RAPBN 2014 Dinilai Terlalu Optimistis - Tidak Berefek Panjang

NERACA

Jakarta - Asumsi makro dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2014 dinilai ekonomi Sri Adiningsih terlalu optimistis mengingat faktor eksternal global dan internal saat ini sedang menghadapi tahun-tahun politik yang bisa menjadi ancaman serius bagi stabilitas perekonomian di Indonesia. \"Angka-angka itu terlalu optimistis mengingat situasi sekarang,\" katanya di Jakarta, pekan lalu.

Selain itu, asumsi makro yang terlalu optimistis dinilainya tidak akan memberikan efek jangka panjang yang baik. Dia bahkan memperkirakan pelemahan akan terjadi dalam beberapa waktu ke depan khususnya dari sisi nilai tukar mata uang dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

\"Kalau tidak mencapai target, kita juga yang akan menanggung akibatnya,\" tambahnya. Hal itu, dinilainya akan berdampak luas pada sektor riil di Indonesia dan berakibat pada lesunya sektor ekonomi dalam beberapa saat ke depan. \"Ini akan berakibat juga bagi laju sektor riil di negara kita,\" ungkap Sri, lagi.

Dalam asumsi dasar ekonomi makro RAPBN 2014, pertumbuhan ekonomi ditetapkan 6,4%, inflasi 4,5%, dan nilai tukar rupiah Rp9.750 per dolar AS. Selain itu, suku bunga SPN 3 bulan 5,5%, harga minyak US$106 per barel, lifting minyak 870 ribu barel per hari, serta lifting gas 1.240 MBOEPD.

Pemerintah mengumumkan empat paket kebijakan ekonomi makro demi mencegah memburuknya perekonomian negara menyusul ambruknya rupiah dan pasar saham. \"Yang pertama, yang terkait upaya memperbaiki neraca transaksi berjalan dan menjaga nilai tukar rupiah. Paket kedua ditujukan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi,\" kata Menko Perekonomian Hatta Rajasa, kemarin.

Sementara itu, lanjut Hatta, paket ketiga terkait dengan upaya untuk menjaga daya beli masyarakat dan tingkat inflasi. Pemerintah akan bekerjasama dengan Bank Indonesia terkait inflasi. Sedangkan untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah berkomitmen untuk mengubah tata niaga sejumlah komoditi yang harga di pasarannya mudah terganggu. Sedangkan paket terakhir atau keempat adalah upaya untuk mempercepat investasi.

Bukan solusi

Di tempat terpisah, ekonom Indef Enny Sri Hartati menilai paket kebijakan ekonomi pemerintah berupa insentif pengurangan pajak untuk ekspor padat karya yang memiliki ekspor minimal 30% dari total produksi, bukan solusi tepat. \"Insentif yang ditawarkan oleh pemerintah terhadap industri padat karya itu dengan peringanan pajak PPh itu jauh panggang dari api, bukan solusi yang signifikan,\" kata dia.

Enny mengatakan, saat ini upah dari pekerja di industri padat karya sangat minim yang nominalnya menyentuh angka upah minimum pekerja (UMP) sehingga tidak termasuk ke dalam komponen yang membebankan pemerintah. \"Artinya kalau tidak menyentuh UMP, itu kan di bawah PTKP (penghasilan tidak kena pajak), kalau di bawah PTKP, pajak penghasilan itu tidak ada artinya dan bukan menjadi beban,\" terangnya.

Menurut Enny, yang dibutuhkan oleh industri padat karya yakni bagaimana mereka diberikan kemudahan dalam akses untuk pembiayaan usaha atau keringanan bunga, dan sebagainya, bukan dengan insentif pengurangan pajak.

Sementara Ketua Apindo, Anton Joenoes Supit, menilai kebijakan insentif pengurangan pajak tidak memiliki relevansi dengan permasalahan yang dihadapi oleh industri padat karya. \"Kita tentu berterima kasih dengan adanya paket ini, tapi kalau dibilang kebijakan ini menjawab saya kira tidak. Barang-barang kita itu sebagai contoh garmen dan sepatu total ekspornya itu US$20 miliar dan mempekerjakan empat juta orang, namun persoalan kita, produk kita sudah tidak bisa bersaing karena labour cost (biaya buruh) kita sekitar 30% dari harga jual,\" ujar Anton.

Anton mengatakan insentif pengurangan pajak tersebut tidak tepat dan yang justru dibutuhkan oleh industri usaha adalah regulasi yang jelas tentang perburuhan. \"Sekarang yang dibutuhkan adalah bagaimana menurunkan porsi labour cost tanpa mengorbankan buruh, itu yang lebih penting. Jadi jangan diiming-imingi suatu insentif pajak kalau kita rugi pun memang kita tidak bayar,\" kata Anton. [ardi]

BERITA TERKAIT

Skema Lelang Gula Rafinasi Dinilai Tidak Efektif

  NERACA Jakarta – Lembaga Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menyatakan distribusi gula rafinasi melalui mekanisme lelang dinilai tidak…

Kuasa Hukum: KLHK Tidak Paham UU Administrasi Negara

Kuasa Hukum: KLHK Tidak Paham UU Administrasi Negara NERACA Jakarta - Banyak lembaga negara yang belum paham atas konsekuensi ketika…

Presiden Tidak Pernah Intervensi Data BPS

  NERACA Jakarta-Pejabat BPS mengungkapkan, Presiden Jokowi tidak pernah mengintervensi data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik. Pasalnya, kualitas data pertumbuhan…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Menkeu Harap Swasta Makin Banyak Terlibat di Infrastruktur

      NERACA   Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani berharap makin banyak pihak swasta yang terlibat dalam pembangunan…

Menggenjot Skema KPBU di Sektor Pariwisata

    NERACA   Jakarta - Sektor pariwisata menjadi salah satu sektor yang tumbuh secara masif di tahun ini. Bahkan,…

BPJS Ketenagakerjaan Siapkan Layanan Digital

      NERACA   Jakarta - Era digital menuntut semua pihak untuk dapat memenuhi tuntutan pelanggan dengan mudah dan…