Sukabumi - Kalangan pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, akan melakukan class action terhadap putusan Pengadilan Negeri (PN) Cibadak, terkait kelebihan asuransi kredit profesi Bank Jabar Banten (BJB).

Upaya class action ini, kata  Memed Jamaludin, karena putusan PN Cibadak sangat merugikan PNS. “Para PNS hanya mendapatkan 35 persen dari restitusi asuransi. Sedangkan putusan Badan penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) memutuskan agar kelebihan asuransi itu dikembalikan secara utuh,” terang Memed kepada NERACA, Kamis (22/8).

Selain itu, kata Memed, pihaknya juga sangat menyesalkan sikap BJB yang tidak merilis nama-nama yang telah mendap[atkan restitusi. Akibatnya, masih banyak PNS melakukan pengaduan ke BPSK. “Secara umum arti dari persoalan ini adalah BJB sebagai kepanjangan tangan asuransi, wajib memberikan kelebihan dana asuransi akibat terjadinya pembaruan hutang. Tetapi hingga terjadi putusan BPSK, ternyata masih banyak PNS yang belum menerima restitusi,” ungkap Memed.

Di lingkungan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) saja, terdapat puluhan PNS yang belum menerima restitusi. “Jadi kalau ada pembayran terhadap PNS, ke siapa saja, dan datanya ada atau tidak. Kalau hanya sebatas adanya ungkapan tidak ada keluhan, saya rasa itu bukan jawaban yang dewasa,” ketus Memed yang juga mengaku belum menerima kelebihan dana asuransi kredit.

Terkait class action ini, lanjut dia, para PNS berinisiatif akan menggunakan jasa Lembaga Bantuan Hukum Korpri Kabupaten Sukabumi. “Nanti kita secara kolektif. Dan mungkin bagi yang belum mendapatkan dana restitusi, kami himbau untuk melakukan pengaduan secara kolektif,” kata Memed.