Sebagai akibat dari terus melemahnya nilai rupiah belakangan ini, nampaknya pemerintah mulai panik menghadapi persoalan yang satu ini. Kendati dalam sejumlah kesempatan, selalu diserukan pemerintah agar rakyat tidak cemas atas persoalan terkait dengan ancaman krisis ekonomi, namun nampaknya pemerintah sendiri justru mulai panik menghadapinya. Terbukti, pemerintah kini menyiapkan paket kebijakan ekonomi dan moneter untuk menghadapi ancaman krisis yang makin terasa gigitannya. Namun reaksi yang tiba-tiba memperlihatkan kesembronoan pemerintah karena terlalu percaya penilaian para petinggi ekonom, keuangan, dan industri (ekuin) bahwa fundamental ekonomi bagus, padahal perkembangannya memburuk. 
 
Kita menyaksikan sikap yang tergopoh-gopoh ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memanggil seluruh menteri bidang Ekuin untuk membahas paket kebijakan pemulihan ekonomi setelah nilai rupiah makin terpuruk dan indeks saham juga merosot. SBY dilaporkan gusar melihat rupiah sudah dijual di atas Rp 11.000 per dolar AS yang tendensinya bakal makin melemah. Kementerian dan otoritas terkait diminta segera merumuskan paket kebijakan yang perlu diambil pemerintah dalam merespons potensi hantaman krisis, baik yang disebabkan faktor internal maupun global. 
 
Pemicu Krisis
 
Tak lupa SBY juga meminta masyarakat dan dunia usaha tidak perlu terlalu cemas menghadapi keadaan ini karena pemerintah berupaya mencari solusi terbaik untuk mengatasinya. “Saya harap kebijakan yang akan diambil nanti mendapat dukungan seluruh rakyat. Semua itu untuk kepentingan rakyat,” katanya. Bila tidak hati-hati, perkembangan mutakhir ini bisa menjadi pemicu krisis yang lebih mendalam dan berdampak luas. Padahal indikasinya sudah kita baca sejak lama ketika neraca transaksi berjalan (current account) terus mengalami defisit dan jumlah utang luar negeri makin membengkak. Ini dua faktor yang berpengaruh besar terhadap ketahanan ekonomi kita, setidaknya dari aspek jumlah cadangan devisa yang dikuasai Bank Indonesia (BI). 
 
Kita menghargai keterbukaan BI mengumumkan penurunan cadangannya, yang terakhir diketahui tinggal US$ 90 miliar, meski hal tersebut menimbulkan kecemasan mengenai kemampuannya membiayai impor. BI pula yang memperkirakan akan terjadi defisit transaksi berjalan sebesar US$ 9 miliar pada semester II ini. Hal ini tentu menimbulkan spekulasi lebih jauh mengenai seberapa besar kemampuan pemerintah menjaga ketahanan ekonomi nasional. Kita dengan mudah bisa memperhitungkan kondisi ekonomi terus memburuk. Perkembangan global tak mendukung upaya peningkatan ekspor. Sebaliknya impor akan terus meningkat karena kebutuhan bahan baku, barang modal, dan bahan setengah jadi tidak mungkin disetop untuk memenuhi kebutuhan tak terpisahkan dari industri nasional. 
 
Sebenarnya impor barang konsumsi bisa dikurangi, tapi makin sulit karena sudah menjadi bagian dari kemanjaan konsumen kita. Itu akan menjadi tekanan terhadap cadangan devisa. Tekanan lain berupa besarnya kebutuhan valuta asing untuk membayar kembali utang-utang swasta yang jatuh tempo tahun ini. Banyak pengutang swasta yang mengandalkan perolehan rupiah sehingga sangat rentan bila terjadi gejolak moneter seperti ini. Faktor-faktor ini menjadi pemicu terjadinya spekulasi valas di pasar uang yang menekan nilai rupiah terus merosot. 
 
Banyak pihak mulai menyangsikan kemampuan otoritas moneter dalam menjaga stabilitas makro. Hal itu kemudian memicu spekulasi lebih jauh lagi, bahkan timbul pertanyaan apakah krisis moneter akan terulang lagi? Ini pertanyaan wajar karena masyarakat mulai menyangsikan keseriusan pemerintah menjalankan tugas dan kewajibannya berkaitan usia pemerintahannya makin pendek. Selain itu, banyak menteri lebih memikirkan pemenangan pemilu tahun depan ketimbang tugas mereka di pemerintahan. Pemerintah juga terlihat pesimistis tak akan mampu mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi yang telah ditetapkan. 
 
Kalau sudah begini, laju kegiatan ekonomi akan sangat bergantung pada para pelaku usaha yang mencoba bertahan dalam ketidakpastian. Ini sangat mencemaskan, seperti mulai banyak terdengar mengenai rencana beberapa perusahaan untuk merumahkan pekerjanya. Kita harus mencermati situasi ini dengan seksama, apalagi dalam beberapa bulan ke depan kita menghadapi pertarungan politik yang keras. Situasi ini juga menjadi pertaruhan bagi SBY untuk mengakhiri kekuasaannya dengan baik, bukan di tengah hantaman krisis ekonomi seperti Soeharto dulu. 
 
Maka ia harus mampu menjaga keadaan tidak berubah memburuk sebab berdasarkan pengalaman, situasi sosial politik kita sering bergerak ke arah yang tidak terduga. Di sisi lain, upaya pemerintah dengan memberikan pelonggaran kebijakan dalam bidang investasi kita harapkan mampu menambah daya tarik bagi investor. Agar kebijakan itu efektif dan mampu mengundang industri global  lainnya, hal ini harus juga dibarengi dengan membenahi segala hal terkait dengan investasi dan usaha industri di Indonesia. Paling tidak ada tiga hambatan utama bagi pertumbuhan industri nasional, yaitu biaya logistik yang tinggi, ketergantungan pada bahan baku industri impor, serta masalah produktivitas pekerja dan sistem pengupahan. Artinya, penyakit-penyakit lama seperti birokrasi yang berbelit dan pungutan liar harus benar-benar dibenahi, selain perbaikan infrastruktur. 
 
Mengundang Industri
 
Pemberian insentif juga perlu diarahkan untuk mengundang industri yang mampu menghasilkan bahan baku dan bahan penolong bagi industri lainnya. Kita berharap pemerintah dan pihak terkait benar-benar serius dan bekerja ekstra keras untuk mewujudkan perbaikan ekonomi ini. Jangan sampai karena sudah kian dekatnya pemilihan umum, menjadi lalai dan lebih berkonsentrasi di pesta demokrasi tersebut. Dengan demikian, kita bisa lolos dari perangkap krisis akibat pelemahan ekonomi ini.
 
Ingat bahwa krisis moneter telah memberikan pelajaran bagi kita dan juga international financial community, antara lain bahwa suatu shock di sektor keuangan mampu merambah secara cepat ke sektor lainnya. Akibatnya menjadi meluas. Dalam kondisi seperti ini, pemerintah segera memulihkan kembali nilai tukar rupiah sehingga harga-harga kebutuhan di dalam negeri tetap bisa dikendalikan. Oleh karenanya, kita semua berharap agar masyarakat Indonesia tidak memborong dollar disaat nilai tukar rupiah kian memburuk. Jangan ada pihak yang bermain-main dengan memanfaatkan kondisi pelemahan mata uang rupiah saat ini. Mengapa? Krisis moneter tahun 1997 dulu semakin kritis lantaran banyak spekulan yang melakukan aksi borong dolar. analisadaily.com