Kegaduhan Ekonomi Indonesia

Rabu, 28/08/2013

Oleh: Imaduddin Abdullah,

Peneliti INDEF

Dalam beberapa hari terakhir, perekonomian Indonesia ditandai oleh semakin melemahnya kurs rupiah terhadap US$ yang sempat mencapai Rp11.095 serta terus terpuruknya kinerja pasar saham Indonesia yang terperosok ke level 4.171,41. Pemerintah melakukan pembelaan diri dengan mengatakan bahwa situasi ekonomi yang terjadi saat ini lebih banyak disebabkan oleh faktor eksternal terutama yang terjadi di Amerika Serikat.

Membaiknya perekonomian AS dalam beberapa bulan terakhir serta kecemasan akan berakhirnya kebijakan Quantitative Easing (QE) oleh Bank Sentral AS (The Fed) dianggap sebagai faktor yang paling bertanggung jawab dalam melemahnya kurs rupiah terhadap dollar dan memburuknya kinerja pasar saham. Lebih dari itu, pemerintah bersikukuh bahwa kegaduhan ekonomi ini tidak hanya dialami oleh Indonesia tetapi juga dengan negara lain seperti India dan Thailand. Tampaknya pemerintah ingin memberikan pesan bahwa situasi ekonomi saat ini merupakan hal yang normal terjadi.

Sesungguhnya, memburuknya kurs rupiah telah terjadi 1 tahun yang lalu ketika depresiasi rupiah telah terjadi secara perlahan sejak Juli 2012 dimana nilai tukar rupiah berada pada kisaran Rp9.470/US$ lalu menyentuh angka Rp10.000/US$ pada Juni 2013 untuk pertama kalinya. Namun, kegaduhan mulai muncul ketika kurs rupiah telah melewati batas "psikologis" Rp10.000/US$.

Permasalahan ini seharusnya sudah dapat diantisipasi sejak jauh-jauh hari apalagi mengingat neraca transaksi berjalan sudah defisit sejak triwulan keempat tahun 2011. Lebih dari itu, sejak bulan April 2013, Institute for Development of Economics and Finance (Indef) telah mengingatkan pemerintah bahwa perekonomian Indonesia sudah berada pada posisi yang berbahaya.

Saat itu, Indonesia sudah mengalami defisit ganda (twin deficit) ditandai dengan defisit keseimbangan primer dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang mencapai Rp45,5 trilliun pada 2012 serta defisit neraca perdagangan pertama dalam sejarah yang mencapai US$1,63 miliar sepanjang tahun 2012.Hal ini menandakan bahwa kegaduhan ekonomi yang terjadi saat ini tidak semata-mata disebabkan oleh faktor eksternal tetapi juga akibat buruknya pengelolaan ekonomi domestik Indonesia.

Walaupun sejak beberapa bulan yang lalu sudah diperingatkan bahwa ekonomi Indonesia sudah lampu merah namun pemerintah tidak sigap mengelola permasalahan seperti dalam menangani masalah inflasi yang terjadi pada saat bulan puasa. Seharusnya inflasi yang terjadi saat itu dapat diminimalisir epicentrumnya jika tindakan antisipatif sudah disiapkan sejak jauh-jauh hari mengingat inflasi pada bulan puasa sudah menjadi momen tahunan.

Pengalaman tahun 2008 ketika naiknya harga BBM yang diikuti oleh tingginya inflasi seharusnya menjadi pelajaran yang berharga untuk mempersiapkan kebijakan antisipatif di tahun ini. Alih-alih mengeluarkan kebijakan preventif dengan meperbaiki struktur pasar, pemerintah justru mengeluarkan paket kebijakan instan berupa impor daging sapi yang tentunya semakin memperbesar defisit perdagangan Indonesia serta menggerus cadangan devisa kita.

Situasi ini setidaknya menjadi cerminan betapa rapuhnya pondasi perekonomian Indonesia. Walau selama ini pemerintah selalu mencitrakan kegemilangan ekonomi Indonesia, kegaduhan ekonomi kali ini sepertinya telah membuka wajah asli perekonomian Indonesia. Bagi pemerintah, tidak ada cara lain selain mengimplementasikan paket kebijakan yang telah disusunnya sedini mungkin mengingat periode pemerintahan hanya tinggal 1 tahun lagi. Hasil dari paket kebijakan akan menjadi penentu apakah pemerintah mewariskan ekonomi yang baik atau ekonomi yang buruk bagi presiden pada periode berikutnya.