Kebijakan Harus Pro Pasar

Senin, 26/08/2013

Adalah tidak mudah menyusun strategi kebijakan ekonomi untuk meredam pasar uyang bergejolak. Pasalnya, apabila faktor fundamental yang sudah terganggu sejak pertengahan 2012 seperti melemahnya penerimaan ekspor Indonesia, yang akhirnya berdampak pada melebarnya defisit transaksi berjalan dan defisit perdagangan yang pada ujung-ujungnya melemahkan kurs rupiah terhadap dolar Amerika serikat.

Paket kebijakan ekonomi yang diumumkan Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Jumat (23/8), sebagai upaya penangkal krisis ekonomi global menyusul terus terdepresiasinya nilai tukar rupiah yang mencapai 10,9% dan terpuruknya indeks harga saham gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI), patut kita renungkan lebih dalam lagi.

Paket penangkal krisis memang bertujuan menjaga stabilitas pasar finansial, baik pasar valuta asing (valas) maupun pasar saham dan obligasi, agar keduanya kembali menguat seperti sediakala. Selain itu, untuk jangka panjangnya juga bertujuan menjaga pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat serta menekan defisit transaksi berjalan (current account). Paket ini antara lain mencakup bond stabilization fund, termasuk pelonggaran aturan pembelian kembali (buyback) saham di pasar tanpa kewajiban melakukan rapat umum pemegang saham (RUPS) terlebih dahulu.

Kebijakan baru itu muncul setelah kondisi rupiah dan IHSG belakangan ini mengalami turbulensi yang signifikan. Depresiasi rupiah terlihat kian deras pada pekan lalu. Di pasar uang antarbank Jakarta, rupiah sempat ditutup melemah 150 poin ke posisi Rp 11.095 per US$. Sedangkan IHSG terperosok 47,04 poin ke level 4.171,41 atau menjauh dari posisi perdagangan awal pekan ini pada level 4.568.

Tingkat depresiasi rupiah yang makin dalam menuju level psikologis Rp 11.000 merupakan yang pertama sejak krisis finansial global 2008-2009. Rupiah kini kian makin menjauh dari asumsi RAPBN 2014 sebesar Rp 9.750 per US$. Sama halnya dengan rupiah, penurunan IHSG tidak kalah dalamnya. Artinya, semakin berat indeks sdaham di bursa domestik menuju 5.500, sebuah level yang diidam-idamkan kalangan analis belum lama ini.

Kita melihat pemerintah agak terlambat meluncurkan paket kebijakan ekonomi tersebut. Bagaimanapun, krisis ekonomi global yang dipicu krisis utang di Eropa dan perlambatan ekonomi Amerika Serikat (AS) sudah merambah dunia sejak dua tahun lalu. Namun, ancaman itu dianggap sepele oleh kalangan petinggi pemerintah kita. Bahkan, pemerintah pernah mengklaim bahwa fundamental ekonomi nasional masih kuat untuk menahan gempuran krisis global itu. Ternyata, kontribusi ekspor maupun laju impor akhirnya terasa mulai mengganggu pertumbuhan ekonomi, akibat kecilnya kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) negeri ini.

Pemerintah tampaknya tidak sadar, bahwa krisis sebenarnya bisa datang dari mana saja, kapan saja, secara tiba-tiba dan dalam hitungan waktu sangat cepat. Dan faktanya, ancaman terbesar krisis yang kini mengintai justru datang dari bidang ekspor-impor. Rupiah terdepresiasi akibat besarnya defisit neraca perdagangan setelah ekspor anjlok, dan impor melonjak seiring dengan pelemahan ekonomi dunia.

Kemudian struktur industri dalam negeri yang rapuh, di mana ekspor masih didominasi bahan mentah dan bernilai tambah rendah, dengan kebutuhan impor barang modal dan barang konsumsi yang tinggi, menjadikan neraca perdagangan terus menerus dihantui defisit. Selama semester I-2013, neraca perdagangan yang idealnya surplus, ternyata defisit US$ 3,3 miliar, sehingga defisit transaksi berjalan mencapai US$ 9,8 miliar hingga triwulan II-2013.

Hal lainnya yang membuat pemerintah terlena, adalah mengabaikan faktor momentum. Depresiasi rupiah yang terjadi selama ini diperparah oleh tertahannya arus modal masuk (capital inflow), karena investor asing wait and see setelah inflasi melesat tinggi setelah tertundanya kenaikan harga BBM bersubsidi yang seharusnya sudah naik sejak awal 2012. Namun kenyataannya, harga premium naik pada Juni 2013 yang berbarengan dengan suasana menjelang Lebaran. Padahal, sebelumnya ekonomi nasional sudah dipukul oleh kenaikan harga produk impor yang berdampak inflasi(imported inflation).

Sayangnya, paket kebijakan ekonomi yang diumumkan pekan lalu dianggap oleh sebagian besar pelaku pasar, belum mampu mengakomodasi kepentingan pasar terutama untuk jangka pendek. Artinya, paket kebijakan ekonomi tersebut belum terasa magnitude-nya untuk mengantisipasi derasnya depresiasi rupiah, dan bersifat preventif parsial untuk jangka panjang di tengah ancaman krisis perekonomian nasional.