NERACA

Jakarta -  Badan Pertanahan Nasional (BPN) diminta menata ulang kebijakan pertanahan. Banyak aturan yang dinilai menghambat pertumbuhan industri. Untuk itu, Kementerian Perindustrian meminta Badan Pertanahan Nasional (BPN) merevisi aturan luas kawasan industri. Sebab, pembatasan luas kawasan industri maksimal 400 hektare (ha) untuk satu provinsi sudah tidak sesuai dengan kebutuhan ekonomi saat ini.

Direktur Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri Kementerian Perindustrian Dedy Mulyadi mengunkap kalau luas 400 ha belum mencapai nilai keekonomian pengelolaan kawasan industri. Idealnya minimal 1.000 ha. Oleh karena itu, Kemperin terus melakukan komunikasi dengan BPN terkait aturan kawasan industri.

\"Ketentuan batas luas kawasan industri tertuang dalam Peraturan Menteri Negara Agraria (sekarang Kepala BPN) Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi. Beleid ini menyebutkan, izin lokasi kawasan industri untuk satu grup perasahaan hanya 400 hadi satu provinsi dan 4.000 ha di seluruh Indonesia,\"ungkap Dedi saat sosialisasi Penganugerahan Penghargaan Kawasan Industri di Jakarta, Senin (26/8).

Dalam kesempatan tersebut, Dedi juga memaparkan dalam pengembangan kawasan industri, Kementerian Perindustrian bersama-sama dengan pemerintah daerah terus berupaya mendorong pengembangan kawasan industri agar dapat menarik bagi investor baik domestik maupun asing dalam menanamkan modalnya di kawasan industri.

“Untuk penataan kawasan industri yang sudah ada, Kementerian Perindustrian telah melakukan penyusunan Standar Kawasan Industri Indonesia sehingga diharapkan dapat meningkatkan daya saing kawasan industri nasional untuk menghadapi persaingan dengan kawasan-kawasan industri yang ada di tingkat regional,” kata dia.

Sebagai tahap awal implementasi Standar Kawasan Industri Indonesia kata Dedi, Kemenperin akan menginisiasi melalui pemberian penghargaan kepada perusahaan kawasan industri.

“Penganugerahan penghargaan kawasan industri dilakukan dengan maksud untuk memberikan apresiasi kepada pengelola kawasan industri yang telah memenuhi kriteria-kriteria tertentu yang ditetapkan sehingga dapat memacu dan memotivasi para pengelola kawasan industri untuk selalu meningkatkan mutu layanan sehingga sesuai dengan standar yang ditetapkan,” ungkapnya.

Daya Saing

Dedi menambahkan, peningkatan daya saing kawasan industri ini penting mengingat saat ini daya saing kawasan industri nasional masih tertinggal dibandingkan dengan kawasan industri di tingkat regional.

“Peningkatan daya saing kawasan industri sangat penting meningat peran kawasan yang sangat strategis. Hal ini dapat dilihat dari estimasi nilai ekspor yang berasal dari kawasan industri yaitu US$52 miliar/tahun (41%dari nilai total ekspor non migas Tahun 2012), estimasi nilai investasi Rp29,9 triliun untuk PMDN dan US$7,06 miliar untuk PMA per tahun (60% dari total investasi tahun 2012) dan estimasi penerimaan negara US$938 juta (PBB, PPN, PPh),” ujarnya.

Untuk diketahui, penganugerahan penghargaan kawasan industri akan dilaksanakan pada 24 Oktober 2013 di Jakarta. Dimana penganugerahan penghargaan kawasan industri akan diberikan langsung oleh Menteri Perindustrian MS Hidayat dan dihadiri oleh para pejabat terkait baik di lingkungan Kementerian Perindustrian maupun instansi lainnya.

Berikut lingkup penganugerahan Penghargaan Kawasan Industri yang dikelompokan menjadi 6 kategori yaitu kawasan Industri dengan Kinerja Terbaik dalam Menejemen dan Pelayanan (Best Performance in Management and Services), Kawasan Industri dengan Kinerja Terbaik dalam Infrastruktur dan Fasilitas (Best Performance in Infrastructure and Facilities).

Kawasan Industri dengan Kinerja Terbaik dalam Pengelolaan Lingkungan (Best Performance in Environmental Management), Kawasan Industri Terbaik di Luar Jawa (The Best Industrial Estate Outside of Java), Kawasan Industri Terbaik di Indonesia (The Best Industrial Estate in Indonesia), Penghargaan kepada tokoh yang berjasa dalam pengembangan kawasan industri di Indonesia (Lifetime Achievement Award for National industrial Estate Development).

Di samping itu,pembangunan kawasan industri ke luar Pulau Jawa akan terus dilakukan sebagai upaya untuk penyebaran dan pemerataan sektor industri.Dedi menyadari bahwa sektor industri dan umumnya perekonomian nasional belum merata di seluruh wilayah Indonesia.“Sebagai gambaran, pada Triwulan I tahun 2013 ini peranan Pulau Jawa dam pembentuka PDB Nasional masih sangat dominan yaitu 57,79%. Sementara sisanya 42,21% disumbangkan oleh wilayah-wilayah di luar Pulau Jawa,” katanya.

Kondisi yang lebih kontras kata Dedi terjadi di sektor industri, dimana peranan Pulau Jawa dalam pembentukan PDB sektor industri masih sangat dominan.Data pada tahun 2011 menunjukan bahwa peranan Pulau Jawa dalam PDB sektor industri mencapai 73,42 %. Dalam periode tahun 2000 sampai dengan 2011, peran Pulau Jawa dalam pembentukan PDB sektor industri hanya turun sekitar 4,05%.