BI Harus Miliki Strategi Penerbitan SDBI

NERACA

Jakarta- Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati, menyarankan Bank Indonesia (BI) harus memiliki strategi dalam penerbitan Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI) untuk menarik sejumlah pengusaha. \"BI sebagai bank sentral harus punya \'iming-iming\' agar menarik para pengusaha untuk membeli SDBI, sehingga diharapkan akan memasukkan kembali pemasukan untuk cadangan devisa,\" kata Enny, seperti dikutip dari Antara di Jakarta, pekan lalu.

Menurut dia, jika pemasukan untuk cadangan devisa bisa berjalan secara signifikan, bisa membantu dalam penguatan nilai tukar rupiah yang saat ini semakin menurun hingga Rp11.035 per dolar AS dibanding sebelumnya yang masih berada di posisi Rp10.086 per dolar AS. Hingga kini, cadangan devisa (cadev) menurun menjadi US$92 miliar terhitung pada 31 Juli 2013 dibanding sebelumnya US$98 miliar pada 28 Juni 2013, padahal pada Agustus 2011 cadangan devisa mencapai US$124 miliar.

Dia mengatakan strategi tersebut harus dimiliki BI agar pengusaha tidak \"memarkirkan\" uangnya di luar negeri karena devisa ekspor lebih kecil yang masuk ke dalam negeri. Kondisi tersebut disebabkan karena kegiatan ekspor impor yang menggunakan mata uang dolar AS, sehingga para pengusaha tidak mau disulitkan dengan tidak adanya mekanisme jika menggunakan rupiah. Ennny juga menilai kesulitan tersebut dialami pengusaha karena kurangnya penerapan asas resiprokal, yakni kesamaan perlakuan antara ekspansi bisnis di dalam negeri bagi bank asing dan di luar negeri bagi bank nasional.

\"Kalau tidak ada bank Indonesia misalnya di China, mereka juga kesulitan dan akan rugi, hitung-hitungan ekonominya kan begitu,\" katanya. Enny berharap penerbitan SDBI bisa menyerap suku bunga yang tinggi dan menaruh insentifnya di BI. Dia pun menyarankan BI sebagai bank sentral bisa mengupayakan strategi tersebut dalam bentuk dialog kepada para pengusaha. \"BI mau tidak mau harus menjembatani dialog secara \'reasonable\' dan rasional demi kepentingan nasional serta tidak mengesampingkan pengusaha,\" terang Enny.

Beberapa waktu lalu BI mengumumkan akan segera menerbitkan SDBI untuk mengintensifkan pengendalian ekses likuiditas yang cenderung meningkat setelah Ramadan. Selain itu, BI juga akan menerbitkan GWM-LDR untuk memperkuat penyaluran kredit dan penghimpunan dana yang \'prudent\' (hati-hati) dan GWM Sekunder untuk memperkuat manajemen likuiditas perbankan. [ant]

BERITA TERKAIT

Investasi Ilegal di Bali, Bukan Koperasi

Investasi Ilegal di Bali, Bukan Koperasi NERACA Denpasar - Sebanyak 12 lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat secara ilegal di…

Farad Cryptoken Merambah Pasar Indonesia

  NERACA Jakarta-Sebuah mata uang digital baru (kriptografi) yang dikenal dengan Farad Cryptoken (“FRD”) mulai diperkenalkan ke masyarakat Indonesia melalui…

OJK: Kewenangan Satgas Waspada Iinvestasi Diperkuat

NERACA Bogor-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengharapkan Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi dapat diperkuat kewenangannya dalam melaksanakan tugas pengawasan, dengan payung…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Kena Dampak Covid 19, AAJI Minta Diizinkan Jual PAYDI Secara Online

    NERACA   Jakarta - Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengizinkan Produk Asuransi…

Bank Mandiri Bayar BP Jamsostek Debitur KUR Senilai Rp5 Miliar

  NERACA Jakarta - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan terkait penyediaan asuransi perlindungan bagi debitur…

OJK Minta Industri Jasa Keuangan Lakukan Penyesuaian Operasional

  NERACA Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta kepada seluruh lembaga di industri jasa keuangan untuk melakukan penyesuaian operasional…