Menteri Absen, Nasib Pekerja Outsourching Digantung

Selasa, 27/08/2013

NERACA

Jakarta - Atas Rapat Kerja (Raker) Komisi IX dengan Menteri BUMN dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar yang dibatalkan, padahal rapat ini membahas agenda penting, yakni terkait nasib ratusan ribu pegawai outsourcing di BUMN. Tidak heran jika banyak anggota komisi ini yang kecewa karena rapat dibatalkan akibat ketidakhadiran Dahlan dan Muhaimin. Salah satunya Anggota Komisi IX DPR, Poempida Hidayatulloh yang mengungkapkan bahwa persoalan outsourcing di BUMN ini harus segera diputuskan, jangan terus digantung-gantung. "Saya kecewa dengan tidak hadirnya kedua menteri karena ini menyangkut nasib buruh dan pekerja outsourcing," katanya, saat menyampaikan pandangan soal Raker di Komisi IX DPR, Jakarta, Senin (26/8).

Kemudian Poempida mengaku bingung dengan kebijakan PHK pegawai outsourcing di lingkungan BUMN. Dia juga tidak yakin pekerja outsourcing tersebut tidak bisa diberdayakan oleh BUMN. Selama ini, lanjutnya, direksi BUMN cepat tangkas dalam mengambil keputusan untuk bagi-bagi bonus. Namun, untuk menentukan nasib masyarakat kecil tidak bisa langsung ambil keputusan. "Jargon pemerintahan SBY-Boediono di antaranya pro-poor dan pro-job, maka direksi BUMN ini harus bisa memahami hal itu,\" ujarnya.

Sementara anggota Komisi IX DPR yang lain, Indra, mengatakan dengan kehadiran Dahlan Iskan dinilai memiliki makna penting karena akan memberikan kepastian terhadap 280 ribu pekerja outsourcing di lingkungan BUMN yang terancam dipecat tanpa pesangon. Oleh karena itu, anggota Komisi IX DPR tetap ingin menghadirkan Dahlan Iskan, setelah hari ini yang bersangkutan mangkir. Dia juga mengatakan, pemanggilan Dahlan Iskan karena menyangkut masalah besar bangsa Indonesia. Pasalnya, rencana PHK ratusan ribu pekerja BUMN tersebut akan menimbulkan persoalan besar bagi bangsa ini. Karenanya, rapat dengan Menteri harus tetap dilakukan kecuali para direksi BUMN bisa mengambil keputusan. "Kalau tidak bisa, Menteri BUMN harus dipanggil. Kalau tidak hadir-hadir juga, maka kita bisa menggunakan instrumen lain, sehingga persoalan menjadi tuntas," ungkapnya.

Sekedar informasi, Dahlan Iskan tidak menghadiri undangan Rapat Komisi IX DPR karena lebih memilih menghadiri penganugerahan gelar honoris causa kepada Ketua KEN Chairul Tanjung oleh Universitas Airlangga, Surabaya. Hanya saja, mantan direktur utama PLN ini tidak mengutus wakilnya untuk menghadiri raker. Sementara Muhaimin Iskandar mengutus Dirjen Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) Kemenakertrans, Ruslan Irianto.[mohar]