Pemerintah Dinilai Telat Tangani Persoalan Kedelai

NERACA

Jakarta – Harga kacang kedelai kian meroket sejak nilai tukar rupiah terhadap dollar melemah. Hingga hari ini harga bahan baku untuk produksi tempe dan tahu itu mencapai Rp 9.000 per kilogram. Untuk mengatasi situasi ini pemerintah telah memastikan akan segera mencukupi kebutuhan kadang kedelai dalam negeri melalui impor.

“Tentu saja itu konsekuensi karena harga dollar naik jadi harga kedelainya juga naik. Karena selama ini kita masih banyak mengimpor. Tapi bukan hanya kedelai yang naik, harga daging juga naik. Oleh karena itu memang saat ini pemerintah harus mencari upaya-upaya untuk menolong industri kita. Khususnya yang menggunakan bahan baku kedelai. Karena biar bagaiamanapun mereka yang paling terkena imbasnya,” kata Wakil Ketua DPR Pramono Anung, di Jakarta, Rabu (28/8).

Kemudian Pramono sendiri mengakui bahwa pemerintah sudah membuat langkah untuk memperbaiki situasi ini. Adapun langkah yang dimaksud adalah pemberian intensif pajak impor khususnya kedelai. Mengenai volumenya ia mengatakan bahwa pemerintah harus menghitung berapa banyak volume kedelai yang dibutuhkan.

”Tentu langkah-langkah itu merupakan skema yang biasa dilakukan negara manapun dalam kondisi seperti ini. Jadi kalau misalkan kedelai begitu mahal, pemerintah memang sudah seharusnya memberikan intensif. Baik biaya masuk, biaya keluar dan sebagainya,” tambah Pramono.

Namun Pramono menyayangkan bahwa pemerintah terlambat mengambil langkah. Semestinya tidak perlu terjadi kelangkaan kedelai di dalam negeri. Seandainya saja pemerintah sudah memperhitungkan masalah ini sejak jauh-jauh hari.

“Tapi apapun langkah yang diambil pemerintah untuk saat ini jelas secara timing sudah telat. Perlu dipertanyakan apakah mereka sebetulnya sudah punya memperhitungkan kemungkinan ini sejak jauh-jauh hari,” tegas Pramono.

Lebih jauh Pramono mengatakan lemahnya industri berbahan baku kacang kedelai di dalam negeri juga dapat menyebabkan krisis pangan. Jika betul pada nantinya terjadi krisis pangan ia menilai persoalan ini berakar dari kondisi struktural yang tidak baik. Untuk itu ia menyarankan agar pemerintah segera fokus memperbaiki keorganisasiannya.

“Karenaitu dari mulai sekarang pemerintah harus fokus menangani problem-problem struktural ini. Sehingga kalau ada gejolak seperti ini dapat cepat terselesaikan. Sebab jika persoalan struktural ini tidak segera diselesaikan maka sekali ada gejolak dari luar negeri tentu kita akan mengalami hal seperti ini lagi,” terang Pramono.

BERITA TERKAIT

Tekan CAD, Pemerintah Dukung Gunakan Instrumen Fiskal

    NERACA   Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indarwati mengatakan bahwa pihaknya siap mendukung dalam memastikan defisit transaksi…

Pemerintah Lelang SUN Serap Rp15 Triliun

      NERACA   Jakarta - Pemerintah menyerap dana Rp15 triliun dari lelang tujuh seri Surat Utang Negara (SUN)…

Pemerintah Ingin Komponen Lokal Digunakan di Mobil Esemka

Pemerintah Ingin Komponen Lokal Digunakan di Mobil Esemka  NERACA Jakarta - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendorong Esemka yang digadang-gadang menjadi mobil…

BERITA LAINNYA DI BERITA KOMODITAS

Paviliun di World Expo Diminta Tampil Futuristik

NERACA Jakarta – Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengarahkan Paviliun Indonesia dalam World Expo Dubai…

Difasilitasi, IKM Furnitur Sukoharjo Tembus Pasar AS

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian semakin aktif memacu pelaku industri kecil dan menengah (IKM) untuk terus meningkatkan kualitas dan kuantitas…

Bantu UMKM Go Online - Ralali Gerakkan Ratusan Ribu Agen

NERACA Jakarta - Hari Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Nasional yang jatuh setiap 12 Agustus, selalu dirayakan pemerintah baik pusat…