APVA Mengaku Bukan Spekulan

Rupiah Makin Terbenam

Senin, 26/08/2013

NERACA

Jakarta - Menanggapi adanya dugaan spekulan atas pelemahan rupiah yang terjadi, Ketua umum Asosiasi Pedagang Valuta Asing (APVA) Muhammad Idrus mengatakan, sejak awal pedagang valas bukanlah spekulan. “Kami bukan spekulan, pedagang valas itu mempunyai dua bentuk usaha, yaitu menjual traveler cheque dan melakukan jual beli Bank Note,” tegas Idrus kepada Neraca, Minggu (25/8).

Sedangkan, untuk data spekulan, Idrus mengaku belum memiliki data terkait hal ini. “Kami belum memiliki datanya dan modus-modusnya seperti apa,” tambahnya. Lebih lanjut Idrus menjelaskan, terkait pelemahan rupiah terhadap dollar AS ini pedagang valas berhasil meningkatkan volume transaksinya, hal ini terjadi karena terdapat perubahan spread yang tadinya 20 sekarang menjadi 50.

“Volume transaksi meningkat hingga 50% sejak rupiah melemah, ya, sekitar satu minggu. Namun, selain keuntungan, pedagang valas juga bisa merugi jika tidak berhati-hati dalam menjaga ketersediaan valas yang dimiliki,” imbuh dia. Selain itu, Idrus juga mengatakan seharusnya masyarakat mendukung setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

Pihaknya juga mengajak masyarakat untuk tidak ikut-ikutan untuk membeli dollar, kami harap kita semua bisa sama sama untuk membantu menguatkan rupiah terhadap dollar,” tuturnya. Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis mengatakan, negara harus tegas menindak ulah spekulan yang selama ini jeli melihat sinyal-sinyal di pasar uang.

Selain itu dia mengatakan spekulan rupiah akan tetap mencari peluang yang bisa digunakan untuk memperoleh keuntungan pribadi walaupun hal itu berdampak anjloknya rupiah. “Mereka bisa mencari peluang baru yaitu pasar ilegal atau pasar gelap rupiah (rupiah black market), bila perlu pemerintah mencabut izin perusahaan mereka, sebab mereka ini yang bermodal besar dan punya perusahaan besar,” kata Harry.

Dalam kesempatan terpisah Wakil Ketua Umum Kadin, Hariyadi B Sukamdani, mengamini pandangan Harry Azhar Azis. Menurut Hariyadi, konsep pemerintah bagus namun sektor riil saat ini masih menunggu dan menanti (wait and see) teknis dari seluruh keputusan tersebut. “Misalnya dikatakan perihal pemotongan pajak ke perusahaan padat karya, teknisnya seperti apa. Demikian juga yang dikatakan sebagai stimulus. Seperti apa. Teknisnya masih kami tunggu,” ujarnya.

Sebenarnya, lanjut dia, sejak 2010 pihaknya sudah berulang kali memperingatkan pemerintah untuk melakukan kebijakan yang tidak sekadar berorientasi populis. “Jika hasilnya sekarang seperti ini, artinya ya memang terlambat,” ujarnya.

Paket kebijakan ekonomi yang telah diumumkan pemerintah pada Jumat (23/8) pekan lalu, dinilai belum cukup mampu meredam gejolak yang dialami rupiah. Sebab itu dalam satu atau dua pekan ke depan aksi para spekulan ini belum akan mereda," katanya.

Negara, ujar dia, harus tegas terhadap ulah spekulan sebab mereka dinilai jeli melihat sinyal-sinyal suatu mata uang di pasar uang. Bukan tidak mustahil, lanjutnya, para spekulan rupiah akan tetap mencari peluang-peluang yang bisa mereka gunakan untuk meraih keuntungan pribadi meskipun hal itu berdampak anjloknya rupiah.

"Negara harus tegas, mereka (spekulan) ini bila dibatasi aktifitasnya hanya dengan pembatasan transaksi rupiah dan pemberian kredit valuta asing, mereka bisa mencari peluang baru yaitu pasar ilegal atau pasar gelap rupiah," ujarnya.

Sebagaimana diberitakan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa menjelaskan latar belakang situasi ekonomi yang membuat pemerintah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi karena dalam beberapa hari terakhir terjadi gejolak di pasar keuangan dan nilai tukar yang dipicu faktor eksternal dan internal.

Dari sisi eksternal, ujar Hatta, yang dikhawatirkan adalah kebijakan quantitative asing di Amerika Serikat, sedangkan sisi internal adalah memburuknya neraca transaksi berjalan yang mengalami defisit 4,4% dari PDB. [sylke]