1.000 Perusahaan Janji Tidak Lakukan PHK - Pemerintah Segera Berikan Insentif Pajak

NERACA

Jakarta - Menteri Perindustrian MS Hidayat mencatat lebih dari 1.000 perusahaan telah berkomitmen untuk tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga akhir 2013. Perusahaan-perusahaan tersebut berasal dari lima sektor industri yaitu sektor teksil, garmen, furniture, mainan dan alas kaki.

Bagi perusahaan yang telah meneken kontrak perjanjian tak akan memecat karyawan, pemerintah akan memberikan insentif berupa pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) karyawan. \"Sudah ada 1000 lebih lah (perusahaan),\" terang Hidayat di Kantor Direktorat Jenderal Pajak Pusat, Jakarta, Rabu (28/8).

Untuk menindak lanjuti paket kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, Kementerian Perindustrian saat ini telah membentuk satu divisi dimana divisi ini akan lebih berkonsentrasi untuk berdialog dengan para pengusaha untuk meningkatkan ekspor. \"Sekarang di Perindustrian ada desk baru untuk berdialog dengan pengusaha semuanya, jadi nanti kelompok-kelompok itu akan berbicara dengan pemerintah melalui pemberkasan apa saja yang perlu dipersyaratkan kalau dia bisa meningkatkan ekspornya,\"jelas Hidayat.

Hidayat menuturkan, kebijakan lanjutan mengenai pemberinan berbagai insentif yang diberikan kepada para pelaku industri ini diperkirakannya akan mampu berjelan efektif hingga beberapa bulan ke depan.\"Dalam tiga bulan saya pikir pemerintah berjanji akan menaikkan dengan fasilitas ini, kalau ke depan nanti sudah normal secara gradual akan diturunkan (insentif),\" paparnya.

Kementerian Perindustrian dan Kepolisian Negara Indonesia berkomitmen melakukan pengamanan objek vital nasional sektor industri melalui penandatanganan nota kesepahaman di Jakarta, Rabu (28/8). \"Jaminan keamanan bagi industri membuat lancar kegiatan produksi bagi industri termasuk karyawan yang bekerja,\" kata Hidayat.

Menperin mengharapkan pengamanan sistematis perlu disesuaikan dengan besarnya nilai investasi, luas lahan, jumlah karyawan dan faktor lain. Sistem tersebut menurut dia, telah dirumuskan Polri melalui SKEP Kapolri Nomor 738 Tahun 2005 tentang Sistem Pengamanan Objek Vital Nasional.

Dalam aturan itu diatur antara lain kebutuhan minimal perangkat keras dan lunas dalam pengamanan objek vital kebutuhan personel keamanan dan sistem eskalasi tingkat gangguan.Sementara itu telah ditetapkan pula 38 industri dan 10 kawasan industri sebagai objek vital sektor industri melalui SK Menteri Perindustrian Nomor 620 Tahun 2012 untuk meningkatkan iklim usaha industri yang lebih kondusif untuk meningkatkan daya saing industri nasional.

Menperin mengatakan 38 industri yang merupakan objek vital antara lain, PT Inti Celluloseutama Indonesia, PT Dahana, PT Dirgantara Indonesia, PT Garam, PT Laju Perdana Indah, PT Toba Pulp Lestari, PT Riau Andalan Pulp and Paper, PT Kertas Leces, PT Indonesia Asahan Alumunium, PT Krakatau Steel, PT Smelting Co., PT Multimas Nabati Asahan, PT Nubika Jaya.

Selain itu PT Smart, PT Multi Nabati Sulawesi, PT Permata Hijau Sawit, PT Sumber Indah Perkasa, PT Salim Ivo Mas Pratama, PT PAL, PT Dok Perkapalan Surabaya, PT PINDAD, PT Chandra Asri Petrochemical, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Pupuk Sriwijaya Palembang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Kujang PT Lafarge Cement Indonesia, PT Semen Baturaja, PT Indocement Tunggal Perkasa, PT Semen Gresik, PT Semen Padang, PT Holcim Indonesia, PT Semen Kupang, PT Semen Tonasa, PT INTI, PT LEN, PT Indofood Sukses Makmur.

Sedangkan 10 kawasan industri yang masuk kategori objek vital yakni Kawasan Industri Modern Cikande Industrial Estate, Kawasan Industri East Jakarta Industrial Park, Kawasan Industri Ngoro Industrial Park I, Kawasan Industri Ngoro Industrial Park II, Kawasan Industri Medan Star Industrial Estate, Kawasan Industri Panbil Industrial Estate, Kawasan Industri Kaltim Industrial Estate, Kawasan Industri Medan, Kawasan Industri Jababeka Industrial Estate-Cikarang, Kawasan Industri Karawang International Industrial City.

BERITA TERKAIT

UU Kewirausahaan Diharapkan Berikan Perlindungan Usaha Mikro

UU Kewirausahaan Diharapkan Berikan Perlindungan Usaha Mikro NERACA Bantul - Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengharapkan Undang-undang (UU) Kewirausahaan…

Proyek Irigasi di 2018 Bertambah 2.000

  NERACA Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan jumlah proyek irigasi nasional pada 2018 tercatat…

Kementerian PUPR Segera Teken MoU dengan BTN terkait KPR FLPP

  NERACA Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan memastikan bahwa PT Bank…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

Tekan Produk Ilegal - Sistem Validasi IMEI Ponsel Ditargetkan Beroperasi April 2018

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika serta operator telepon seluler (ponsel) akan melakukan langkah sinergi untuk…

KKP Fasilitasi Pembudidayan Ikan Berbasis Kemitraan

NERACA Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan mengapresiasi peran BUMN dalam mendorong pemberdayaan pembudidaya ikan melalui implementasi program CSR dan…

RI-Inggris Berpeluang Tingkatkan Kerjasama Sektor Industri

NERACA Jakarta – Indonesia dan Inggris berpeluang untuk meningkatkan kerja sama ekonomi yang komprehensif terutama di sektor industri. Untuk itu,…