Pengusaha India Siapkan Investasi di Indonesia

Selasa, 27/08/2013

NERACA

Jakarta – Meski perekonomian Indonesia sedang dirudung masalah lantaran Pemerintah tidak bisa menahan laju rupiah yang terus melemah dibandingkan dengan dolar Amerika Serikat (US$). Akan tetapi, pengusaha asal India tetap menganggap Indonesia merupakan daya tarik tersendiri dalam melakukan investasi.

Wakil Ketua Umum Kadin bidang IT, Telekomunikasi dan Sektor Penyiaran, Didie W Soewondho menuturkan niat investor asing khususnya dari India untuk menyimpan dananya dalam bentuk investasi masih cukup banyak. Tak ayal, menurut dia, setidaknya pengusaha asal India akan merealisasikan kerjasama investasinya dibidang otomotif, kesehatan, IT, pendidikan, pariwisata, infrastruktur dan energi.

“Pengusaha asal India telah menyiapkan dana diatas US$300-400 juta atau sekitar Rp4,3 triliun per proyeknya. Akan tetapi, dari pihak India belum bisa menjabarkan proyek-proyeknya. Yang penting fokus bidangnya, fokus project dan juga fokus pemainnya,” kata Didie di Jakarta, Senin (26/8).

Ia menyebutkan beberapa pengusaha asal India tertarik untuk melakukan investasi di Indonesia lantaran di Indonesia menyimpan banyak peluang dalam berinvestasi dan juga budaya yang menarik. “Kesan yang baik, pengusaha India memang mengakui tingkat investasi di India sulit. Nah kalau di Indonesia juga sulit tapi tingkat kesulitannya lebih kecil,” imbuhnya.

Menurut dia, rencana kerjasama ini sempat mengalamipenundaan hampir 3 tahun. Hal itu dikarenakan ekonomi India tengah memburuk. "Dan di Indonesia juga yang kurang dukungan fasilitas pemerintahan," jelas dia. Didie menambahkan pihak India mengharapkan adanya kepastian dalam investasi ini. Pasalnya, Indonesia sebentar lagi akan melaksanakan Pemilu dan pergantian kepemimpinan.

Ia pun mengakui, India mempunyai bisnis teknologi yang lebih kuat dibanding Indonesia. Khususnya pembiayaan murah dalam bidang IT sangat dibutuhkan Indonesia. "Konsep yang murah, kita memerlukan teknologi India," tuturnya.

Memang, keadaan kedua negara tersebut sedang dalam masalah dalam hal ekonomi khususnya pelemahan nilai rupiah. Akan tetapi, Didie mengakui, di kalangan pengusaha pelemahan nilai rupiah lantaran ketidakpercayaan dunia usaha terhadap RAPBN 2014. “Pengusaha mengharapkan (pemerintah) lebih realistis,” jelasnya.

Untuk itu, Ia berharap agar Pemerintah bisa bereaksi cepat agar rupiah tetap berada di level stabil agar nantinya tidak menimbulkan kepanikan. "Empat kebijakan seharusnya sudah dilakukan dari dulu. Jangan menunggu krisis, baru dilakukan kebijakan tersebut," imbuhnya.

Sementara itu, Duta besar India untuk Indonesia, Gurjit Singh menekankan bahwa Indonesia memilik potensi besar bagi investor asing (khususnya India) untuk mengembangkan bisnisnya disini. Dia mengatakan bahwa Indonesia dan India memiliki banyak kesamaan dari budaya dan ekonomi. Bahkan menurutnya Indonesia merupakan salah satu sahabat baik India dalam hal bisnis."Permasalahan ekonomi India dan Indonesia tidak jauh berbeda. Pertemuan hari ini bisa menjadi salah satu cara untuk mengukur kemampuan kita dalam menghadapi pasar bebas dan mencari jalan keluar bersama", ujar Gurjit Singh.

Salah satu hal yang menarik menurut Gurjit Singh adalah Indonesia memiliki angka yang tinggi, yakni 60% untuk populasi usia produktif (dibawah 40 tahun) yang tinggal di perkotaan. "Tidak semua negara memiliki kondisi seperti itu", ujar Gurjit. Kondisi tersebut tentu membuat Indonesia sangat berpotensi untuk menjadi sasaran investasi. Tidak hanya terhubung dalam bisnis atau B2B (Business to Business), tetapi juga Indonesia bisa menjadi target pasar yang menjanjikan.

Percepat Izin

Sementara itu, Pemerintah tengah menyiapkan langkah-langkah agar bisa menggenjot investasi. Salah satunya dengan pemotongan jenis-jenis perizinan yang menyangkut kegiatan berinvestasi. "Sebagai contoh saat ini sudah dirumuskan penyederhanaan perizinan di bidang investasi hulu migas dari 69 jenis perizinan hanya menjadi 8 jenis perizinan," jelas Menko Perekonomian Hatta Rajasa.

Kemudian, pemerintah tengah mempercepat dan merampungkan revisi peraturan presiden tentang daftar negatif investasi yang lebih ramah kepada investor. Kemudian, mempercepat program-program investasi berbasis agro, CPO, kakao, rotan dan mineral logam, bauksit nikel dan tembaga dengan memberikan insentif berupa tax holiday dan tax allowances. "Ini terkait dengan hilirisasi yang kita percepat serta percepatan renegosiasi kontrak karya dan PKP2T," tandasnya.

Selain itu, pemerintah juga akan melakukan upaya untuk mengatasi beberapa masalah proyek yang menyebabkan investasi menjadi terhambat. Terutama proyek pipeline yang bersifat strategis dan menyentuh langsung kepada masyarakat serta keuangan negara. "Selain langkah-langkah di atas, kebijakan-kebijakan ini juga dilengkapi paket kebijakan moneter dari BI dan langkah-langkah antisipasi OJK," ucapnya.