Pemerintah Terapkan Paket Kebijakan Stabilisasi - Atasi Pelemahan Rupiah

Melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS pada akhirnya direspon pemerintah dengan mengeluarkan paket kebijakan stabilisasi. Pokok kebijakan yang terbagi dalam empat paket ini bertujuan untuk memperbaiki neraca transaksi berjalan, menjaga pertumbuhan ekonomi dan daya beli, menjaga inflasi dan percepatan investasi.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Hatta Rajasa memaparkan dalam paket yang bertujuan memperbaiki defisit neraca transaksi berjalan termasuk untuk menjaga nilai tukar rupiah, pemerintah mendorong ekspor dengan memberikan additional deduction tax untuk sektor padat karya yang memiliki ekspor minimal 30% dari total produksi. Menurunkan impor migas. Menetapkan pajak barang mewah yang berasal dari impor, branded produk yang sekarang mencapai 75% menjadi 125-150%.

“Langkah terakhir adalah memperbaiki ekspor mineral dengan memberikan relaksasi prosedur terkait kuota,” kata dia

Sementara itu, sambung dia, pada paket kebijakan untuk menjaga daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi, pemerintah memberlakukan pemberian insentif untuk industri padat karya serta pengubahan sistem pemberian upah minimum provinsi yang mengacu pada pertumbuhan ekonomi, level inflasi.

Langkah lainnya adalah penghapusan PPN buku serta penghapusan PPnBM untuk produk dasar yang tidak tergolong barang mewah, relaksasi pembatasan fasilitas kawasan berikat untuk produk domestik. Selain itu, pemberian tax allowance juga akan didorong pemerintah untuk insentif investasi.

Sedangkan pada paket kebijakan untuk menjaga inflasi, pemerintah meredam gejolak harga pangan yang muncul dengan mengubah tata niaga impor daging sapi dan produk hortikultura. Terakhir, langkah yang diambil pemerintah terkait percepatan investasi adalah penyederhanaan perizinan dengan optimalisasi fungsi pelayanan terpadu satu pintu khususnya di sektor strategis. Selain itu, pemerintah akan merampung peraturan presiden mengenai daftar negatif investasi sehingga lebih ramah pada investor.

“Mempercepat program investasi berbasis agrobisnis, CPO, kakao, rotan, serta mineral logam, bauksit, nikel dan tembaga, dengan memberikan insentif berupa tax holiday dan tax allowance,” tutur dia.

BERITA TERKAIT

PEMERINTAH DAN PENGUSAHA KECEWA KEBIJAKAN UE - CPO Dinilai Bukan Produk Bahan Bakar

Jakarta-Pemerintah dan pengusaha sawit merasa prihatin dan akan mengambil langkah tegas terhadap putusan Komisi Uni Eropa terkait kebijakan minyak sawit…

Kebijakan Publik - Perlu Perbaikan Data Pangan untuk Kurangi Kesemrawutan Impor

NERACA Jakarta – Pemerintah perlu melakukan perbaikan data pangan untuk mengurangi kesemrawutan impor. Perbaikan data pangan juga perlu dilakukan sebagai…

Tahun 2019, Pemerintah Targetkan 8 Juta UMKM Aplikasikan Tekhnologi

Pemanfaatan teknologi digital untuk bisnis, khususnya skala usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), sudah menjadi sebuah keharusan. Sebab itu, upaya…

BERITA LAINNYA DI KEUANGAN

KUR, Energi Baru Bagi UKM di Sulsel

Semangat kewirausahaan tampaknya semakin membara di Sulawesi Selatan. Tengok saja, berdasarkan data yang dimiliki Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulsel,…

Obligasi Daerah Tergantung Kesiapan Pemda

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai penerbitan obligasi daerah (municipal bond) tergantung pada kesiapan pemerintahan daerah karena OJK selaku regulator hanya…

Bank Mandiri Incar Laba Rp24,7 T di 2018

PT Bank Mandiri Persero Tbk mengincar pertumbuhan laba 10-20 persen (tahun ke tahun/yoy) atau sebesar Rp24,7 triliun pada 2018 dibanding…