Pengusaha Siap Pasok Kebutuhan Biodiesel

Kurangi Ketergantungan Impor Minyak

Selasa, 27/08/2013

NERACA

Jakarta - Pemerintah akan terus berkomitmen untuk menekan neraca transaksi berjalan yang masih defisit. Salah satu caranya adalah mengurangi ketergantungan impor minyak yang masih tinggi. Ke depan, pemerintah akan mewajibkan penggunaan biofuel. Produsen bahan bakar nabati (BBN) biofuel siap memasok biodiesel untuk stok penjualan solar di Tanah Air.

Hal ini sejalan dengan rencana pemerintah yang tertuang dalam paket kebijakan ekonomi untuk meningkatkan porsi campuran biodiesel menjadi 10%. Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan, mengungkapkan, akan terus menggenjot produksi biofuel.

Menurut dia, kebutuhan solar di Indonesia sebesar 33 juta kiloliter. Dengan persentase sebesar 10%, maka kebutuhan biodiesel sebesar 3,3 juta kiloliter."Kita sendiri kapasitas produksinya sudah 4,8 juta kiloliter. Kami siap memasok," ujar Paulus di Jakarta, Senin (26/8).

Lebih lanjut, Paulus bilang, mekanisme penyaluran biodiesel ini nantinya sama seperti pembelian bahan bakar pada umumnya. Ada sekitar 50 pemegang izin bahan bakar minyak seperti Pertamina, Shell, dan Total yang akan menyalurkan biodiesel.

Para pemegang izin ini akan dipanggil untuk diberikan pengumuman dan sosialisasi. Hanya saja, kesiapan infrastruktur untuk penyaluran menjadi hal yang perlu dipersiapkan pemerintah.Kesiapan pelaku usaha ini produksi kapasitas yang terpasang di dunia usaha untuk biodiesel sebesar 5,67 juta kiloliter. Kapasitas ini akan ada tambahan 3 juta kiloliter."Ke depannya sendiri akan direncanakan tambahan lagi 3,145 juta kiloliter," terangnya.

Menurutnya dengan adanya biodiesel ini akan memberikan tiga keuntungan. Pertama, mengurangi beban impor. Kedua, memperluas pasar domestik. Ketiga, memperkuat usaha perkebunan dalam negeri.

Sebelumnya, Menteri ESDM, Jero Wacik mengungkap peluang untuk mengembangkan potensi biodiesel di Indonesia cukup besar terutama untuk substitusi minyak solar mengingat saat ini penggunaan minyak solar mencapai sekitar 40% dari total penggunaan BBM untuk sektor transportasi. Sementara penggunaan solar pada industri dan PLTD adalah sebesar 74% dari total penggunaan BBM pada kedua sektor tersebut.

Bukan hanya karena peluangnya untuk menggantikan solar, peluang besar biodiesel juga disebabkan kondisi alam Indonesia. "Indonesia memiliki beranekaragam tanaman yang dapat dijadikan sumber bahan bakar biodiesel seperti kelapa sawit dan jarak pagar," paparnya. Di lain pihak juga terdapat lahan kritis cukup luas untuk dikembangkan sebagai kebun energi.

Biodiesel, menurut Menteri ESDM, juga memiliki kualitas mirip dengan petroleum-based biodiesel yang dapat digunakan pada kendaraan bermesin diesel tanpa perlu modifikasi. Bahkan tidak mengurangi performa mesin. "Selain itu teknologinya sudah cukup matang dan bisa ditangani langsung oleh SDM kita" paparnya.

Pada kesempatan tersebut,Jero mengungkapkan pengembangan biofuel, termasuk di dalamnya biodiesel, merupakan upaya untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil. "Jawaban permasalahan energi sekarang ini ada pada biofuel. Kredonya pro-poor, pro-job dan pro-growth" paparnya.

Meski desain pengembangan biofuel tidak akan membebani keuangan negara, menurut Jero pemerintah akan menyediakan dana Rp 1 triliun pada tahun depan yang bisa disalurkan sebagai kredit kepada UKM dan Koperasi yang mengembangan biofuel. Selain itu disiapkan pula dana Rp 10 Triliun untuk pengembangan infrastruktur biofuel melalui departemen terkait.

Tunggu Keseriusan

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim Shinta Widjaja Kamdani mengungkapkan bahwa bukan pertama kali dunia usaha mendengar statement pemerintah untuk mendorong pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (BBN/Biofuel). “Pemerintah juga dicatat pernah mengeluarkan statement untuk mendorong terkuranginya pelepasan emisi gas rumah kaca guna bisa mengurangi efek negatif dari ancaman perubahan iklim,” ungkap Shinta dalam keterangan resmi yang diterima Neraca.

Pihaknya menyatakan menyambut baik itikad peningkatan penggunaan biofuel. Namun perlu mengingatkan Pemerintah agar kali ini bisa lebih serius dalam arti dorongan ini tidak hanya berhenti pada himbauan saja tanpa dilengkapi solusi hubungan hulu hilir dalam implementasinya. “Kami berharap pemerintah untuk segera menetapkan langkah-langkah praktis atas kebijakan ekonomi yang telah diluncurkan ini khususnya dibidang energi dalam tataran mandatori dimana segenap mata rantai instrumen di dalam negeri benar-benar bisa diberdayakan, tidak hanya sekedar terlihat sebagai himbauan seperti yang lalu,” keluhnya.

Selain itu, ia juga meminta pemerintah untuk mendahulukan produksi dalam negeri sehingga kebijakan ini bukan hanya berdampak bagi lingkungan saja namun sekaligus dapat dirasakan langsung oleh para petani dan para pegiat usaha renewable energy di Indonesia.

Ia menceritakan pada saat pertama kali Pemerintah mendorong agar dimanfaatkannya bahan bakar nabati khususnya bio-diesel, para petani dan pengusaha nasional langsung menyambutnya dengan membuka lahan tanaman Jatropha atau Jarak dan juga tanaman lainnya seperti Ketela dan Sorghum Manis.