Akankah Krisis Moneter Kembali Terulang? - Rupiah Terus Merosot

Perekonomian Indonesia, tampaknya tak lagi dapat menghindar dari tekanan krisis ekonomi global. Kondisi tidak stabil yang membuat rupiah terus terdepresiasi ini diprediksikan bisa berlanjut hingga tahun depan

NERACA

2013 merupakan tahun yang tidak mudah bagi ekonomi di kawasan Asia, khususnya Indonesia.Ya,beberapabulanterakhir, kondisi perekonomian di Indonesia kembalimelemah terhadaap dolar AS. Bahkan kondisi tidak stabil yang membuat rupiah terus terdepresiasi ini diprediksikan bisa berlanjut hingga tahun depan.

Menteri Keuangan, Chatib Basri mengatakan bahwa nilai tukar rupiah melemah dimulai sejak enam bulan yang lalu, atau sejak rupiah melemah terhadap dolar Australia. \\\"Tren melemahnya nilai rupiah ini akan berlangsung hingga ke 2014,\\\" kata pria yang juga merangkap Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), di Jakarta belum lama ini.

Melemahnya nilai tukar rupiah tidak lepas dari kondisi ekonomi globalyang masih tak menentu. Rupiah semakin tertekan akibat The Federal Reserve mulai mengurangi stimulusnya. Tekanan terhadap rupiah juga terjadi setelah euro melemah pasca-pelonjakanyieldobligasi Portugal untuk tenor 10 tahun. Ditambah lagi dengan masih besarnya nilai jual bersih (nett sell) asing di bursa saham dipersepsikan telah terjadicapital outflow.

Pelemahan nilai tukar terhadap dolar AS tak hanya terjadi pada rupiah. Namun, nilai tukar mata uang berbagai negara di Asia Pasifik lainnya seperti Rupee India dan Baht Thailand juga melemah. Dampak ini tidak bisa dihindari, dimana kondisi dunia saat ini semakin terkait. Sehingga jika satu negara “sakit”, maka akan berdampak ke negara lainnya.

Terkait hal itu, cepat atau lambat rakyat kecil akan merasakan dampak melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS. Selain kenaikan harga kedelai yang masih impor, harga barang elektronik pun kini mulai merangkak naik.

Ya, perekonomian Indonesia, tampaknya tak lagi dapat menghindar dari tekanan krisis ekonomi global. Asian Development Bank (ADB) bahkan tidak memungkiri jika krisis moneter yang terjadi pada akhir era 90’an silam dapat terulang kembali di tanah air untuk kali ini. Karena itu, ADB mendesak pemerintah untuk dapat mengambil langkah kebijakan yang tepat guna menanggulangi risiko krisis.

’’Kalau pemerintah tidak mengambil kebijakan yang hati-hati, bisa saja krisis (moneter) pada 1998 terulang. Dan kebijakan ini pun bermacam-macam bentuknya, yang tujuannya untuk menghindari krisis,” kata Head Office of Regional Economic Integration/OREI ADB, Iwan Jaya Azis.

Tak hanya itu, salah satu penentu dapat bertahan atau tidaknya Indonesia saat ini bergantung pada kesiapan pemerintah untuk menghadapi masalah hengkangnya duit asing hasil stimulus moneter Bank Sentral AS.

Iwan menerangkan, Asia kini sangat tergantung Amerika Serikat apakah mampu membalik kebijakan untuk mengurangi atau tidak dana pembelian aset keuangan besar-besaran (quantitative easing) sebesar US$85 miliar per bulan tersebut.

’’The Fed sebetulnya masih bingung. Karena hal ini merupakan sesuatu yang belum pernah terjadi, dan mereka (AS) coba-coba. Kalau mereka akan menarik dengan asumsi ekonomi pulih, sebetulnya belum pulih. Amerika belum mencapai tingkat pengangguran di bawah enam persen dan inflasi dua persen,” tutur dia.

Sementara itu, ekonom Standard Chartered, Fauzi Ichsan menambahkan, kondisi perekonomian saat ini juga mendekati krisis 2008 silam. Ia menyebut Indonesia saat ini masuk dalam fase krisis kecil. ’’Setiap negara akan mengalami krisis kecil maupun krisis besar. Yang penting adalah seberapa efektifnya reaksi pemerintah, OJK, dan BI untuk meredam gejala tersebut sehingga krisis dapat dihindari. Bisa saja akan menuju krisis kecil jika tidak diredam,” jelas dia.

Dilanjutkan Fauzi, salah satu solusi agar mata uang rupiah kembali stabil adalah dengan kembali menaikkan tingkat suku bunga. Selain itu, alternatif mengurangi defisit bunga APBN juga perlu dilakukan agar bisa menekan angka pelemahan rupiah. ’’Solusinya harus menaikkan suku bunga. Alternatifnya mengurangi defisit bunga APBN,” imbuh Fauzi.

Melihat kondisi perekonomian yang sangat krusial tersebut, ADB pun langsung mengadakan pertemuan dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, Otoritas Bursa, dan Self Regulatory Organizations (SROs) Pasar Modal. Pertemuan tersebut diperuntukkan menginventarisasi dan menganalisis masukan berbagai pemangku kepentingan di industri keuangan, untuk penyusunan kebijakan oleh otoritas.

BERITA TERKAIT

BI : Dolar Tekan Rupiah Hingga Akhir 2018

      NERACA   Jakarta - Keperkasaan dolar AS terus menekan nilai tukar Rupiah dan mata uang negara lain…

Libur Usai, Saatnya Bergegas Kembali Berinvestasi

NERACA Jakarta – Pasca libur panjang lebaran, saat ini pelaku pasar menata kembali portofolio investasinya dengan mengkoleksi saham-saham blue chip…

Rupiah Loyo, Laba Bersih KIJA Menyusut 75%

PT Kawasan Industri Jababeka Tbk (KIJA) mencatatkan penurunan laba bersih di kuartal pertama 2018 sekitar 75% atau berkurang Rp 15…

BERITA LAINNYA DI KEUANGAN

KUR, Energi Baru Bagi UKM di Sulsel

Semangat kewirausahaan tampaknya semakin membara di Sulawesi Selatan. Tengok saja, berdasarkan data yang dimiliki Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulsel,…

Obligasi Daerah Tergantung Kesiapan Pemda

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai penerbitan obligasi daerah (municipal bond) tergantung pada kesiapan pemerintahan daerah karena OJK selaku regulator hanya…

Bank Mandiri Incar Laba Rp24,7 T di 2018

PT Bank Mandiri Persero Tbk mengincar pertumbuhan laba 10-20 persen (tahun ke tahun/yoy) atau sebesar Rp24,7 triliun pada 2018 dibanding…