Jakarta – Di tengah ancaman krisis ekonomi Indonesia, sejumlah pengamat meminta pemerintah meninjau kembali rencana rekrutmen 60.000 pegawai negeri sipil (PNS) baru di semua Kementerian dan Lembaga Negara (K/L), mengingat beban defisit dalam RAPBN 2014 semakin membengkak. Sementara tingkat produktivitas PNS sebagai abdi negara dipertanyakan banyak pihak, terutama yang terkait dengan pelayanan masyarakat.

NERACA  

Menurut pengamat kebijakan publik Agus Pambagio, rencana pemerintah untuk merekrut PNS sebanyak 60.000 orang pada 2014 dipastikan akan sangat membebani APBN. Sehingga rencana tersebut harus dibatalkan.

“Buat apa ditambah lagi? Yang sekarang ada saja kerjanya malas-malasan, ini menjadi beban anggaran karena mengeluarkan anggaran untuk sesuatu yang tidak produktif”, ujarnya kepada Neraca, Selasa (27/8)

Menurut dia, perekrutan PNS banyak terjadi di daerah yaitu kepala daerah yang melakukan kampanye dan jika terpilih biasanya menjanjikan pendukungnya untuk menjadi PNS. Sehingga, menurut dia sebaiknya anggaran APBN tidak perlu ditambah.

“Seharusnya anggaran PNS itu dialihkan ke infrastruktur karena daripada habiskan anggaran untuk 60.000 PNS baru, lebih baik membuka lapangan kerja baru dengan infrastruktur. Karena bisa dilihat untuk infrastruktur dari mulai membangu hingga selesai akan terus membutuhkan tenaga kerja”, jelas dia.

Dia menilai beban belanja APBN hingga 2013 untuk PNS dan BBM cukup besar, sementara sektor infrastruktur kecil, padahal seharusnya sebaliknya. Menurut dia, jika hal ini terus berlangsung, dalam 5-10 tahun ke depan dia memprediksi Indonesia akan miskin absolut. Hal ini disebabkan sumber daya alam (SDA) seperti batubara dan CPO terus diekspor.

Pengamat ekonomi UGM, Sri Adiningsih mengatakan belanja pegawai saat ini menjadi salah satu permasalahan besar Indonesia. Terlebih dengan banyaknya jumlah pegawai negeri saat ini dan belum dapat memberikan kinerja yang optimal. “Pegawai negeri banyak dan tidak efisien sehingga menjadi beban berat,” ujarnya, kemarin.

Selain itu, sambung dia, upaya untuk merampingkan birokrasi juga tidak dilakukan, namun remunerasi sudah dijalankan, dan nilai gaji yang cukup tinggi. Plus kebocoran anggaran yang semakin banyak. Karena itu, APBN kita lebih banyak yang terbuang mubazir. “Sayangnya pemerintah tidak juga melakukan perampingan,.” ujarnya.

Untuk itu, perlu ada langkah konkret yang secepatnya harus diambil pemerintah untuk melakukan efisiensi dan mengalokasikan dana pada hal yang lebih penting, seperti pembangunan infrastruktur. “Perlu ada reformasi birokrasi atau perubahan besar. Semakin banyak yang diangkat sebagai pegawai negeri, pensiunan tentu akan ada penambahan biaya.” ucapnya.

Data Kemenkeu mengungkapkan, sejak 2009, pendanaan pensiun PNS seluruhnya menjadi beban APBN. Dari tahun ke tahun jumlahnya terus membengkak. Pada 2010 pemerintah mengalokasikan anggaran Rp50,9 triliun untuk program pensiun PNS. Sementara pada 2011 naik menjadi Rp59,6 triliun. Lalu 2012 melesat menjadi Rp66,5 triliun. Terkait kenaikan gaji itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam RAPBN 2014 juga menaikkan anggaran belanja pegawai sebesar 18,8% dibandingkan 2013, sehingga anggaran belanja pegawai 2014 mendatang akan meningkat hingga Rp 276,7 triliun.

Beberapa faktor yang menyebabkan kenaikan ini adalah jumlah naiknya jumlah PNS yang mencapai batas usia pensiun. Selain itu, meningkatnya gaji pokok PNS dan pensiunan pokok PNS juga turut membuat pengeluaran program pensiun meningkat. Hal lainnya adalah adanya pembayaran dana kehormatan sesuai dengan PP No 24 tahun 2008 kepada para veteran.

Selain program pensiun, tabungan hari tua PNS juga merupakan salah satu risiko fiskal yang tidak ringan. Risiko fiskal dari tabungan hari tua PNS terutama berasal dari unfunded past service liabilities, yang menjadi kewajiban pemerintah seiring dengan kebijakan meningkatkan kesejahteraan pegawai dengan menaikkan gaji pokok PNS.

Tak Berdampak Signifikan

Guru Besar Universitas Brawijaya,Prof Dr Ahmad Erani Yustika mengakui kalau saat ini dalam merancang APBN,pemerintah selalu memberikan porsi yang besar terhadap belanja pegawai atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan kalau boleh dikatakan ini membebani APBN. Seharusnya pemerintah bisa lebih bijak dalam membuat anggaran,apalagi saat ini ekonomi dalam negeri sedang tidak bagus.

\"Belanja pegawai yang besar dan pertumbuhan anggaran lebih dinikmati birokrasi,sementara belanja pemerintah pusat pada RAPBN 2013 tumbuh sebesar 6 %, sementara belanja pegawai tumbuh dua kali lipat lebih yaitu 14 % atau Rp28 triliun. Selama 2007-2013 rata-rata belanja pusat tumbuh 15 %, sementara belanja pegawai tumbuh sebesar 19 % atau Rp23 trilyun setiap tahunnya,\"ujarnya.

Lebih jauh lagi Erani memaparkan kalau pertumbuhan belanja pemerintah lebih banyak dinikmati kalangan birokrasi. Dalam RAPBN 2013 anggaran belanja pegawai mencapai Rp241 triliun. Mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp150 triliun bila dibandingkan anggaran belanja pegawai beberapa tahun yang lalu, hanya berjumlah Rp92 trilun. Namun peningkatan anggaran sebesar Rp150 triliun ini, tidak memiliki dampak signifikan bagi perbaikan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi dalam negeri.

\"Anggaran untuk belanja pegawai yang besar ini seperti  dari tahun ke tahun terus mengkungkung berbagai tata pelaksanaan anggaran publik di negeri ini. Masih didominasinya porsi-porsi di dalam anggaran tersebut untuk biaya operasional birokrasi (gaji, pengeluaran rutin) dan proporsi untuk pembayaran utang,\"jelas Erani.

Hal tersebut,lanjut Erani dapat dilihat dari proporsi-proporsi yang sudah di tetapkan didalam APBN 2013 ini. Bagaimana proporsi untuk belanja pegawai dan pembayaran utang luar negeri masih begitu tinggi, selain proporsi untuk subsidi & belanja modal.

\"Meningkatnya proporsi di dalam belanja pegawai tersebut tidak begitu berbanding positif dengan kinerja yang telah dilakukan oleh para PNS didalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Sehingga patut dipertanyakan tindakan dari pemerintah yang terus menaikan belanja pegawai dalam anggaran setiap tahunnya,\" ujarnya.

Menurut data laporan pemeriksaan BPK semester II-2012, jumlah PNS dari 2007 sampai 2011 bertambah rata-rata 12,38% per tahun. Pada 2007 jumlah PNS sebanyak 4.067.201 dan pada 2011 menjadi sebanyak 4.570.818. Artinya dalam kurun waktu 4 tahun terjadi penambahan jumlah PNS sebanyak  503.617 orang.

Sedangkan untuk belanja pegawai pemerintah pusat sepanjang 2007 menghabiskan anggaran Rp 90,42 triliun. Pada 2011 jumlah itu meningkat menjadi Rp 180,62 triliun. Di tingkat daerah, anggaran belanja untuk PNS jauh lebih besar. Pada 2007 belanja pegawai daerah mencapai Rp 119,25 triliun meningkat menjadi Rp 226, 54 triliun pada 2011.

Anggota Komisi XI DPR Maruarar Sirait mengatakan postur anggaran RAPBN 2014 untuk belanja pegawai dan birokrasi sangatlah tinggi dibandingkan belanja modal. Belanja pegawai sendiri direncanakan sebesar Rp 276,7 triliun atau 2,7% terhadap PDB atau meningkat sekitar 18,8% dibandingkan dengan anggaran APBN-P 2013 sebesar Rp 233,0 triliun.

“Oleh karenanya, anggaran belanja pegawai ini janganlah menjadi beban dalam APBN dan pemerintah harus memperhatikan skala prioritas dalam membuat kebijakan terkait anggaran negara,” katanya.

Maruarar juga mengungkapkan dengan melihat kondisi perekonomian Indonesia saat ini maka seluruh postur anggaran di RAPBN harus direvisi atau diubah. Pada saat ini, kondisi perekonomian Indonesia tidak mencerminkan atas kondisi anggaran di RAPBN 2014 yang dicanangkan oleh pemerintah.

“Pemerintah harus mengambil kebijakan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi perekonomian Indonesia yang tidak menentu ini,” ujarnya. nurul/lia/mohar/iwan