Pemerintah Ragu Putuskan Kenaikan Harga BBM

NERACA

Jakarta - Segudang kalkulasi, analisis dan pertimbangan semerbak mengiringi pro kontra upaya menaikkan harga BBM. Terlebih momentum yang diharapkan telah terputuskan berlalu tanpa sikap jelas. Adakah momentum yang tersisa?

Lonjakan harga minyak dunia yang terus menggerus APBN, tanpa sikap agresif untuk menyelamatkan APBN membuat sejumlah kalangan meradang. Terlebih momentum nyaris tergilas lonjakan harga pangan, ramadhan dan tahun ajaran baru, dalam dua bulan mendatang.

“Pemerintah harus segera menerapkan kebijakan harga bahan bakar minyak secara fluktuatif mengikuti harga minyak dunia,” ungkap pengamat energi, Pri Agung Rakhmanto kepada Neraca, Selasa (5/7).

Menurut Pri, pemerintah dapat menaikkan harga BBM, yang dilakukan sekali atau dua kali dalam sebulan, dan bukan terjerumus pada opsi pembatasan distribusi BBM. Karena menurut dia, pembatasan BBM berpeluang besar terjadinya penyalahgunaan dan pasar gelap BBM.

Sementara, kebijakan kenaikan harga BBM yang bersifat sementara dan tidak fluktuatif, bukanlah solusi jangka panjang, “Ini terbukti, jika setiap kali harga minyak naik, APBN kembali tertekan,” ujar Pri. Kebijakan harga BBM fluktuatif, terang dia, akan mengatasi permasalahan kedua opsi itu.

Direktur Eksekutif ReforMiner Institute itu mengatakan, kebijakan harga BBM berfluktuatif pada dasarnya mengunci persentase harga BBM subsidi terhadap keekonomiannya pada tingkat tertentu dan membiarkannya mengikuti pergerakan harga minyak mentah. “Jadi, saat harga minyak naik, harga BBM naik dan sebaliknya, turun saat harga minyak turun,” jelas Pri. Namun harga BBM tersebut tetap disubsidi dengan besaran persentase tertentu yang dijaga konstan.

Hemat Anggaran

Pandangan lain terlontar Arif Budimanta, Anggota Komisi XI DPR Fraksi PDIP. Dia menilai persoalan bukan menaikkan atau menurunkan BBM. Tapi Kementerian Keuangan memenuhi satu hal yaitu, “Kemenkeu harus bekerja untuk mengoptimalkan pemasukan negara. Baik pajak, piutang-piutang negara, atau BLBI dengan angka triliunan itu. Setelah itu, baru bicara soal kenaikan BBM,” ujarnya.

Karena itu fraksinya menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM. “Apapun alasannya, untuk menyelesaikan persoalan APBN, jangan korbankan kepentingan rakyat kecil,” tegasnya.

Menurut dia, langkah penyelamatan APBN dapat dilakukan selain menaikkan harga BBM, “Siapa bilang tidak ada cara lain? Mulailah dengan mengefektifkan anggaran, perjalanan dinas, atau seremoni lainnya. Itu saja sudah mengemat Rp 150 triliun. Jangan alasan APBN jebol, naikkan BBM,” ujarnya.

Sementara Menko Perekonomian Hatta Rajasa sepakat, bila kebijakan BBM bersubsidi harus segera diputuskan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). “Saya setuju kebijakan BBM bersubsidi ini harus segera diambil dan kita sudah meminta Menteri ESDM untuk melakukan kajian dari semua aspek,” ujar Hatta.

Saat ini, kata Hatta, kita menunggu kepastian dari kebijakan apa yang akan diambil oleh pemerintah, dan kementerian terkait harus segera menyelesaikan semua kajian yang dibutuhkan. Kita lihat juga dampak inflasinya, kita harus lihat daya beli masyarakat, dan sebagainya. Tapi percayalah kita akan ambil kebijakan," ujarnya. vanya/munib/ade

BERITA TERKAIT

Perlukah Pemerintah Memberi Tunjangan Profesi Wartawan?

Oleh: D.Dj. Kliwantoro Pemerintah telah memberi tunjangan profesi dan tunjangan khusus guru, baik yang berstatus pegawai negeri sipil maupun bukan…

Pemerintah Gencarkan Implementasi Program e-Smart IKM - Industri Kecil dan Menengah

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Industri Kecil dan Menengah (IKM) kembali menggelar Workshop e-Smart IKM…

Penerapan BBM Satu Harga Tinggal 14 Titik

      NERACA   Jakarta - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mencatat Program BBM Satu…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Sektor Industri Desak Pemberantasan Spekulan Gas

NERACA Jakarta – Dukungan terhadap pemberantasan praktik calo (trader) pada tata niaga hilir gas bumi terus bergulir, menyusul tingginya harga…

Kemenhub Rombak Aturan Taksi Online - DIBERLAKUKAN MULAI 1 NOVEMBER 2017

Jakarta-Kementerian Perhubungan akhirnya merampungkan rancangan peraturan menteri (PM), yang merupakan revisi dari aturan lama Permenhub No 26/2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan…

Media Asing Soroti Kebijakan Polkam dan Ekonomi RI

NERACA Jakarta - Hasil riset yang dilakukan oleh Indonesia Indicator (I2) menyebutkan, kinerja Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) yang telah melewati…