Paket Kebijakan Fiskal

Oleh: Prof Firmanzah PhD

Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Dalam menghadapi gejolak eksternal akibat rencana pengurangan (tapering-off) stimulus moneter di Amerika Serikat, baik otoritas moneter maupun otoritas fiskal telah menempu serangkaian paket kebijakan pengamanan. Pemerintah melalui Menko Perekonomian pada Jumat (23/8) telah mengeluarkan empat paket kebijakan untuk menstabilkan pasar keuangan, menjaga pertumbuhan, meningkatkan investasi serta menjaga daya beli masyarakat. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga menyampaikan pentingnya langkah cepat, tepat dan terukur untuk mengembalikan stabilitas dan kepercayaan pasar terhadap ekonomi Indonesia.

Paket kebijakan pertama fokus untuk memperbaiki neraca transaksi berjalan dengan cara mendorong ekspor dan mengelola impor. Pada paket ini, kebijakan yang dilakukan adalah memberikan tambahan pengurangan pajak untuk sektor padat karya yang memiliki ekspor minimal 30% dari total produksi.

Kebijakan kedua, melakukan pengelolaan impor migas dengan meningkatkan porsi penggunaan biodiesel dalam porsi solar, sehingga akan mengurangi konsumsi solar yang berasal dari impor. Kebijakan ketiga adalah menetapkan pengenaan pajak penjualan atas barang mewah (PPn-BM) yang berasal dari barang impor seperti mobil, barang bermerek yang saat ini dipatok 75% menjadi 125%-150%. Pemerintah juga akan melakukan langkah perbaikan ekspor mineral yang akan memberikan relaksasi prosedur yang terkait dengan kuota ekspor barang mineral tambang.

Paket kebijakan kedua fokus untuk menjaga pertumbuhan ekonomi. Upaya yang dilakukan adalah dengan memberikan insentif kepada industri sekaligus juga memastikan defisit fiskal terjaga sebesar 2,38%. Insentif yang diberikan berupa relaksasi pembatasan fasilitas kawasan berikat, tax deduction pada industri padat karya, penghapusan PPN buku, dan penghapusan PPnBM untuk produk dasar yang sudah tidak tergolong barang mewah.

Selain itu, pemerintah memberikan insentif jangka menengah seperti pengurangan pajak bagi perusahaan yang mengembangkan penelitian. Selain itu juga, insentif kepada industri padat karya akan diberikan untuk mencegah terjadinya PHK akibat lonjakan biaya produksi.

Paket ketiga, pemerintah fokus menjaga daya beli masyarakat dan tingkat inflasi. Kebijakan yang dilakukan adalah dengan mengubah tata niaga seperti impor daging sapi dan hortikultura dari pembatasan kuantitas atau kuota menjadi mekanisme tarif.

Paket keempat, pemerintah fokus untuk mempercepat investasi. Pemerintah akan menyederhanakan perizinan dengan mengefektifkan fungsi pelayanan terpadu satu pintu dan menyederhanakan jenis-jenis perizinan yang menyangkut kegiatan investasi. Kemudian kebijakan mempercepat revisi peraturan presiden tentang Daftar Negatif Investasi (DNI) yang lebih ramah kepada investor. Dan, mempercepat program investasi berbasis agro industri, minyak sawit mentah (CPO), kakao, rotan, dan mineral lokal seperti bauksit, nikel serta tembaga dengan cara memberikan insentif berupa tax holiday dan tax allowance.

BERITA TERKAIT

CEPA Jangan Batasi Kebijakan Pemerintah Kelola Ekonomi

    NERACA   Jakarta - Perjanjian Kemitraan Komprehensif yang sedang dibahas antara Republik Indonesia dan Uni Eropa, yang kerap…

KEBIJAKAN VALIDASI IMEI

Sejumlah telepon selular dengan berbagai merek dipasarkan di Bandung Electronic Centre, Bandung, Jawa Barat, Selasa (20/2). Kementerian Perindustrian bersama Kementerian…

Kebijakan Impor Beras Butuh Sinkronisasi Data

NERACA Jakarta – Pemerintah perlu benar-benar melakukan sinkronisasi data terkait dengan kebijakan yang membuka masuknya beras impor agar jangan sampai…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Petahana & Terdakwa

  Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro, MSi Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Solo Riak pesta demokrasi berlabel pilkada serentak mulai satu…

Modal Pemerintah di Koperasi, Mungkinkah?

Oleh : Agus Yuliawan  Pemerhati Ekonomi Syariah Koperasi yang merupakan soko guru perekonomian nasional—sebenarnya mampu memberikan kontribusi yang besar terhadap…

Keuangan Inklusif yang Ekslusif

  Oleh: Ariyo DP Irhamna Peneliti INDEF   Pada 13 Februari 2018, Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kehormatan Utusan Khusus…