Batasan Barang Mewah Rp2 Juta Tidak Relevan

NERACA

Jakarta – Menteri Keuangan Chatib Basri menganggap batasan barang mewah dengan harga di atas Rp2 juta sudah tidak relevan lagi. “Kadang aturannya suka aneh. Jam tangan saja yang harganya di atas Rp2 juta kategorinya mewah. Yang seperti begini harus diselesaikan. Kalau jam tangan, saya rasa semua orang banyak yang pakai itu, itu yang kita betulkan,” kata Chatib di Jakarta, Senin (26/8).

Pengatur suhu udara (AC) berkekuatan setengah PK, menurut Chatib, juga seharusnya tidak lagi masuk kategori barang mewah. Apalagi dengan melihat fakta bahwa saat ini sudah banyak produk AC buatan China yang dijual dengan harga murah. Pemerintah akan merevisi barang impor yang masuk kategori mewah. Revisi ini terkait dengan penentuan penghapusan pajak atas barang mewah. Penghapusan pajak atas beberapa barang yang sebelumnya masuk kategori barang mewah tersebut dimaksudkan untuk membuat pasar lebih kompetitif.

Dengan pengaturan ulang tersebut, Chatib berharap persoalan penyelundupan barang dapat ditekan serendah mungkin. “Penyelundupan terjadi kalau ada disparitas harga yang masuk. Jadi kalau dihilangkan pajak barang mewahnya, produk itu akan bisa bersaing,” kata Chatib. Sebagai penyeimbang dalam kategorisasi ulang ini, pemerintah akan menaikkan besaran pajak penjualan barang mewah untuk mobil impor dan bermerek yang diimpor utuh.

Pengamat EC-Think Telisa Aulia Falianty mengatakan dengan dinaikkannya batasan barang mewah, maka tidak akan mengurangi pendapatan pajak secara signifikan, asalkan kenaikan batas tersebut setara dengan inflasi yang terjadi. “Kebijakan ini baik untuk menjaga daya beli, seirama dengan keep buying strategy yang digembor-gemborkan pemerintah,” kata Telisa kepada Neraca, kemarin. Namun begitu, lanjut Telisa, jika kenaikan batas itu melebihi nilai inflasi, maka akan ada pendapatan pajak yang tergerus. Di satu sisi akan meningkatkan daya beli masyarakat karena barang yang ada di pasar di jual dengan harga rendah, tetapi di sisi yang lain, pendapatan pajak akan berkurang, meskipun tidak terlalu besar. [iqbal]

BERITA TERKAIT

Persoalan Muamalat di Mata KSSK, Sistemik atau Tidak?

Oleh: Rezkiana Nisaputra Bank Indonesia (BI) menilai, persoalan Muamalat (PT Bank Muamalat Indonesia) terkait dengan kinerja keuangannya mulai dari masalah…

BI : Siklus Krisis Ekonomi 10 Tahunan Tak Relevan

      NERACA   Jakarta - Pernyataan bahwa siklus krisis ekonomi di Indonesia akan terjadi setiap 10 tahun sekali…

Auditor BPKP Tentang Aliran Kas APBD Kota Depok - Transfer Non Tunai Tidak Harus Lewat Bank BJB

Auditor BPKP Tentang Aliran Kas APBD Kota Depok Transfer Non Tunai Tidak Harus Lewat Bank BJB NERACA Depok - ‎Adanya…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pengendalian Harga Mencegah PLN Bangkrut Akibat Harga Batubara

      NERACA   Jakarta - Sesuai prinsip berbagi keadilan Kabinet Kerja Joko Widodo, maka pengendalian harga batubara melalui…

Kemampuan Moneter Calon Gubernur BI Harus Teruji

      NERACA   Jakarta - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati,…

Mendes Sebut Penyerapan Dana Desa Terus Meningkat

    NERACA   Semarang - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Eko Putro Sandjojo menyebutkan penyerapan dana…