Pengusaha Tunggu Keseriusan Pemerintah Tingkatkan Penggunaan Biofuel

NERACA

Jakarta - Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim Shinta Widjaja Kamdani mengungkapkan bahwa bukan pertama kali dunia usaha mendengar statement pemerintah untuk mendorong pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (BBN/Biofuel). “Pemerintah juga dicatat pernah mengeluarkan statement untuk mendorong terkuranginya pelepasan emisi gas rumah kaca guna bisa mengurangi efek negatif dari ancaman perubahan iklim,” ungkap Shinta dalam keterangan resmi yang diterima Neraca, Jumat (23/8).

Pihaknya menyatakan menyambut baik itikad peningkatan penggunaan biofuel. Namun perlu mengingatkan Pemerintah agar kali ini bisa lebih serius dalam arti dorongan ini tidak hanya berhenti pada himbauan saja tanpa dilengkapi solusi hubungan hulu hilir dalam implementasinya. “Kami berharap pemerintah untuk segera menetapkan langkah-langkah praktis atas kebijakan ekonomi yang telah diluncurkan ini khususnya dibidang energi dalam tataran mandatori dimana segenap mata rantai instrumen di dalam negeri benar-benar bisa diberdayakan, tidak hanya sekedar terlihat sebagai himbauan seperti yang lalu,” keluhnya.

Selain itu, ia juga meminta pemerintah untuk mendahulukan produksi dalam negeri sehingga kebijakan ini bukan hanya berdampak bagi lingkungan saja namun sekaligus dapat dirasakan langsung oleh para petani dan para pegiat usaha renewable energy di Indonesia.

Ia menceritakan pada saat pertama kali Pemerintah mendorong agar dimanfaatkannya bahan bakar nabati khususnya bio-diesel, para petani dan pengusaha nasional langsung menyambutnya dengan membuka lahan tanaman Jatropha atau Jarak dan juga tanaman lainnya seperti Ketela dan Sorghum Manis. “Namun karena dorongan Pemerintah dimasa lalu ini tidak dilengkapi dengan mekanisme hulu hilir maka industri hilir seperti misalnya PT. Pertamina dan PT. PLN yang diharapkan bisa menyerap produksi BBN Nasional tidak merasa ada kewajiban untuk menyerap produksi bio-diesel yang dihasilkan petani pengusaha apalagi sempat terkendala beda harga jual yang memang sedikit lebih tinggi,” katanya.

Dari permasalahan tersebut, lanjut Shinta, mengakibatkan industri yang baru tumbuh dan dimotori oleh modal petani dan pengusaha harus menerima kenyataan kerugian. Hal itu seharus tidak perlu terjadi kalau kebijakan subsidi dan insentif Pemerintah bisa diarah dengan lebih tepat seperti mendukung pemodalan para petani tanaman energi terbarukan ini.

Menurut Shinta, hal inilah yang menyebabkan penting bagi Pemerintah untuk bisa menjelaskan mekanisme praktisnya agar investasi yang dilakukan petani pengusaha dalam mengisi kebutuhan Bahan Bakar Nabati (BBN) guna dicampur dengan Bahan Bakar Minyak(BBM) kali ini benar-benar bisa memberikan kesempatan positif bagi dunia usaha sekaligus memberikan tambahan kekuatan ketahanan energy yang mandiri secara lebih pasti.

Menurut dia, Pemerintah harus berani memerintahkan perusahaan seperti Pertamina dan PLN misalnya untuk mengambil produk dalam negeri. Pemerintah harus berani melarang Pertamina misalnya untuk mengimpor BBN atau campuran BBM. “Bila dirasa Pertamina misalnya masih memerlukan untuk mengimpor BBM, maka Pemerintah harus bisa memastikan bahwa yang diimpor bukan BBN,” ucapnya.

Seperti diberitakan, Pemerintah akan meningkatkan penggunaan bahan bakar nabati (BBN) atau biofuel khususnya jenis biodiesel untuk menekan impor Bahan Bakar Minyak (BBM) solar. Penggunaan biodiesel akan dilakukan secara mondatori (wajib) sebesar 10% dari yang sebelumnya 7,5%.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik mengatakan rencana ini akan dimulai secepatnya. Sehingga dipastikan impor BBM pada bulan September akan akan berkurang. \"Lho ini kan dilakukan dengan mandatori segera akan impornya nggak usah segitu banyak. Pertamina sudah bisa membuat 7,5% cuma sekarang yang baru masuk baru 5%. Ini segera tadi diumumkan paketnya besok sudah bekerja ke arah situ,\" ungkap Jero.

Sementara itu dari sisi swasta, Jero mengatakan sudah ada ada kesiapan. Selama ini, proses penggunaan biodiesel sudah dilakukan, namun tidak wajib. Selain itu juga harga BBM masih terlalu murah. \"Yang dari sawit sudah, kan mereka sudah bikin sebenarnya karena tadinya tak mandatori tak diharusnkan jadi tak lancar. Orang untuk beralih mencampur dengan itu. mencampuri 100 liter solar 10 liternya harus nabati,\" jelasnya.

Penggunaan biodiesel juga akan dioptimalkan terhadap PLN, bahkan campuran biodiesel bisa mencapai 33%. \"Karena di PLN bisa 33% jadi solar yang di PLN malah disubstitusi 33% bisa untuk pembangkit listrik,\" jelasnya.

BERITA TERKAIT

XL Beri Pelatihan Literasi Digital di Lombok Tengah - Tingkatkan Produktivitas UMKM

Dalam rangka memberdayakan serta meningkatkan produktivitas pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), khususnya perempuan dan meningkatkan perekonomian nelayan di…

YDBA Ajak Binaannya Kunjungi GS Battery di Semarang - Tingkatkan Daya Saing UKM Manufaktur

Dalam rangka meningkatkan wawasan mengenai best practice pengembangan bisnis di bidang manufaktur, Yayasan Dharma Bhakti Astra (YDBA) mengajak 42 usaha…

Pemerintah Perlu Awasi Ketat Aplikasi Digital Perhotelan

Pemerintah Perlu Awasi Ketat Aplikasi Digital Perhotelan NERACA Jakarta - Pemerintah perlu mengawasi lebih ketat aplikasi dan platform digital untuk…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

Kementan Salurkan 1.225 Sapi Indukan ke Peternak

NERACA Jakarta – Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementan menyalurkan sapi indukan jenis Brahman Cross sebanyak 1.225…

Jerman Dukung Penuh Sawit Berkelanjutan di Indonesia

NERACA Jakarta – Pemerintah Jerman mendukung pembangunan kelapa sawit berkelanjutan yang mengacu kepada mekanisme Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) yang…

Kemenperin Rancang Insentif, Indeks dan Inovasi Industri 4.0

NERACA Jakarta – Pemerintah telah meluncurkan peta jalan Making Indonesia 4.0 untuk kesiapan memasuki era revolusi industri 4.0. Peta jalan…