Pemerintah Dinilai Telat Tangani Persoalan Kedelai

NERACA

Jakarta – Harga kacang kedelai kian meroket sejak nilai tukar rupiah terhadap dollar melemah. Hingga hari ini harga bahan baku untuk produksi tempe dan tahu itu mencapai Rp 9.000 per kilogram. Untuk mengatasi situasi ini pemerintah telah memastikan akan segera mencukupi kebutuhan kadang kedelai dalam negeri melalui impor.

“Tentu saja itu konsekuensi karena harga dollar naik jadi harga kedelainya juga naik. Karena selama ini kita masih banyak mengimpor. Tapi bukan hanya kedelai yang naik, harga daging juga naik. Oleh karena itu memang saat ini pemerintah harus mencari upaya-upaya untuk menolong industri kita. Khususnya yang menggunakan bahan baku kedelai. Karena biar bagaiamanapun mereka yang paling terkena imbasnya,” kata Wakil Ketua DPR Pramono Anung, di Jakarta, Rabu (28/8).

Kemudian Pramono sendiri mengakui bahwa pemerintah sudah membuat langkah untuk memperbaiki situasi ini. Adapun langkah yang dimaksud adalah pemberian intensif pajak impor khususnya kedelai. Mengenai volumenya ia mengatakan bahwa pemerintah harus menghitung berapa banyak volume kedelai yang dibutuhkan.

”Tentu langkah-langkah itu merupakan skema yang biasa dilakukan negara manapun dalam kondisi seperti ini. Jadi kalau misalkan kedelai begitu mahal, pemerintah memang sudah seharusnya memberikan intensif. Baik biaya masuk, biaya keluar dan sebagainya,” tambah Pramono.

Namun Pramono menyayangkan bahwa pemerintah terlambat mengambil langkah. Semestinya tidak perlu terjadi kelangkaan kedelai di dalam negeri. Seandainya saja pemerintah sudah memperhitungkan masalah ini sejak jauh-jauh hari.

“Tapi apapun langkah yang diambil pemerintah untuk saat ini jelas secara timing sudah telat. Perlu dipertanyakan apakah mereka sebetulnya sudah punya memperhitungkan kemungkinan ini sejak jauh-jauh hari,” tegas Pramono.

Lebih jauh Pramono mengatakan lemahnya industri berbahan baku kacang kedelai di dalam negeri juga dapat menyebabkan krisis pangan. Jika betul pada nantinya terjadi krisis pangan ia menilai persoalan ini berakar dari kondisi struktural yang tidak baik. Untuk itu ia menyarankan agar pemerintah segera fokus memperbaiki keorganisasiannya.

“Karenaitu dari mulai sekarang pemerintah harus fokus menangani problem-problem struktural ini. Sehingga kalau ada gejolak seperti ini dapat cepat terselesaikan. Sebab jika persoalan struktural ini tidak segera diselesaikan maka sekali ada gejolak dari luar negeri tentu kita akan mengalami hal seperti ini lagi,” terang Pramono.

BERITA TERKAIT

PEMERINTAH DAN PENGUSAHA KECEWA KEBIJAKAN UE - CPO Dinilai Bukan Produk Bahan Bakar

Jakarta-Pemerintah dan pengusaha sawit merasa prihatin dan akan mengambil langkah tegas terhadap putusan Komisi Uni Eropa terkait kebijakan minyak sawit…

Tahun 2019, Pemerintah Targetkan 8 Juta UMKM Aplikasikan Tekhnologi

Pemanfaatan teknologi digital untuk bisnis, khususnya skala usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), sudah menjadi sebuah keharusan. Sebab itu, upaya…

Pemkot Depok Gandeng Peneliti Tangani Sampah

Pemkot Depok Gandeng Peneliti Tangani Sampah NERACA Depok - Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Depok, Jawa Barat, melibatkan…

BERITA LAINNYA DI BERITA KOMODITAS

Dunia Usaha - Tekan Volume Impor, Kemenperin Pacu Penumbuhan Industri Gula

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian terus memacu tumbuhnya industri gula untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik sehingga dapat menurunkan ketergantungan terhadap…

BPS Sebut Ekspor Industri Turun Bukan Deindustrialisasi

NERACA Jakarta – Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suharyanto menyampaikan bahwa terjadinya penurunan ekspor industri pengolahan pada Februari 2019 bukan…

Ekspor Rokok dan Cerutu Naik Hingga US$931,6 Juta

NERACA Jakarta – Industri Hasil Tembakau (IHT) merupakan salah satu sektor manufaktur yang mampu memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan devisa,…