Ekuilibrium Baru di Level Rp11 Ribu per Dolar AS

NERACA

Jakarta - Asumsi Bank Indonesia (BI) menetapkan kurs mata uang rupiah menuju ekuilibrium baru di level Rp10 ribu per dolar AS dinilai kurang tepat. Menurut Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati, justru nilai tukar Rp11 ribu per dolar AS adalah ekulibrium baru, setidaknya, hingga beberapa bulan ke depan di tahun ini. Dia mengatakan, pelemahan rupiah dimulai sejak awal 2012 yang terus menurun sekitar Rp100 per bulan. Namun, dia berharap nilai tukar rupiah akan kembali menyentuh Rp10 ribu per dolar AS pada akhir 2013. Meskipun diakuinya hal itu terasa sulit. \"Tapi kalau ekuilibrium kembali di bawah Rp10 ribu per dolar AS, rasanya tidak mungkin. Sangat sulit memprediksi nilai rupiah saat ini karena faktor fundamental dan sentimen yang terus bergerak, tetapi sampai beberapa bulan ke depan sekitar Rp11 ribu per dolar AS dan bisa menjadi ekulibrium baru,\" kata Enny di Jakarta, pekan lalu.

Dia juga memperkirakan nilai tukar rupiah bisa menyentuh Rp13 ribu per dolar AS jika kebijakan perekonomian yang dikeluarkan tidak efektif. \"Mungkin akan sampai pada Rp13 ribu per dolar AS, tapi saya prediksi tidak akan menyentuh hingga Rp17 ribu per dolar AS pada tahun 2014,\" katanya. Menurut dia, meski Pemilu 2014 berkontribusi dalam perbaikan kondisi ekonomi, namun terkiat inflasi dan nilai tukar rupiah dia menilai lebih karena faktor fundamental. Pada Jumat (23/8) sore, rupiah kembali terbenam atau melemah sebesar 115 poin menyusul masih minimnya sentimen positif di pasar uang domestik. Nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta bergerak menjadi Rp10.975 per dolar AS dibanding sebelumnya di posisi Rp10.860 per dolar AS.

Sementara itu, kurs tengah Bank Indonesia tercatat mata uang rupiah melemah menjadi Rp10.484 per dolar AS dibanding sebelumnya di posisi Rp10.795 per dolar AS. Selama 2013, rupiah juga telah mengalami penurunan sebesar 13,5%. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2014 inflasi ditetapkan sebesar 4,5% plus 1% dan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,4%. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa, mengatakan belanja pemerintah sebesar Rp17 triliun dari APBN 2014 untuk Pemilu 2014 dan belum ditambah anggaran dari masing-masing parpol akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi 2014.

\"Dampaknya sangat besar sekali. Jadi akan menggerakan ekonomi,\" kata Hatta. Pemerintah juga mengeluarkan empat paket kebijakan ekonomi yang salah satunya untuk memperbaiki neraca transaksi berjalan dan menjaga nilai tukar rupiah. Upaya tersebut, yakni mendorong ekspor dan memberikan tambahan pengurangan pajak untuk ekspor padat karya yang memiliki ekspor minimal 30% dari total produksi, menurunkan impor minyak dan gas dengan mendorong penggunaan biodiesel, menetapkan pajak impor barang mewah dari sekarang 75% menjadi 125%-150%, dan memperbaiki ekspor mineral dengan memberikan relaksasi kuota. Selain itu juga pemerintah mengupayakan paket ketiga terkait untuk menjaga daya beli masyarakat dan tingkat inflasi. [ant/ardi]

BERITA TERKAIT

Patok Harga IPO Rp 103 Per Saham - Nusantara Properti Raup Dana Rp 200 Miliar

NERACA Jakarta – Menyusul emiten yang sudah tercatat di pasar modal awal tahun ini, bakal di ikuti PT Nusantara Properti…

Bank BTPN Catatkan ESOP 45 Ribu Saham

NERACA Jakarta – Dukung pendalaman industri pasar modal dan juga menggenjot pertumbuhan investor pasar modal, PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional…

Baru 11 Persen Sawah Terima Air dari Bendungan

NERACA Jakarta – Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah akan terus membangun bendungan untuk pengairan, mengingat baru 11 persen atau sekitar…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

LPS Perkirakan BI Tahan Suku Bunga Di Awal 2019

NERACA Jakarta - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memproyeksikan suku bunga acuan BI 7-day Reverse Repo Rate pada awal 2019 ini…

Regulator Terapkan Perhitungan Risiko Pasar Basel III Terbaru

  NERACA Jakarta - Regulator Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menghadiri pertemuan para Gubernur Bank Sentral dan Pimpinan Otoritas Pengawas Sektor…

Sejumlah Perusahaan Jasa Keuangan Manfaatkan NIK - Gandeng Kemendagri

  NERACA Jakarta - Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri dan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII)…