Sukabumi - Mulai tahun 2014 mendatang, Pajak Bumi Bangunan (PBB) akan diserahkan ke daerah langsung dari pusat. Untuk menghadapi persiapan tersebut, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Sukabumi mulai melakukan berbagai persiapan terkait pengalihan PBB tersebut. “Pemkot Sukabumi melalui DPPKAD Kota Sukabumi  sudah melakukan berbagai persiapan untuk pengalihan PBB dari pusat ke daerah“. ungkap Kabid Penagihan dan Penyuluhan DPPKAD, Yudi Yustiawan, kepada NERACA di ruang kerjanya. Senin (26/8).

Dikatakan Yudi, salah satu persiapannya yaitu dengan dibentuknya Unit Pelayanan Tekhnis (UPT) Pajak Bumi Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang berlokasi di kawasan perkantoran Kecamatan Lembursitu. ”Pemkot Sukabumi juga sudah memiliki perangkat hukumnya, yaitu Perda dan Perwal 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan restribusi daerah. Serta sarana prasaranan dan SDM nya”, kata Yudi.

Selain itu, lanjut Yudi, dengan dibentuknya UPT PBB dan BPHTB, pihak DPPKAD selaku OPD terkait, juga telah mempersiapkan penilai PBB, aksesor, operating console (OC) serta memberikan pendidikan dan pelatihan bagi  juru sita. ”Untuk pelayanan di UPT PBB dan BPHTB baru mulai efektifnya di awal tahun 2014”, imbuh dia.

Namun, tambah Yudi, pihaknya juga harus mampu membereskan tunggakan yang saat ini mencapai Rp12 miliar. “Mau tidak mau kita harus bisa membereskan tunggakan itu, karena bukan hanya data saja yang diserahkan ke kita, termasuk tunggakan atau utang piutang yang harus diselesaikan oleh kita sampai akhir tahun nanti”, tegas dia.

Yang penting, kata Yudi, data SPPT dan obyeknya sesuai atau lengkap agar pihaknya bisa menyelesasikan utang piutang sebesar Rp12 miliar tersebut. “Kita juga butuh data yang jelas untuk memudahkan kami dan targetnya bisa tercapai”, pungkas dia.