Pemerintah Didesak Panggil Importir

Beban Utang Luar Negeri

Rabu, 28/08/2013

NERACA

Jakarta - Sekretaris Komite Ekonomi Nasional (KEN), Aviliani mengatakan, saat ini Indonesia mengalami masalah di ketersediaan likuiditas. Oleh karena itu, dirinya mendesak pemerintah agar memanggil para pengusaha importir yang memiliki masalah dengan utang luar negeri, sehingga nilai tukar rupiah terhadap dolar AS agar tak terdepresiasi lebih dalam. “Pemerintah harus melakukan pendekatan untuk restrukturisasi. Lalu memanggil importir, berapa kebutuhannya. Jadi ini lebih ke bagaimana mengelola cashflow ekspor dan impor yang harus dilakukan pemerintah. Bila pelemahan rupiah tak segera diatasi, dikhawatirkan dapat menambah beban utang luar negeri yang akan jatuh tempo di bulan September 2013 mendatang,” ujar Aviliani di Jakarta, Selasa (27/8).

Menanggapi empat paket kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk stabilisasi sistem keuangan, Komisaris Independen PT Bank Rakyat Indonesia Tbk ini berujar, empat paket kebijakan tersebut hanya cocok untuk jangka menengah dan panjang. Untuk jangka pendek masih belum dapat direalisasikan. "Padahal, yang harus dilakukan saat ini adalah jangka pendek untuk menanggulangi krisis kecil," terangnya. Khusus kebijakan impor, Aviliani menegaskan, pemerintah tidak bisa membatasi impor bahan baku produksi. Sebab, jika upaya itu dilakukan, secara tidak langsung akan menekan pertumbuhan ekonomi dalam negeri.

Meskipun saat ini, impor bahan baku memang cenderung tinggi, yakni mencapai 70%. "Kalau kita menekan impor bahan baku, kan itu mengganggu produksi industri, dan tidak bisa langsung mengubahnya pakai bahan baku dalam negeri," tegasnya. Memang, krisis ekonomi di Indonesia baru di titik awal dan belum mencapai puncaknya. Karena pemerintah belum memberi solusi jitu terhadap berbagai masalah yang membelit perekonomian nasional. Defisit neraca perdagangan yang terjadi di Indonesia semakin masif terjadi.

Tembus Rp11 ribu

Sepanjang 2012, Indonesia mengalami defisit neraca perdagangan sebesar US$1,6 miliar. Defisit neraca perdagangan berlanjut di tahun 2013. Hingga Juli 2013, defisit neraca perdagangan sudah mencapai US$3,3 miliar atau lebih dari dua kali lipat dari defisit sepanjang 2012. Dengan demikian, defisit neraca perdagangan tersebut memicu pelemahan rupiah terhadap dolar AS akibat rentang antara ekspor Indonesia semakin jauh di bawah impor Indonesia.

Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Selasa sore, bergerak melemah sebesar 420 poin menjadi Rp11.260 per dolar AS dibanding posisi sebelumnya senilai Rp10.840 per dolar AS. Sementara itu, kurs tengah Bank Indonesia (BI) tercatat, mata uang rupiah melemah menjadi Rp10.883 per dolar AS dibanding sebelumnya di posisi Rp10.841 per dolar AS.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa menjelaskan latar belakang situasi ekonomi yang membuat pemerintah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi karena dalam beberapa hari terakhir terjadi gejolak di pasar keuangan dan nilai tukar yang dipicu faktor eksternal dan internal. Dari sisi eksternal, ujar Hatta, yang dikhawatirkan adalah kebijakan quantitative asing di Amerika Serikat, sedangkan sisi internal adalah memburuknya neraca transaksi berjalan yang mengalami defisit 4,4% dari PDB. Paket kebijakan ekonomi itu kemudian diharapkan dilaksanakan oleh seluruh pihak terkait untuk menjaga pertumbuhan ekonomi tidak jauh meleset dari target. [sylke]