Fungsi BPR Kian Terkikis dalam UU Perbankan

KONTRIBUSI MINIM DI DAERAH

Selasa, 27/08/2013

NERACA

Jakarta - Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) bak kebakaran jenggot. Apa pasalnya? Karena peran dan fungsi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) semakin terkikis lantaran “kalah kelas” dengan perbankan umum. Bisa dibilang, ke depan, keberadaaan mereka akan “musnah”. Tengok saja, hingga Juni 2013, total aset BPR hanya Rp71,9 triliun. Sementara total aset milik bank umum mencapai Rp4.461,8 triliun untuk periode dan tahun yang sama. Ini jelas sangat tidak sebanding.

Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI), Adrianus Mooy, mengakui jika peran serta BPR selama ini terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dinilai sangat minim. Padahal, BPR seharusnya bisa lebih dominan untuk bisa membantu pertumbuhan ekonomi daerah mengingat mereka menguasai dan faham konteks secara keseluruhan dalam sebuah wilayah dibandingkan bank umum.

“Kalau dilihat persentasenya saya tidak hafal. Namun sampai saat ini, memang peran serta BPR terhadap pertumbuhan ekonomi daerah masih sangat kurang,” kata Adrianus kepada Neraca, Senin (26/8). Dia pun tidak menampik adanya indikasi suku bunga pinjaman yang tinggi di BPR yang sekitar 20% dari pinjaman memang melihat risiko kredit di masing-masing daerah sangat tinggi. Maka tak heran, kata Adrianus, BPR memasang target dengan suku bunga tinggi dibandingkan dengan bank umum.

“Risiko kredit sangat besar, makanya bunganya juga tinggi,” tambahnya. Menyikapi persaingan dengan bank umum, Adrianus lalu mencontoh kondisi sebelumnya, di mana prinsip kerja sama antarbank berjalan. Dengan demikian, bank-bank kecil seperti BPR ini masih bisa tumbuh, karena sokongan dana dari bank besar, yang mayoritas ada di bank umum.

Namun melihat kondisi saat ini, bank umum sudah mulai masuk ke daerah. Tentu dengan permodalan yang besar, mereka membidik pasar UMKM yang masih besar. Oleh karena itu, banyak bank-bank kecil yang mati atau gulung tikar. “Kalau memang mau berkembang dan mampu bersaing dengan bank umum, maka BPR harus bisa menjaring bank besar dengan membentuk pola kerja sama,” tegasnya.

Di tempat terpisah, Wakil Ketua Komisi XI DPR, Harry Azhar Azis, berjanji pihaknya akan terus mendorong Bank Perkreditan Rakyat (BPR) untuk dapat memiliki usahanya sendiri. Hal ini dilakukan untuk tidak terjadi benturan dengan bank umum. “Ini untuk menjaga eksistensi industri BPR dan Bank Umum diharapkan tidak masuk dalam penyaluran kredit yang ada di bawah Rp 50 juta. Kemudian harus diupayakan BPR memiliki wilayah kerja yang tidak bisa dijangkau oleh bank umum,” kata dia.

Wilayah Kerja

Harry Azhar mengungkapkan, hal ini akan ditanggapi oleh DPR melalui revisi Rancangan Undang-undang (RUU) Perbankan yang sedang dalam proses pembahasan di Komisi XI DPR. Dia menjelaskan pihaknya sedang mengusahakan pemisahan wilayah kerja antara bank umum dan BPR dan hal ini dilakukan untuk menjaga eksistensi BPR. Perlu adanya upaya untuk BPR memiliki wilayah kerja yang tidak bisa dijangkau oleh bank umum.

Pemisahan tersebut, lanjut Harry Azhar, akan diupayakan amandemen UU Perbankan. Wilayah usaha BPR dengan bank umum dinilai bersinggungan di penyaluran kredit sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). “Kami juga pelu masukan dari pelaku usaha di BPR, ini dilakukan supaya BPR tidak langsung dibenturkan dengan bank umum. Terlebih lagi, BPR sudah bersaing dengan rentenir,” ujarnya.

Menurut dia, sejauh ini telah banyak bank umum yang telah masuk dalam membiayai usaha mikro dan kecil untuk mengejar suatu target penyaluran kredit ke UMKM yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia (BI). BI sendiri telah mendorong bank umum untuk memiliki portofolio ke sektor UMKM minimal 20% bertahap hingga tahun 2018. “Pada saat ini, banyak bankir-bankir di BPR yang sengaja ditarik ke bank umum,” imbuhnya.

Harry juga menambahkan bahwa BPR masih mempertimbangkan dengan adanya kemungkinan BPR yang memiliki aset sebesar Rp 1 triliun harus berubah menjadi bank umum. “Melihat hal ini maka DPR perlu mendapatkan kesepakatan dari BPR terkait ini. Pasalnya menurut saya bahwa BPR yang berubah menjadi bank umum, tentunya ini dirasa akan sulit bersaing,” ungkap dia.

Ketua Umum DPP Perbarindo, Joko Suyatno, mendorong DPR supaya dimasukkannya aturan mengenai kinerja Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan bank umum dalam RUU Perbankan. Bagi BPR, banyak nilai positif yang terkandung dalam RUU tersebut. Namun di satu sisi BPK sendiri mengaku masih ada beberapa hal yang perlu disiapkan.

Dia pun mengakui kalau BPR belum cukup kuat untuk bersain dengan bank umum. Pasalnya perbandingan modal yang dimiliki BPR dengan bank umum secara agregat kalah telak. “Untuk itu saya berharap pihak regulator dapat membuat batasan-batasan yang bijak untuk menengahi hal ini. Salah satunya dengan membatasi penyaluran kredit bank umum untuk pelaku UMKM maksimal 20% dari anggaran kreditnya,” tutur Joko.

Tak hanya itu saja. Joko berharap melalu RUU perbankan justru sinergi antar lembaga perbankan dapat terus dibangun. Pasalnya dalam RUU tersebut juga tertera aturan kerja sama antara bank umum dan BPR. “Kami berharap antara BPR dan bank umum dapat saling bersinerigi mengenai skema fingsi intermediasinya. Tapi selain itu juga ada kerjasama mengenai pengembangan SDM (Sumber Daya Manusia), infrastruktur, dan produk secara bersama,” tutupnya. [lulus/mohar/agus/ardi]