelai. Mengenai volumenya ia mengatakan bahwa pemerintah harus menghitung berapa banyak volume kedelai yang dibutuhkan.

”Tentu langkah-langkah itu merupakan skema yang biasa dilakukan negara manapun dalam kondisi seperti ini. Jadi kalau misalkan kedelai begitu mahal, pemerintah memang sudah seharusnya memberikan intensif. Baik biaya masuk, biaya keluar dan sebagainya,” tambah Pramono.

Namun Pramono menyayangkan bahwa pemerintah terlambat mengambil langkah. Semestinya tidak perlu terjadi kelangkaan kedelai di dalam negeri. Seandainya saja pemerintah sudah memperhitungkan masalah ini sejak jauh-jauh hari.

“Tapi apapun langkah yang diambil pemerintah untuk saat ini jelas secara timing sudah telat. Perlu dipertanyakan apakah mereka sebetulnya sudah punya memperhitungkan kemungkinan ini sejak jauh-jauh hari,” tegas Pramono.

Lebih jauh Pramono mengatakan lemahnya industri berbahan baku kacang kedelai di dalam negeri juga dapat menyebabkan krisis pangan. Jika betul pada nantinya terjadi krisis pangan ia menilai persoalan ini berakar dari kondisi struktural yang tidak baik. Untuk itu ia menyarankan agar pemerintah segera fokus memperbaiki keorganisasiannya.

“Karenaitu dari mulai sekarang pemerintah harus fokus menangani problem-problem struktural ini. Sehingga kalau ada gejolak seperti ini dapat cepat terselesaikan. Sebab jika persoalan struktural ini tidak segera diselesaikan maka sekali ada gejolak dari luar negeri tentu kita akan mengalami hal seperti ini lagi,” terang Pramono.

BERITA TERKAIT

Implementasi Kartu Prakerja Harus Dipercepat

NERACA Jakarta - Dalam rangka melindungi para pencari kerja dan pekerja formal atau informal yang terkena dampak langsung dari berkurangnya…

Indonesia Mulai Ekspor Produk Polyethyelene dan Penuhi Kebutuhan Domestik

NERACA Jakarta,– Mulai tahun 2020, industri petrokimia Indonesia telah buka pasar ekspor setelah rampungnya peningkatan kapasitas pabrik produk Polyethylene (PE)…

Antisipasi Penyebaran Covid-19, KKP Siapkan Layanan Online

NERACA Jakarta -  Sebagai upaya penanggulangan penyebaran Corona Virus Disesase (Covid-19) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Unit Pelaksana…

BERITA LAINNYA DI BERITA KOMODITAS

Permendag 24 Tahun 2020, Optimalkan Serapan Bulog

NERACA Kementerian Perdagangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Untuk…

Respon Positif Kebijakan Penanganan Covid-19, Kepercayaan Pasar Mulai Tumbuh Kembali

Jakarta – Di tengah pandemi virus corona (covid-19) yang sedang fokus diatasi pemerintah, kabar baik muncul dari pasar uang dan…

Implementasi Kartu Prakerja Harus Dipercepat

NERACA Jakarta - Dalam rangka melindungi para pencari kerja dan pekerja formal atau informal yang terkena dampak langsung dari berkurangnya…