Mendag dan Menkeu "Beda Arah"

TIDAK MEMILIKI SENSE OF CRISIS

Rabu, 28/08/2013

NERACA

Jakarta – Ketika situasi ekonomi dan moneter sebuah negara gonjang-ganjing, yang dibutuhkan masyarakat dan pasar adalah ketenangan. Karena, ketika pemerintah menunjukkan kepanikan, maka pasar pun akan bereaksi negatif yang akan kian memperburuk situasi. Dan, diharapkan muncul harapan ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk meredam gejolak ekonomi dan moneter yang terjadi.

Namun, yang terjadi di republik ini justru sebaliknya. Lihat saja, pemerintah begitu optimis bakal mampu mengantisipasi atas defisit yang terjadi (termasuk defisit perdagangan) dan rontoknya rupiah di mata dolar AS, ketika menggelontorkan empat paket kebijakan, beberapa waktu lalu.

Bahkan, dengan gagah dan meyakinkan Menteri Keuangan Chatib Basri menegaskan bahwa Indonesia belum berada pada tahap krisis, seperti 1998 dan 2008. Padahal, nilai tukar rupiah terhadap dolar masih tertekan, diikuti dengan anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), serta inflasi yang tercatat masih tinggi.

Namun, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan justru merasa pesimis defisit neraca perdagangan akan tertekan. “Empat paket kebijakan tersebut belum mampu menekan defisit neraca perdagangan. Sampai saat ini kami belum mempunyai bukti untuk mengkoreksi defisit neraca perdagangan,” ungkap Mendag, seusai menghadiri Forum Ekspor di Jakarta, Selasa (27/8). Bahkan, Gita sempat memperkirakan defisit neraca perdagangan 2013 akan mencapai US$5 miliar-US$6 miliar.

Menurut Gita, rangkaian kebijakan pemerintah diperkirakan baru bisa dirasakan manfaatnya pada tahun depan. Pasalnya, kunci utama defisit perdagangan adalah impor produk minyak dan gas (migas). Gita meyakini, dengan kenaikan harga BBM beberapa waktu lalu, maka konsumsi bahan bakar bisa lebih terkendali, khususnya di awal 2014. "Kalau tahun depan, Insya Allah tidak defisit, ini kuncinya di migas," tandas dia.

Tak pelak, pernyataan beda arah dari dua menteri strategis tersebut, mengundang kegusaran beberapa kalangan. Pengamat ekonomi Universitas Indonesia (UI) Eugenia Mardanugraha, misalnya, menyayangkan kondisi itu terjadi. “Sebetulnya itu tidak boleh terjadi. Para menteri jadi terlihat tidak kompak dan tidak saling bersinergi. Harusnya mereka bisa lebih hati-hati dalam implementasi komunikasi politiknya,” tegas dia kepada Neraca, Selasa (27/8).

Dari peristiwa itu, Eugenia menilai, ada pertentangan pandangan di dalam tubuh pemerintah mengenai empat paket kebijakan untuk menstimulus perbaikan ekonomi dalam negeri itu. Bahayanya hal itu akan berdampak buruk pada kepercayaan masyarakat mengenai kondisi ekonomi Indonesia. “Dampaknya bukan hanya bisa menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat loh. Tapi nanti pasti spekulan-spekulan itu langsung bergerak cepat. Mereka segera membeli dollar dalam jumlah yang banyak. Hal ini kan bisa membuat nilai atau kurs rupiah semakin melemah,” papar Eugenia.

Lebih jauh lagi, Eugenia mengaku bahwa dia sepakat dengan pendapat Gita Wirawan. Pasalnya empat paket kebijakan itu sifatnya tidak implementatif. Fungsinya hanya sebatas penenang bagi masyarakat agar tidak panik. “Kalau Pak Gita bilang empat paket kebijakan itu tidak akan berpengaruh apa-apa saya sepakat. Kurs rupiah tidak akan turun dalam skema short time. Karena empat paket kebijakan itu tidak kontekstual dan tidak implementatif pada persoalan ekonomi kita saat ini,” ungkap Eugenia.

Kemudian, Eugenia memberi contoh pada salah satu kebijakan yang tidak kontekstual. Penetapan peningkatan impor pajak barang mewah menjadi lebih dari rata-rata 75% menjadi 125% hingga 150% tidaklah sesuai dengan masalah yang ada. Sebab, impor barang mewah terbilang sedikit. Lagipula barang-barang mewah bukan komoditas yang penting untuk diperhatikan dibanding impor barang modal atau barang baku yang sebetulnya diperlukan industri.

“Kalau pemerintah memang mau memberi perhatian pada barang mewah malah lebih baik justru distop dulu impornya dalam kurun waktu tertentu. Sekalian dalam tiga bulan ke depan kita berhenti impor mobil, perhiasan, dan komoditas yang disebut barang mewah lainnya. Karena kalau dinaikkan pajaknya dengan maksud menahan dolar ya tidak ada apa-apa dibanding impor komoditas lain,” tukas Eugenia.

Sementara di mata pakar ekonomi yang juga dosen FEUI dan Ketua Program Pascasarjana Ilmu Manajemen UI Prof Dr Rhenald Kasali, jika sudah terjadi misscommunication dan tidak ada sinkronisasi antar menteri ini sudah sangat mengindikasikan bahwa manajemen pemerintah saat ini sudah amburadul. “Manajemen pemerintah saat ini sudah sangat amburadul, maka dari itu Indonesia diambang keterpurukan,” kata Rhenald saat dihubungi kemarin.

Menurut dia, banyak permasalahan di pemerintah yang tidak mampu diselesaikan. Belum lagi tingginya harga pangan sekarang yang masih belum teratasi, belum lagi masalah-masalah yang lainnya. “Kondisi ini jelas mencerminkan pemerintah saat ini belum mampu, dan belum bisa mengelola dengan benar. Jika ingin krisis tidak berkepanjangan, benahi manajemen pemerintahan secara benar,” tegas dia lagi.

Rhenald menilai, dan krisis yang melanda saat ini memang krisis global. Namun, krisis yang melanda di Indonesia saat ini memang karena secara penanganannya kurang tepat. “Kondisi krisis saat ini memang bukan hanya di Indonesia, namun di negara-negara lain pun mengalami hal yang sama. Tapi di Indonesia sangat parah karena rupiah sangat lemah terhadap dolar,” ujarnya.

Akui Kelemahan

Sedangkan pengamat ekonomi dari Samuel Sekuritas Lana Soelistianingsih menyatakan “bagus” jika Menteri Perdagangan Gita Wirjawan mengakui kelemahan dari empat paket kebijakan yang ditelurkan pemerintah seminggu lalu. “Butuh waktu lama untuk implementasi. Ditambah lagi, belum ada detail operasional yang bisa dijalankan dari paket kebijakan tersebut,” ujarnya, kemarin.

Detil operasional belum tersedia, menurut dia, sementara kebutuhan untuk mengembalikan kepercayaan investor semakin mendesak. “Bagaimana defisit akan berkurang kalau tidak ada detail dari kebijakan-kebijakan itu, tidak ada timetable, tidak ada target waktunya,” kata Lana.

Menurut dia, kebijakan yang diambil pemerintah dalam mengatasi pelamahan rupiah ini bersifat ad hoc, tidak dipikirkan implementasinya. Harusnya pemerintah kalau mengeluarkan kebijakan itu yang konkret dan dengan mudah dapat dijalankan, dengan target-target yang jelas.

Mengomentari pernyataan Menteri Keuangan Chatib Basri yang mengatakan bahwa Indonesia belum mengalami krisis, Lana mengatakan bahwa pernyataan Chatib tersebut betul. “Kalau Chatib bilang belum krisis itu betul, karena Indonesia tumbuh bagus sebesar 5,8%. Sementara di negara lain banyak yang belum mencapai pertumbuhan 5%,” kata Lana.

Namun Lana mengakui betul bahwa target pertumbuhan yang dicanangkan Pemerintah sebesar 6,3% dalam APBN-P itu sulit tercapai. “Yang salah itu targetnya,” ujarnya. lulus/agus/bari/iqba/rin