Dalam kurun dua bulan terakhir ini, kita seolah-olah didaulat sebagai penonton dan sekaligus sebagai juri desain grafis di media ruang publik. Betapa tidak, melalui berbagai media ruang seperti baleho, spanduk, banner,  bilboard dan sejenisnya di sepanjang jalan, di sudut-sudut kota, di ujung-ujung gang dan tempat lainnya, kita disuguhi bermacam-macam foto diri bernuansa narsis. Foto diri dengan mimik dan ekspresi serta pose unik mereka yang  dengan gagah memproklamirkan diri sebagai calon anggota legislatif (caleg) bahkan calon Presiden pada Pemilu 2014 yang akan datang. Kesan yang dapat kita tangkap sementara dari keriuhan ornamen tersebut adalah; prosesi akbar narsisme politik telah dimulai!

Meskipun Pemilu  baru akan digelar tahun depan, namun euforia dan nuansa kampanye beraroma narsisme sudah terasa denyutnya di berbagai sudut ruang publik. Sebuah keramaian yang telah menjadi “budaya politik” baru, yang suka atau tidak suka, harus dirasakan oleh masyarakat kita. Para kandidat berlomba untuk tampil di media ruang melalui iklan kampanye dengan berbagai macam variasi dan bentuk kreativitas. Foto diri para kandidat pun tampil dengan  macam-macam gaya dan pose unik di baleho dan spanduk layaknya sebuah lomba desain grafis.  

Suka atau tidak suka, inilah tampilan politik era kontemporer kekinian dalam kapasitasnya melakukan proses adaptasi politik. Era ketika politik harus menjadi variabel yang melebur dengan konsepsi pencitraan dan persepsi. Politik kontemporer yang telah bertransformasi  menjadi bagian dari budaya populis dan narsis yang kadangkala lebih bersentuhan dengan persepsi dan citra ketimbang realita. Politik yang lebih menampilkan pesona visual atau kemeriahan kosmetis daripada kualitas konten para kandidatnya. Politik yang bersampulkan citra dan angan-angan ketimbang politik yang mengedepankan pertarungan ide dan pergulatan gagasan.

Berangkat dari fenomena ini, dapat dikatakan bahwa dunia politik kontemporer kita secara umum telah terjangkit wabah narsisme politik. Para kandidat telah bertransformasi menjadi seorang selebriti demi mencapai suatu citra dan persepsi yang berorientasi populis. Gejala narsisme ini berjalan linier seiring dengan perkembangan budaya televisi dan era digital. Akibatnya politik pun telah memiliki kaitan yang erat dengan budaya populis yang narsistis. Budaya populis yang mengacu pada market oriented  secara pragmatis. Sehingga disadari atau tidak, politik pun terjerembab kedalam kancah besar  political entertainment sesaat dan terkadang sesat.

Era ini juga membuka lembaran baru gaya berpolitik para politisi. Mereka lebih suka retorika daripada karya. Mereka lebih tertarik pada fashion ketimbang vision. Hal ini mengerucut pada kondisi hiperrealitas, yakni realitas yang dikemas dalam media, sebuah keadaan dimana media massa bahkan lebih berkuasa dari sang penguasa dalam hal menyebarkan pesan dan simbol kepada publik. Simbol dan pesan politik yang narsistis-populis yang seolah-olah telah menjelma menjadi pakem politik itu sendiri.

Dalam situasi seperti inilah kemudian masyarakat harus dihadapkan pada situasi yang serba lintas batas. Situasi di mana peran politisi dan selebriti menjadi semakin kabur. Hal ini dapat dilihat dari  bagaimana fenomena selebriti berduyun-duyun menjadi politisi. Dan, di sisi lain, politisi pun berbondong-bondong untuk tampil dan menginisialisasi diri  layaknya seorang selebriti melalui narsismenya. Pada tataran inilah narsisme-populis politik pun semakin tumbuh subur dalam ruang atmosfer politik kontemporer kita.

Memang, fenomena budaya populis dan narsisme adalah suatu hal yang tidak bisa dihindari.  Politik tidak bisa kemudian melepaskan dirinya sendiri terisolasi  sebagai menara gading eksklusif yang menafikan faktor-faktor populis tersebut.  Walaupun kemudian dibutuhkan penyesuaian, mengingat ada sisi negatif yang juga dimiliki budaya populis itu sendiri. Sehingga politik tidak hanya sekedar berbalut citra dan persepsi, apalagi kalau hal tersebut ditopang oleh nuansa politik pragmatis transaksional yang menyesatkan.

Paling tidak ada dua kata kunci yang bisa menjelaskan fenomena narsisme dan budaya populis ini dalam ruang politik, yakni ‘citra’ dan ‘instan’. Variabel citra di sini menekankan pada pentingnya aspek kemasan dibandingkan dengan substansi yang ada di dalamnya. Unsur pesona dieksplorasi sedemikan rupa sehingga menjadi magnet politik terhadap publik. Dalam konteks politik, berbahayanya variabel ini, seorang pemimpin yang terpilih dari sebuah proses politik pada akhirnya akan lebih berorientasi pada citranya di hadapan publik dibanding dengan  tercapainya visi-visi yang seharusnya dia emban.

Sementara variabel instan merujuk pada karakter budaya populis yang bersifat pragmatis,  ringan, trendi, dan market oriented. Dalam karakter budaya seperti ini, hasil akhir (output) menjadi lebih penting dibandingkan dengan proses yang menopangnya untuk sebuah capaian politik. Jangan heran kalau kemudian lahir para politisi instan atau karbitan  tanpa modal pengalaman dan track record yang memadai untuk mengelola sebuah manajemen publik.   

Lahirnya pemimpin-pemimpin politik seperti ini pada akhirnya tentu saja akan melahirkan sistem politik yang hanya bersifat artifisial. Sebuah sistem politik yang berorientasi pada kerja ‘hiburan’ belaka demi menyenangkan basis konstituennya secara sesaat. Dalam kondisi ini, visi-visi dan program kerja tentu saja tidak akan pernah menyentuh kebutuhan mendasar (basic need) masyarakat yang sesungguhnya.

Persoalannya sekarang, semuanya terpulangkan pada sikap politik publik, apakah gaya politik narsisme-populis mendapat ruang di hati publik atau sebaliknya. Kata kuncinya seberapa tinggi tingkat pendidikan dan kecerdasan politik publik dalam menyikapi hal tersebut. 

Sementara di sisi lain, bagi para elite (kandidat) perlu menyikapi narsisme politik ini secara cermat. Bukankah  narsisme lebih mempertotonkan fenomena panggung politik: menang sorak, tetapi belum tentu menang sabung? Persoalan menjadi runyam ketika yang terjadi akhirnya adalah: menang sorak, tetapi kalah sabung! 

Memang, untuk membangun sistem politik yang sehat dan demokrasi yang kuat, tidak saja dibutuhkan kecerdasan dan kecermatan, tetapi juga kesadaran politik yang kuat pula. Jangan lupa, bahwa tujuan politik seyogianya membangun realita, bukan memoles citra. Sehingga pekerjaan yang paling berat dalam membangun sistem politik dan konstruksi demokratisasi itu adalah: perjuangan melawan lupa. www.haluankepri.com