Fantasi Target Pertumbuhan Ekonomi

Oleh: Sorta Pandiangan, SE. Pemerhati Sosial, Politik dan Ekonomi Kemasyarakatan

Senin, 26/08/2013
Presiden Susilo BambangYudhoyono, saat menyampaikanketerangan pemerintah atasRancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) 2014 beserta nota keuangan di depan rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada 16 Agustus lalu, menyatakan di luar gejolak pasar keuangan global, perekonomian Indonesia dihadapkan pada risiko gejolak harga minyak dunia dan komoditas, yang berdampak luas pada ekonomi di banyak negara. Gejolak perekonomian global dan harga-harga komoditas tersebut mengingatkan bangsa Indonesia tentang perlunya mendiversifikasi sumber pertumbuhan ekonomi.

Sementara itu, tahun depan pemerintah mematok target pertumbuhan ekonomi nasional sekitar 6,4%. Itu sah-sah saja meski realisasi pertumbuhan ekonomi pada semester pertama tahun ini meleset di bawah target. Sebuah peringatan bahwa telah terjadi pelambatan pertumbuhan ekonomi yang mengancam koreksi terhadap target yang telah disepakati pemerintah dan DPR dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2013.

Untuk memuluskan pencapaian target tersebut, pemerintah menetapkan empat tindakan perlindungan. Pertama, menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Momentum pertumbuhan tersebut sumber utama penyerapan tenaga kerja.

Kedua, menjaga kesehatan fiskal melalui penghematan penggunaan anggaran terutama terkait alokasi subsidi energi sehingga APBN tetap dalam struktur yang sehat, terbebas dari tekanan angka subsidi yang terus menggelembung yang berujung pada kenaikan angka defisit anggaran.

Ketiga, pemerintah dengan segala upaya menggenjot penerimaan negara dari berbagai sisi di antaranya dengan memaksimalkan pasar ekspor sebagai salah satu penyumbang dalam pembiayaan negara. Angka ekspor belakangan ini cenderung stagnan yang dipicu oleh harga sejumlah komoditas yang anjlok menyusul penurunan daya beli sejumlah negara tujuan ekspor akibat pengaruh krisis ekonomi global yang masih bergejolak. Sementara angka impor terus menggelembung yang kini memicu defisit neraca perdagangan yang makin melebar.

Salah satu jalan menekan angka impor, pemerintah harus berani mengambil sikap tidak populer terhadap negara yang banyak memanfaatkan pasar Indonesia. Keempat, akses dan fasilitas perlindungan sosial bagi masyarakat kurang mampu. Di antaranya menjaga daya beli masyarakat.

Sementara dari sisi pendapatan tercatat kenaikan sekitar 10,7% dari sebesar Rp1.502 triliun tahun ini melonjak menjadi Rp1.662,5 triliun tahun depan. Dari total sumber pendapatan yang direncanakan tersebut, sebagaimana ditegaskan Presiden SBY, pajak tetap menjadi tulang punggung sumber pendapatan yang dipatok sebesar Rp1.310,2 triliun atau naik sekitar 14,1% dari target penerimaan pajak sebesar R 1.148,4 triliun dalam APBN-P 2013.

Kenaikan target realisasi pajak tersebut seiring dengan upaya pemerintah menaikkan rasio penerimaan pajak yang selama ini masih dianggap rendah terhadap PDB dari 12,25% tahun ini menjadi 12,65% tahun depan.

Berjanji

Berangkat dari angka belanja negara yang cukup besar itu, pemerintah berjanji meningkatkan kualitas belanja negara secara menyeluruh. Presiden menegaskan Indonesia tak bisa lagi hanya mengandalkan sumber daya alam dan buruh tak terampil sebab sejarah menunjukkan bahwa ada sejumlah negara yang masuk pendapatan menengah, tetapi gagal menjadi negara industri karena terus bergantung pada sumber daya alam atau buruh tak terampil. Negara-negara tersebut masuk perangkap pendapatan menengah (middle income trap). Merasa tidak ingin terperangkap, pemerintah kemudian berjanji akan mengambil langkah-langkah antisipatif untuk mendorong inovasi serta pengembangan teknologi dan kualitas sumber daya manusia.

Pemerintah memulai langkah itu dengan kebijakan pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) impor untuk buku nonfiksi bagi kemajuan pendidikan dalam negeri. Di samping itu, pemerintah memberikan insentif pajak untuk memajukan kegiatan penelitian dan pengembangan. Ini adalah langkah-langkah awal yang penting. Tujuannya agar sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan tak hanya bergantung pada sumber daya alam dan buruh tak terampil. Ingat, kegagalan sebuah negara tidak datang tiba-tiba dalam satu malam. Bibit-bibit kegagalan itu sudah jauh tertanam di berbagai institusi politik kenegaraan terkait bagaimana sebuah kebijakan dijalankan. Indonesia sudah dihancurkan dengan korupsi secara sistemik.

Semua lapisan dan struktural terlibat dalam jaringan korupsi yang sangat destruktif. Korupsi di Indonesia merupakan korupsi negara (state corruption). Maka, kekhawatiran pemerintah atas perangkap pendapatan menengah terkesan terlambat. Sebab, jauh-jauh hari, sudah banyak kalangan dan lembaga internasional mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi Asia, termasuk Indonesia, yang mampu mengangkat jutaan orang dari jurang kemiskinan itu, membentuk kelas menengah yang mendorong konsumsi dalam negeri yang tinggi. Bahkan, Dana Moneter Internasional (IMF) memperingatkan negara-negara berkembang Asia untuk menghadapi risiko jatuh dalam middle-income trap atau jebakan pendapatan kelas menengah.

Middle-income trap merujuk pada situasi ekonomi suatu negara yang mandek setelah mengalami sukses mencetak pertumbuhan pesat. Saat ekonomi terhambat, peningkatan standar hidup justru terhenti. Padahal warganya belum mencapai tingkat kemakmuran seperti yang dinikmati warga negara maju.

Setelah mencetak pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada pertengahan abad ke-20, Brasil dan Meksiko terbelit dalam jebakan semacam itu. Kedua negara tersebut, hingga kini, belum sukses meraih status sebagai negara maju. Bandingkan dengan negara industri baru di Asia, seperti Hong Kong, Singapura, Korea Selatan, dan Taiwan yang berhasil bergabung dengan jajaran negara kaya tanpa perlu mengalami kelesuan ekonomi berkelanjutan. Selain itu, kegagalan sebuah negara naik kelas disebabkan tidak mampu mengelola keterbukaan ekonomi dengan baik.

Itu sebabnya Indonesia berpotensi terjebak menjadi negara yang tidak mampu untuk terus membangun ekonominya menjadi negara maju dan makmur. Sebab, pada umumnya, negara yang masuk middle income trap adalah negara yang memiliki rasio investasi rendah, pertumbuhan infrastruktur lamban, diverifikasi industri terbatas, dan pasar tenaga kerja yang buruk. Jadi sulit terlalu berharap pada fantasi target pertumbuhan ekonomi yang dipaparkan pemerintah.analisadaily.com