NERACA

Jakarta – Defisit anggaran yang dirancang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) sebesar 2,38% bisa saja terlewati. “Meskipun kemungkinannya kecil, tapi dengan rupiah yang melemah seperti ini, bisa saja defisit lebih dari 2,38%,” kata ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto kepada Neraca, Minggu (25/8). Defisit bisa melebar, lanjut Eko, kalau pelemahan rupiah yang sampai Rp11.000 per dolar Amerika Serikat yang saat ini terjadi itu berlanjut sampai akhir tahun. Pelemahan nilai rupiah ini berefek pada belanja subsidi BBM yang akan ditanggung oleh pemerintah.

Asumsi APBN-P menyebutkan bahwa nilai tukar rupiah adalah sebesar Rp9.600 per dolar AS. Dengan begitu, seluruh perhitungan dalam perencanaan anggaran akan menggunakan angka tersebut. Subsidi BBM yang notabene sebagian dari minyak impor pun menggunakan perhitungan asumsi Rp9.600 per dolar AS. Padahal dalam realitanya sekarang, nilai rupiah jauh lebih lemah dari yang diasumsikan. Secara otomatis, harga minyak impor melonjak, sementara harga BBM bersubsidi yang dipasarkan kepada masyarakat tetap, sehingga akan muncul beban subsidi yang lebih besar.

Meski begitu, Eko menilai, mungkin juga defisit anggaran yang direncanakan sebesar 2,38% tersebut tidak terlampaui. Tetapi ini bukan karena kinerja pemerintah yang baik, tetapi justru karena serapan anggaran yang minim. “Kalau serapan anggarannya minim, maka kebutuhan anggarannya juga bisa ditekan. Selama ini serapan pemerintah itu minim. Dalam semester I 2013 ini juga belum separuhnya terserap. Jadi defisit anggaran tertahan justru karena serapan yang minim,” jelas Eko. Menurut Eko lagi, serapan yang rendah ini memang secara perekonomian tidak baik, karena tidak dapat merealisasikan program – program pembangunan dengan maksimal, sehingga target perekonomian bisa jadi terhambat. Namun secara anggaran, ini mempunyai sisi positif yaitu bisa menahan laju utang.

Untuk diketahui, dalam APBN-P 2013, Pemerintah menarget pendapatan negara sebesar Rp1.502 triliun dan merencanakan belanja negara sebesar Rp1.726,19 triliun. Dengan begitu, terdapat defisit anggaran sebesar Rp224,19 triliun yang akan ditutupi oleh utang. Jumlah utang sebanyak itu nilainya setara dengan 2,38% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Dalam Undang – Undang, dijelaskan bahwa defisit anggaran tidak boleh lebih dari 3%. Dengan batasan dari undang – undang tersebut, pemerintah akan lakukan usaha maksmial dan sepertinya tidak akan meleset, untuk menjaga agar defisit anggaran tidak lebih dari 3%. “Kalaupun diprediksi akan tembus 3%, maka akan ada pemangkasan anggaran,” kata Eko.

Sementara itu, Menteri Keuangan Chatib Basri menegaskan, defisit anggaran tidak akan melampaui target 2,38%. Hal teresebut ditegaskan Chatib saat memaparkan paket kebijakan dan tindakan pengelolaan ekonomi untuk menjaga stabilitas keuangan dan pertumbuhan di Kantor Kepresidenan, Jumat (23/8) pekan lalu. Kekhawatiran mengenai pembiayaan, kata Chatib, sudah bisa diatasi. Pemberian insentif tentu akan berpengaruh kepada kesinambungan fiskal. \"Tentu ketika kami menyampaikan ini (insentif fiskal), maka yang paling penting harus dijaga adalah kesinambungan fiskal, yang tentu akan berpengaruh kepada kesinambungan fiskal, dan kami pastikan budget deficit tidak akan melampui 2,38%,” ujar Chatib.

Pemerintah memandang dari realisasi belanja masih terdapat ruang untuk memberikan insentif fiskal. “Ruang dari fiskal insentif masih bisa diberikan karena memang dari realisasi belanja masih ada ruang. Dengan batas defisit 2,38% maka dipastikan pembiayaan aman sampai dengan akhir tahun, dan juga tahun 2014,\" ucapnya. Terkait konsumsi BBM, Menkeu menjelaskan, saat ini telah berada di bawah kuota. “Biasanya pertumbuhan itu berkisar 6% hingga 7%, sekarang hanya 4%,” jelasnya. Oleh karena itu, menurut Menkeu, defisit transaksi berjalan pada triwulan III-2013 dan triwulan IV-2013 akan di bawah defisit transaksi berjalan pada triwulan II-2013,” pungkasnya. [iqbal]