Akhir Tahun, Aturan Free Float Rampung - Masa Transisi Sampai 6 Bulan

NERACA

Jakarta – Rencana Bursa Efek Indonesia (BEI) membatasi aturan mengenai minimal pelepasan saham perdana ke publik (free float) masih terus dikaji dan ditargetkan akhir selesai. Hingga saat ini, pihaknya tengah membahas ekuitas untuk diterapkan dalam aturan baru tersebut.

Kata Direktur Penilaian Perusahaan BEI Hoesen, peraturan free float tidak hanya berlaku bagi perusahaan yang akan listing di BEI, tetapi emiten yang telah tercatat sahamnya di papan perdagangan juga harus mengikuti aturan ini, “Namun bagi emiten yang sudah tercatat, perlu masa transisi karena harus menerbitkan saham baru, melaksanakan RUPS dan lain-lain yang tidak mungkin dilakukan dalam satu atau dua hari.,”ujar dia di Jakarta akhir pekan kemarin.

Hoesen memperkirakan, masa transisi emiten lama untuk mengikuti aturan baru ini sekitar 6 sampai 12 bulan. Kemudian mengenai jumlah minimal saham yang akan dilepas, dia mengusahakan berada di kisaran 20% dengan pertimbangan negara lain yang membuat peraturan diatas 20% saham minimal yang akan dilepas calon emiten.

Free float adalah saham yang beredar di publik yang biasanya dimiliki investor ritel. Nantinya jumlah saham free float yang menentukan likuiditas perdagangan saham suatu emiten di BEI. Sebab, terdapat beberapa calon emiten yang melaksanakan IPO tahun ini dengan melepas saham hanya 10% saham ke publik, namun free float-nya hanya 2%. Akibatnya, pergerakan saham emiten tersebut diperkirakan akan kurang likuid ditransaksikan investor.

Dalam meramu aturan tersebut, BEI bekerjasama dengan OJK yang sebelumnya direncanakan jumlah minimal saham yang dilepas adalah 15%. Selain untuk menjaga likuiditas pasar diharapkan dengan diterapkannya peraturan baru ini akan memperbesar volume perdagangan di pasar modal yang memang saat ini belum ada kewajiban untuk emiten dalam melepas jumlah sahamnya.

Sebelumnya, dia juga berujar bahwa semakin banyak saham yang akan dilepas perusahaan, maka hal ini dapat meningkatkan aktivitas perdagangan di BEI. “Selama ini tidak ada kewajiban, kami akan buat peraturan BEI dengan kepemilikan saham ke publik sebesar 15%”, ungkapnya.

Jika melihat emiten yang listing di BEI, rata-rata hanya melepas sahamnya dibawah 20%, sebut saja Cipaganti yang pada Juli lalu melepas 361,11 juta lembar atau 10% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO, dengan target dana yang bakal diperoleh sekitar Rp69 miliar.

Asal tahu saja, selama ini BEI masih mengacu berdasarkan aturan I-A BEI tentang pencatatan saham dan efek bersifat ekuitas selain saham, batas minimal porsi saham publik bagi calon emiten adalah 10%. (nurul)

BERITA TERKAIT

Pemkab Lebak Targetkan Pembangunan Rusunawa Rampung Februari

Pemkab Lebak Targetkan Pembangunan Rusunawa Rampung Februari NERACA Lebak - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak, Banten, menargetkan pembangunan rumah susun sederhana…

KEBIJAKAN BARU MASKAPAI PENERBANGAN DOMESTIK - Aturan Bagasi Berbayar Mulai Diterapkan

Jakarta-Pemerintah mulai hari ini (22/1) membolehkan maskapai penerbangan untuk mulai menerapkan bagasi berbayar, karena persiapan maskapai dinilai sudah cukup.  Diantaranya…

Agresif Investasi di Sektor Energi - Tahun Ini, WIKA Targetkan Laba Rp 3,01 Triliun

NERACA Jakarta – Seiring pertumbuhan target kontrak baru di tahun 2019, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) juga menargetkan pertumbuhan…

BERITA LAINNYA DI BURSA SAHAM

Transaksi Saham di Sumut Masuk 10 Besar

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Perwakilan Sumatera Utara (Sumut) mengungkapkan, transaksi investor pasar modal di Sumut masuk 10 besar nasional…

IPCC Serap Dana IPO Rp 525,28 Miliar

Sejak mencatatkan saham perdananya di pasar modal tahun kemarin, PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk. (IPCC) telah memakai dana penawaran umum…

Armada Berjaya Bidik Dana IPO Rp39 Miliar

Satu lagi perusahaan yang bakal IPO di kuartal pertama tahun ini adalah PT Armada Berjaya Trans Tbk. Perusahaan yang bergerak…