Pemerintah Harus Akui Indonesia Krisis

Kamis, 29/08/2013

NERACA

Jakarta – Pengamat ekonomi dari Universitas Gajah Mada (UGM) Sri Adiningsih mengatakan bahwa pemerintah harus segera mengakui bahwa Indonesia sedang dalam krisis, tidak perlu ditutup-tutupi. “Kalau kita cermati pejabat-pejabat pemerintah seperti Menteri Keuangan dan Presiden, ada kecenderungan masalah ini belum krisis, seakan-akan temporer, biasa saja. Padahal kita tahu dengan rupiah yang terjun bebas dan IHSG yang jeblok kita ini sudah krisis. Harusnya pemerintah akui ada permasalahan serius. Pemerintah harus mengakui ada salah kelola ekonomi,” jelas Sri di Jakarta, Rabu (28/8).

Signifikansi dari pengakuan Pemerintah itu, kata Sri, adalah agar bisa mendapatkan penanganan yang tepat. Sri mengibaratkan pemerintah yang sudah sakit berat ini hanya mengakui sakit ringan lalu pergi berobat ke Puskesmas. Padahal seharusnya ke Unit Gawat Darurat (UGD). Jika hanya berobat ke Puskesmas maka tentu penanganannya akan berbeda dengan di UGD. “Kalau kita tidak mau akui, maka kita tidak bisa dapat solusi dengan cepat dan tepat. Jadi hanya dibawa ke Puskesmas, padahal harus masuk UGD dan ditangani dokter-dokter yang ahli, apa solusi supaya bisa stabil dan disembuhkan,” kata Sri.

Pemerintah, kata Sri, hanya menganggap krisis ini hanya masalah defisit neraca perdagangan. Itu betul, tapi hanya jangka pendek dan bukan di situ masalah intinya. Masalah serius yang dihadapi Indonesia tidak sekadar defisit neraca perdagangan, tetapi juga cadangan devisa yang terus turun. Sampai 31 Juli 2013, cadangan devisa Indonesia yang tersisa adalah US$92,7 miliar. Jumlah tersebut turun US$20 miliar dari akhir tahun 2012 yang mencatatkan cadangan devisa sebesar US$112,8 miliar.

Selama ini, Pemerintah mengklaim cadangan devisa tersebut masih aman karena setara dengan sekitar 5,5 bulan impor. Argumen pemerintah mengatakan bahwa cadangan devisa baru bahaya jika lebih kecil dari nilai tiga bulan impor. Namun, Sri mengatakan pengukuran semacam itu untuk menentukan cadangan devisa aman atau tidak, belum bisa digunakan penyetaraan terhadap impor seperti yang Pemerintah klaim. “Tidak bisa digunakan perhitungan dengan menyetarakan tiga bulan impor karena utang luar negeri kita sudah terlampau banyak,” kata Sri.

Utang luar negeri Indonesia sudah mencapai US$250 miliar. Sementara utang jangka pendek yang akan jatuh tempo mencapai 55,7% dari cadangan devisa Indonesia. Dari sudut pandang utang luar negeri ini maka bisa ditarik kesimpulan bahwa cadangan devisa yang selama ini Pemerintah klaim masih aman ternyata sudah tidak aman lagi. Anggota DPR dari Fraksi PDI-P Arif Budimanta mengatakan, utang luar negeri Indonesia yang membuat cadangan devisa yang ada masuk dalam level tidak aman hanyalah satu dari beberapa fundamental ekonomi Indonesia yang bobrok.

Masalah ekonomi lain yang fundamental selain cadangan devisa yang kecil, lanjut Arif, adalah defisit transaksi berjalan yang semakin melebar, yaitu menjadi US$9,8 miliar pada kuartal II tahun 2013. Jumlah tersebut setara dengan 4,4% Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Fundamental ekonomi bobrok lainnya terlihat dari inflasi yang tinggi. Inflasi akumulasi Januari sampai Juli 2013 tercatat di Badan Pusat Statistik (BPS) sebesar 6,75%. Padahal target inflasi Pemerintah dalam APBN-P 2013 adalah sebesar 7,2% untuk setahun penuh. Banyak pengamat ekonomi yang pesimis target tersebut akan tercapai. Baru setengah jalan saja akumulasi inflasi sudah 6,75%, bagaimana sampai akhir tahun.

Sedangkan bukti lain bahwa fundamental ekonomi Indonesia bobrok, menurut Arif, adalah asumsi ekonomi Pemerintah yang dianggap tidak realistis. Bukti yang sudah terlihat jelas adalah asumsi kurs nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang pada APBN-P 2013 diasumsikan sebesar US$9.600 per dolar AS. Padahal kenyataannya, pada awal Januari nilai tukar Rupiah sudah Rp9.700/US$ dan terus melemah sampai seminggu terakhir ini mencapai Rp11 ribu per dolar AS.

Sri menambahkan, Pemerintah juga jangan melulu menyalahkan faktor eksternal ketika terjadi gejolak ekonomi semacam ini, karena sebetulnya yang lebih berpengaruh adalah dari internal. “Betul ini faktor luar negeri, ada ancaman China dan India yang pertumbuhannya menurun, tapi masalah yang kita hadapi adalah kerapuhan ekonomi kita, sehingga membuat fundamental ekonomi kita rapuh lalu terjadi goncangan,” jelas Sri. Pemerintah, lanjut Sri, harus jujur mengakui bahwa Indonesia sedang krisis. Jangan sampai salah obat lantas Indonesia masuk ke lubang krisis yang lebih dalam lagi. “Kalau masuk krisis kita akan masuk program IMF (Lembaga Keuangan Internasional) lagi. Dampak terbesarnya akan dihadapi masyarakat bawah, usaha kecil mikro,” pungkasnya. [iqbal]