Akhir Tahun, Aturan Free Float Rampung - Masa Transisi Sampai 6 Bulan

NERACA

Jakarta – Rencana Bursa Efek Indonesia (BEI) membatasi aturan mengenai minimal pelepasan saham perdana ke publik (free float) masih terus dikaji dan ditargetkan akhir selesai. Hingga saat ini, pihaknya tengah membahas ekuitas untuk diterapkan dalam aturan baru tersebut.

Kata Direktur Penilaian Perusahaan BEI Hoesen, peraturan free float tidak hanya berlaku bagi perusahaan yang akan listing di BEI, tetapi emiten yang telah tercatat sahamnya di papan perdagangan juga harus mengikuti aturan ini, “Namun bagi emiten yang sudah tercatat, perlu masa transisi karena harus menerbitkan saham baru, melaksanakan RUPS dan lain-lain yang tidak mungkin dilakukan dalam satu atau dua hari.,”ujar dia di Jakarta akhir pekan kemarin.

Hoesen memperkirakan, masa transisi emiten lama untuk mengikuti aturan baru ini sekitar 6 sampai 12 bulan. Kemudian mengenai jumlah minimal saham yang akan dilepas, dia mengusahakan berada di kisaran 20% dengan pertimbangan negara lain yang membuat peraturan diatas 20% saham minimal yang akan dilepas calon emiten.

Free float adalah saham yang beredar di publik yang biasanya dimiliki investor ritel. Nantinya jumlah saham free float yang menentukan likuiditas perdagangan saham suatu emiten di BEI. Sebab, terdapat beberapa calon emiten yang melaksanakan IPO tahun ini dengan melepas saham hanya 10% saham ke publik, namun free float-nya hanya 2%. Akibatnya, pergerakan saham emiten tersebut diperkirakan akan kurang likuid ditransaksikan investor.

Dalam meramu aturan tersebut, BEI bekerjasama dengan OJK yang sebelumnya direncanakan jumlah minimal saham yang dilepas adalah 15%. Selain untuk menjaga likuiditas pasar diharapkan dengan diterapkannya peraturan baru ini akan memperbesar volume perdagangan di pasar modal yang memang saat ini belum ada kewajiban untuk emiten dalam melepas jumlah sahamnya.

Sebelumnya, dia juga berujar bahwa semakin banyak saham yang akan dilepas perusahaan, maka hal ini dapat meningkatkan aktivitas perdagangan di BEI. “Selama ini tidak ada kewajiban, kami akan buat peraturan BEI dengan kepemilikan saham ke publik sebesar 15%”, ungkapnya.

Jika melihat emiten yang listing di BEI, rata-rata hanya melepas sahamnya dibawah 20%, sebut saja Cipaganti yang pada Juli lalu melepas 361,11 juta lembar atau 10% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO, dengan target dana yang bakal diperoleh sekitar Rp69 miliar.

Asal tahu saja, selama ini BEI masih mengacu berdasarkan aturan I-A BEI tentang pencatatan saham dan efek bersifat ekuitas selain saham, batas minimal porsi saham publik bagi calon emiten adalah 10%. (nurul)

BERITA TERKAIT

Pemerintah Pastikan Stok Pangan Akhir Tahun Aman

  NERACA   Jakarta - Kementerian Pertanian menjamin stok pangan jelang perayaan Natal 2017 dan Tahun Baru 2018 aman. Kepala…

Aturan Saham IPO Dongkrak Investor Baru

Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI), Tito Sulistio menilai bahwa kajian mengenai aturan untuk meningkatkan alokasi saham bagi investor…

Tahun Depan, Bank Jatim Buyback Saham - Siapkan Dana Rp 1,01 Miliar

NERACA Surabaya - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk berencana melakukan pembelian kembali saham (buyback) di pasar reguler pada…

BERITA LAINNYA DI BURSA SAHAM

BEI Buka Kantor Perwakilan di Mataram

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) membuka kantor perwakilan di Mataram, Nusa Tenggara Barat untuk memudahkan penyebarluasan informasi dan edukasi mengenai…

Bank Jateng Terbitkan MTN Rp 1 Triliun

Perkuat likuiditas guna mendanai ekspansi bisnis di tahun depan, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah alias Bank Jateng menerbitkan surat…

LPKR Bidik Dana Rights Issue Rp 600 Miliar

Butuh modal untuk mendanai ekspansi bisnis di 2018, PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) berencana menerbitkan saham baru (rights issue) pada…