NERACA

Jakarta - Investasi di sektor pangan menjadi kunci dalam upaya ketahanan pangan, maka tak ayal Menteri Pertanian Suswono mengatakan bahwa realisasi investasi di sektor pertanian mengalami peningkatan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Tercatat, pada 2008 total nilai Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp1,18 triliun. Sementara di 2012 telah mengalami peningkatan hingga mencapai Rp9,63 triliun. Untuk Penanaman Modal Asing (PMA) juga mengalami peningkatan dari US$147 juta di 2008 menjadi US$1,27 miliar di 2012.

\"Meski ada peningkatan, akan tetapi kontribusi investasi di sektor pertanian masih kurang signifikan untuk mencerminkan Indonesia sebagai negara agraris. Untuk itu, investasi di sektor pertanian harus terus ditingkatkan, baik PMDN maupun PMA,\" ujar Suswono di Jakarta, Rabu (28/8).

Menurut dia, kontribusi PMDN dalam investasi di sektor pertanian masih mendominasi yaitu sekitar 12% dan untuk PMA hanya 4,17%. Berdasar data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam kurun 2008-2012 realiasasi PMDN di sektor pertanian primer yang meliputi tanaman pangan, hortikultura,  perkebunan, dan peternakan secara kumulatif mencapai Rp32,06 triliun atau 12% dari total PMDN nasional.

Sementara, untuk PMA secara kumulatif mencapai US$3,58 miliar atau 4,17% dari PMA nasional. Mentan mengatakan, guna meningkatkan investasi di sektor pertanian, pemerintah tidak hanya membatasi investasi di subsektor primer (on farm) saja, tetapi juga membuka peluang untuk investasi di subsektor hulu, subsektor hilir, dan subsektor penunjang. \"Peluang usaha pada subsektor hulu seperti industri perbenihan, pupuk, pestisida, vaksin, dan obat-obatan hewan masih sangat terbuka,\" imbuh Mentan. 

Selain itu, dia juga mengemukakan, bahwa investasi sektor pertanian di Indonesia memiliki jaminan pasar. Besarnya jumlah penduduk Indonesia, mencapai 257 juta jiwa, plus meningkatnya pendidikan dan daya beli masyarakat merupakan potensi pasar yang menjanjikan bagi produk pertanian.

Meski demikian, pihaknya mengakui masih ada sejumlah kendala dalam investasi sektor pertanian di Indonesia, salah satunya persoalan lahan, infrastruktur, dan birokrasi. Namun pemerintah terus melakukan perbaikan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif. \"Hal-hal yang bersifat menghambat diidentifikasi dan dicarikan jalan pemecahannya, agar calon investor tertarik menanamkan modalnya di Indonesia. Dan yang sudah ada tidak pindah ke negara lain,\" jelasnya.

Masalah Lahan

Dirjen Tanaman Pangan Udhoro Kasih Anggoro mengatakan investasi sektor pertanian tanaman pangan selama ini masih terkendala sulitnya melakukan pelepasan lahan dan juga minimnya fasilitas infrastruktur publik yang ada. “Sudah banyak pihak yang tertarik untuk berinvestasi di tanaman pangan, namun harus kami akui realisasinya masih sulit. Salah satunya adalah susahnya melakukan pelepasan lahan dan juga masih minimnya infrastruktur pendukung yang ada,” jelasnya.

Untuk membangun pertanian yang mumpuni, lanjut Anggoro, diperlukan keberpihakan dari berbagai sektor kementerian dan lapisan masyarakat. Karena investasi di sektor ini memang perlu sinergi antar departemen atau kementerian di lingkup pemerintah. “Industri pertanian yang baik itu harus didukung dari berbagai sektor. Harus terintegrasi, kalau hanya Kementerian Pertanian saja akan sulit direalisasikan,” katanya. Anggoro juga menyebutkan, beberapa kalangan sudah menyatakan ketertarikannya untuk berinvestasi di pertanian, namun sulitnya mendapat lahan membuat mereka mengurungkan niatnya.

Belum lama ini terdengar isu gabungan perusahaan dari Malaysia dan China berniat untuk investasi di sektor pertanian senilai Rp20 triliun di Subang, Jawa Barat. Hal ini justru menjadi boomerang bagi Pemerintah ditengah mempertahankan ketahanan pangan. Pasalnya jika investasi sudah diambil oleh pihak asing maka kemungkinan besar produksi dari sawah tersebut akan lebih dialirkan untuk ke nagara asal perusahaan tersebut.

Bahkan, Pengamat pertanian, Khudori mengatakan, investasi asing tersebut menandakan Indonesia kalah gesit berinvestasi di dalam negeri terutama yang menyangkut pangan. Oleh karena itu, Indonesia harus hati - hati. \"Pemerintah harus hati -hati, itu menandakan negara lain begitu peduli dengan pangan,\" ujar Khudori.