Batasan Barang Mewah Rp2 Juta Tidak Relevan

NERACA

Jakarta – Menteri Keuangan Chatib Basri menganggap batasan barang mewah dengan harga di atas Rp2 juta sudah tidak relevan lagi. “Kadang aturannya suka aneh. Jam tangan saja yang harganya di atas Rp2 juta kategorinya mewah. Yang seperti begini harus diselesaikan. Kalau jam tangan, saya rasa semua orang banyak yang pakai itu, itu yang kita betulkan,” kata Chatib di Jakarta, Senin (26/8).

Pengatur suhu udara (AC) berkekuatan setengah PK, menurut Chatib, juga seharusnya tidak lagi masuk kategori barang mewah. Apalagi dengan melihat fakta bahwa saat ini sudah banyak produk AC buatan China yang dijual dengan harga murah. Pemerintah akan merevisi barang impor yang masuk kategori mewah. Revisi ini terkait dengan penentuan penghapusan pajak atas barang mewah. Penghapusan pajak atas beberapa barang yang sebelumnya masuk kategori barang mewah tersebut dimaksudkan untuk membuat pasar lebih kompetitif.

Dengan pengaturan ulang tersebut, Chatib berharap persoalan penyelundupan barang dapat ditekan serendah mungkin. “Penyelundupan terjadi kalau ada disparitas harga yang masuk. Jadi kalau dihilangkan pajak barang mewahnya, produk itu akan bisa bersaing,” kata Chatib. Sebagai penyeimbang dalam kategorisasi ulang ini, pemerintah akan menaikkan besaran pajak penjualan barang mewah untuk mobil impor dan bermerek yang diimpor utuh.

Pengamat EC-Think Telisa Aulia Falianty mengatakan dengan dinaikkannya batasan barang mewah, maka tidak akan mengurangi pendapatan pajak secara signifikan, asalkan kenaikan batas tersebut setara dengan inflasi yang terjadi. “Kebijakan ini baik untuk menjaga daya beli, seirama dengan keep buying strategy yang digembor-gemborkan pemerintah,” kata Telisa kepada Neraca, kemarin. Namun begitu, lanjut Telisa, jika kenaikan batas itu melebihi nilai inflasi, maka akan ada pendapatan pajak yang tergerus. Di satu sisi akan meningkatkan daya beli masyarakat karena barang yang ada di pasar di jual dengan harga rendah, tetapi di sisi yang lain, pendapatan pajak akan berkurang, meskipun tidak terlalu besar. [iqbal]

BERITA TERKAIT

PKPI: Penetapan Pj Gubernur Jabar Tidak Langgar UU

PKPI: Penetapan Pj Gubernur Jabar Tidak Langgar UU NERACA Jakarta - Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Diaz…

Ternyata, LCGC Tidak Cocok Memakai BBM Jenis Ini

Ternyata, LCGC Tidak Cocok Memakai BBM Jenis Ini NERACA Jakarta - Sejak beberapa tahun terakhir, masyarakat kelas menengah dimanjakan kehadiran…

Bursa Minta Tidak Libur Saat Pilkada

Memasuki tahun politik, dimana bakal dilakukannya pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara serentak pada tanggal 27 Juni yang akan datang, pihak…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Urbanisasi Bikin Produktivitas Pertanian Menurun

  NERACA   Jakarta - Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menyatakan fenomena laju urbanisasi di Tanah Air mengakibatkan penurunan…

Bandara Soetta akan Bangun Terminal IV

    NERACA   Tangerang - Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, akan membangun terminal IV untuk menambah kapasitas penumpang. “Saya…

Masih Ada Perusahaan Yang Belum Bayar THR

      NERACA   Jakarta – Meski hari raya lebaran idul fitri telah usai, namun masih ada perusahaan yang…