Perlu Terobosan Jangka Pendek

PAKET KEBIJAKAN EKONOMI DINILAI BELUM TEPAT

Senin, 26/08/2013

Jakarta – kalangan pengamat dan akademisi menilai paket kebijakan stabilisasi ekonomi yang diluncurkan pemerintah belum tepat karena belum menjawab ekspektasi masyarakat. Karena itu perlu ada terobosan baru untuk kebijakan fiskal yang adaptif bersifat jangka pendek dengan meningkatkan komunikasi antara Bank Indonesia (BI) dan pemerintah. Menurut rencana, DPR hari ini (26/8) juga akan membahas paket kebijakan baru ekonomi bersama pemerintah.

NERACA

Menurut pengamat Econit Hendri Saparini, paket kebijakan stabilisasi ekonomi yang disampaikan pemerintah belum pro terhadap masyarakat. Pasalnya, empat paket kebijakan yang disampaikan Menko Perekonomian Hatta merupakan kebijakan jangka panjang.

"Kalau yang disampaikan oleh pemerintah itu adalah kebijakan yang sifatnya jangka panjang. Tidak ada kebijakan yang sifatnya jangka pendek dan jangka menengah untuk segera memperbaiki ekonomi," ujarnya saat dihubungi Neraca, akhir pekan lalu.

Lebih jauh lagi Hendri Saparini menambahkan, saat ini masyarakat dan pasar lebih membutuhkan kebijakan yang sifatnya jangka pendek dan menengah. Misalnya, salah satu paket kebijakan pemerintah untuk mengurangi defisit transaksi berjalan (current account) dan defisit neraca perdagangan Indonesia, dengan cara meningkatkan sisi ekspor yang notabane merupakan kebijakan ekonomi jangka panjang.

"Bagaimana caranya untuk meningkatkan ekspor? Struktur ekspor kita itu adalah ekspor bahan baku. Sedangkan sekarang ini ekspor bahan baku sedang mengalami perlambatan dan harga di dunia sedang turun," terang Hendri.

Menurut dia, kebijakan untuk mendorong ekspor dibutuhkan kebijakan yang lebih detil dan memerlukan waktu yang cukup lama. Sebab, pemerintah harus menyusun strategi baru untuk mencari komoditas selain bahan baku yang bisa dijual ke luar negeri.

"Jadi tidak bisa glondongan seperti ini. Semua kebijakan ini butuh kebijakan lagi, karena itu bukanlah kebijakan instan. Jadi saya pikir paket kebijakan itu belum tepat dan belum bisa menjawab espektasi dari masyarakat," ujarnya.

Selain itu, dia meminta emerintah dan Bank Indonesia (BI) harus segera melakukan sinkronisasi kebijakan agar pelaku pasar bisa kembali optimis terhadap perekonomian Indonesia. Terutama dalam mengatasi tingginya inflasi yang berdampak negatif terhadap nilai tukar rupiah.

"Inflasi ini harus diselesaikan dari kebijakan moneter dan fiskal. Kemarin inflasi ini problemnya di sisi penawaran tapi kenapa diselesaikan dengan kenaikan suku bunga (BI Rate), sementara dari kebijakan fiskal belum ada kebijakan yang saya rasa pas," kata Hendri.

Dia mengingatkan, masih banyak fasilitas yang bisa digunakan oleh BI untuk menahan gejolak pasar. Namun yang terpenting, pemerintah harus menjalin komunikasi intensif dengan pelaku pasar dan meyakinkan bahwa perekonomian Indonesia masih tetap potensial.

Kebijakan Terlambat

Menurut Rektor Kwik Kian Gie Institute Prof Dr Anthony Budiawan, paket empat kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah menunjukan ketidakmampuan pemerintah menangani masalah ekonomi Indonesia yang tengah terjadi. Dia menilai kebijakan tersebut terlambat untuk diterapkan saat ini.

“Seolah paket empat kebijakan ini bisa menyelesaikan masalah, padahal sudah terlambat. Paket ini sudah tidak ada artinya. Contohnya menaikkan pajak, itu kan bukan stimulus. Pemerintah lupa, menaikan pajak barang mewah yang mana untuk mengurangi impor”, ujarnya.

Menurut dia, menaikan pajak barang mewah tidak akan berguna sebab barang mewah yang mengkonsumsi adalah orang mampu. Selain itu menurut dia ini bukan stimulus sebab stimulus merupakan memberi sesuatu tetapi menaikan pajak adalah penalti.

“Dari semua paket kebijakan tersebut, tidak ada satupun yang signifikan, karena menaikkan pajakpun hasilnya meragukan”, ujarnya.

Selain itu, dia juga berujar bahwa saat iini hanya bisa menunggu pemerintah mengurangi impor. Anthony mengkhawatirkan kondisi ini akan semakin buruk, dan menjadi awal perekonomian yang mirip dengan kondisi 1998.

Dia juga menjelaskan bahwa pemerintah saat ini tidak bisa berbuat apa-apa, dan dengan menetapkan paket kebijakan tersebut semakin memperjelas pemerintahan yang amburadul. Menurut dia saat ini pemerintah dihadapkan dengan buah simalakama. Jika memperkuat rupiah dengan menaikan suku bunga, maka akan berakibat pada sektor riil yang colaps.

Menurut dia, defisit akan terus berkelanjutan untuk menanggulanginya bisa dilakukan dengan cara negara Jepang yang membiarkan mata uangnya semakin melemah.

“Jepang membiarkan mata uangnya melemah dan terbukti mengurangi konsumsi impor, pemerintah juga bisa melakukan hal ini. Sehingga, dengan membiarkan mata uang semakin melemah, akan mengurangi defisit neraca perdagangan dan ekspor akan naik”, jelas dia.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Harry Azhar Azis mengatakan langkah pemerintah yang tercermin dalam paket kebijakan ekonomi termasuk terlambat dan tidak konkret untuk mengatasi kondisi krisis ekonomi yang terjadi saat ini.

“Problemnya atau masalahnya, implementasi dan birokasinya. Apakah sudah siap? Kemudian masalah lainnya, saya lihat di sini pola anggaran tidak berubah. Jadinya untuk kebijakan seperti ini yang diperlukan adalah anggaran tambahan dan dari mana biayanya,” katanya.

Hal yang terpenting saat ini, lanjut Harry, adalah bagaimana menetralisir penurunan nilai rupiah. Sejauh ini tidak ada kejelasan. Peluang untuk rupiah melemah akan tetap terjadi. Untuk itu, apakah langkah-langkah pemerintah bisa menyerap nilai ekonomi dari pelaku ekonomi seperti eksportir atau importir. Oleh karenanya, pemerintah diharapkan segera mengambil langkah-langkah konkrit untuk meredam gejolak rupiah. Salah satunya, pemerintah harus memanggil spekulan yang bermain dibalik krisis terpuruknya rupiah atas dolar AS.

"Pemerintah harus mengambil langkah-langkah konkret. Siapa yang bermain di balik terpuruknya rupiah. Ini kan pasti ada pemainnya. Maka dipanggil saja," ujarnya.

Kemudian Harry pun mengkhawatirkan empat paket kebijakan yang diumumkan pemerintah belum cukup mampu meredam gejolak ke depan."Pasalnya hal itu dalam dalam satu atau dua pekan ke depan aksi para spekulan ini belum akan mereda," jelasnya.

Dia pun mengungkapkan negara harus tegas terhadap ulah spekulan karena mereka jeli melihat sinyal-sinyal suatu mata uang di pasar uang. Bukan tidak mustahil, para spekulan rupiah akan tetap mencari peluang-peluang yang bisa mereka gunakan untuk meraih keuntungan pribadi meskipun hal itu berdampak anjloknya rupiah. Kemudian tidak benar apabila gejolak ini semata-mata disebabkan oleh faktor ekstenal membaiknya perekonomian di Amerika Serikat. Lebih dari itu, momentum ini digunakan oleh para spekulan rupiah.

Menurut dia, bukan tidak mustahil, para spekulan rupiah akan tetap mencari peluang-peluang yang bisa mereka gunakan untuk meraih keuntungan pribadi meskipun hal itu berdampak anjloknya rupiah. Oleh karenya, apabila diperlukan pemerintah harus mencabut izin perusahaan mereka. "Pasalnya mereka ini yang modal besar dan punya perusahaan besar. Cabut saja izinnya," tambahnya.

Sebelumnya, Harry juga meminta pemerintah mengajak bicara pelaku bisnis sebelum merumuskan paket kebijakan untuk stabilisasi rupiah. Menurut dia, koordinasi macam itu sangat diperlukan karena ekspektasi yang terjadi di pelaku bisnis selama ini menyuburkan aksi spekulasi. Untuk merumuskan paket itu, semua harus komplet, baik dari regulator dalam hal ini segi moneternya seperti Forum Stabilitas Sistem Keuangan, juga sektor riil dan pelaku bisnisnya langsung. Paket kebijakan yang dirumuskan pemerintah akan sia-sia tanpa adanya kesepahaman dengan pelaku bisnis.

"Bisa saja regulasi tidak cocok dengan ekspektasi pelaku bisnis. Mereka tetap harus diajak, bisa melalui asosiasi seperti Kadin atau Apindo," imbuhnya.

Staf Ahli Ekonomi Bappenas Bambang Prijambodo menganggap bahwa empat kebijakan yang diambil oleh Presiden SBY adalah langkah yang tepat dalam mengantisipasi pelemahan rupiah. "Langkah-langkah tersebut yang kami nilai bisa membuat rupiah bisa kembali ke normal dalam jangka pendek," ujarnya.

Menurut dia, setiap kebijakan yang pemerintah ambil akan ada baik dan buruknya. Seperti kembali dibukanya impor bahan mineral mentah dan penggunaan mekanisme tarif atau harga dalam melakukan impor pangan. "Tapi, semua itu adalah kebijakan yang sementara. Setelah dalam keadaan normal, maka akan berjalan seperti dahulu," ujarnya.

Namun begitu, dia tidak terlalu mengkhawatirkan neraca perdagangan akan dihantui defisit. Pasalnya, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan untuk mengurangi impor BBM. Lalu disubtitusi dengan penggunaan bahan bakar nabati (BBN/Biofuel). "Disatu sisi, neraca perdagangan akan defisit karena impor hortikultura dibuka dengan menggunakan mekanisme tarif. Akan tetapi semua itu akan dibantu dengan ekspor bahan mineral mentah dan pengurangan impor BBM," lanjutnya.

Bambang melanjutkan pasca dikeluarkan 4 kebijakan tersebut, reaksi pasar khususnya dari lembaga-lembaga asing menyambut positif, seperti Citi Corperation. Meski mendapat respon positif, Bambang tetap mengimbau agar 4 kebijakan tersebut bisa diimplementasikan. "Pemerintah juga membutuhkan dunia usaha. Ketika dunia usaha sudah bisa bekerjasama dengan Pemerintah, maka bisa saja kekhawatiran orang-orang terhadap perekonomian yang sedang dalam tahap "waspada" bisa keluar dan bisa membaik," imbuhnya.

Terkait dengan pertumbuhan ekonomi 2014 yang dianggap terlalu optimis, Bambang merasa yakin bahwa angka tersebut yang paling realistis dan akan tercapai. "Saat itu, kami (pemerintah) membuat angka pertumbuhan antara 6,9-6,4%. Akan tetapi, dengan pertimbangan yang matang maka ditetapkan 6,4% di 2014," ujarnya. Ia juga meyakini, kebijakan QE akan selesai diakhir 2013 sehingga pada 2014 akan kembali berjalan normal dan dana-dana bisa kembali ke negara emerging market seperti Indonesia. iwan/nurul/bari/mohar