RAPBN 2014 Harus Dibongkar Total

NERACA

Jakarta – Entah “profesor” mana yang merancang APBN 2013 dan RAPBN 2014 republik ini. Yang jelas, terlihat gamblang kontradiksi antara alokasi anggaran dengan asumsi yang ditampilkan dalam anggaran tersebut. Contoh, dengan asumsi pertumbuhan 6,4% (2014), namun alokasi anggaran untuk menumbuhkan perekonomian nasional justru kalah jauh dibanding dengan belanja pegawai (termasuk gaji PNS).

Bahkan, terkait merosotnya nilai rupiah yang sudah bertengger di posisi sudah menembus Rp11.000, sementara asumsi rupiah dalam APBN 2013 di level Rp9.600 dan Rp9.750 (2014), jelas terlihat bahwa alokasi anggaran takkan mampu menghasilkan capital inflow untuk memperkuat cadangan devisa kita. Maka, tak usah heran bila beberapa hari belakangan ini rupiah loyo seperti kekurangan vitamin.

Seharusnya, negeri ini meniru struktur anggaran negara seperti diterapkan di Negeri Tirai Bambu, China. Di sana, satu contoh saja, ada alokasi anggaran khusus untuk mensubsidi pengusaha di sektor produksi berbasis ekspor. Karena, ketika ekspor negara itu berkembang, devisa pun melimpah masuk ke dalam negeri. Ujung-ujungnya, cadangan devisa pun semakin perkasa.

Namun, dengan postur APBN seperti itu, tak usah heran bila pengamat ekonomi Bungaran Saragih menyadari bahwa APBN itu hanya pelengkap, karena yang membangun sebenarnya itu masyarakat, industri, dan perdagangan. \"Sekarang APBN besar, tapi tidak untuk mendongkrak pembangunan buat apa,\" tandas dia kepada Neraca, Kamis.

Mantan Menteri Pertanian itu juga mengatakan, tingginya alokasi dana APBN yang masuk dalam kementrian sebenarnya sangat mubazir. Karena, memang bicara secara general, kisaran besaran dana yang masuk tidak akan penah habis digunakan. “Menilik kondisi zaman saya menjabat menjadi Menteri Pertanian dengan alokasi dana hanya kurang dari Rp3 triliun saja, pada akhir tahun masih ada sisa sekitar 30% dari relokasi dana yang masuk. Sekarang kalau kementrian mendapatkan alokasi dana APBN besar untuk apa, karena yang sudah-sudah dana itu tidak akan habis digunakan,” kata Bungaran.

Disini, lanjut Bungaran, APBN itu sifatnya netral artinya hanya sebagai salah satu alat pembangunan saja, dan harusnya pemerintah bisa mengalokasikan dana itu pada sektor-sektor yang stategis. Adapun untuk sektor yang tidak strategis anggarannya jangan terlalu besar.

Sangat mubazir kalau Kementrian yang tidak strategis diberi alokasi dana lebih, nanti timbulnya dana itu rentan dikorupsi. “Pemerintah harusnya pintar memilah-milah mana saja yang harus mendapatkan relokasi dana lebih, mana yang tidak, agar dana itu tidak disalahgunakan,” imbuh Bungaran.

Melihat kondisi ekonomi nasional, Bungaran menilai, kondisi negara selalu mengalami defisit, karena memang produksi dalam negeri lamban, costnya sangat tinggi, sehingga banyak kebutuhan dalam negeri harus impor. “Intinya kalau pun ada kementrian mendapatkan alokasi dana lebih memang kementrian yang strategis yang mampu mengatasi gejolak ekonomi nasional sekarang,” tukas dia.

Sentilan lain datang dari Guru Besar Universitas Brawijaya Malang, Prof Dr Ahmad Erani Yustika. Menurut Prof Erani, banyak asumsi makro dalam APBN dan RAPBN yang kerap membuat ekonomi dalam negeri justru kian melemah. Termasuk merosotnya nilai tukar rupiah hingga lebih dari Rp11.000.

“Pada dasarnya pemerintah memang tidak membuat terobosan kebijakan RAPBN dengan imbang antara neraca produksi dan konsumsinya. Keberpihakannya justru pada belanja pegawai. Saya kira juga di situ letak permasalahan nilai tukar rupiah kian melemah. Banyak sentimen negatif pada akhirnya,” kata Prof Erani kepada Neraca, Kamis.

Kemudian, Erani mengatakan bahwa RAPBN memang perlu perombakan. Karena banyak pos-pos anggaran yang perencanaannya tidak efisien. Misalnya besaran anggaran untuk belanja pegawai dan bayar hutang yang alokasinya terlalu besar. Sedangkan anggaran untuk mendorong perindustrian masih terbilang minim. “RAPBN yang kemarin memang harus dirombak. Hulunya dengan meningkatkan belanja industri. Seperti sektor pertanian, perikanan, UKM, dan kegiatan produktif lainnya,” tambah dia.

Lebih jauh, Erani mengungkapkan bahwa pemborosan dalam RAPBN 2014 bukan hanya terjadi pada anggaran belanja pegawai dan bayar hutang. Namun agenda impor juga terbilang besar. Erani tidak menafikan bahwa kebutuhan impor dalam skema belanja modal industri memang terbilang tinggi. Namun jika tidak ada terobosan untuk membuat anggaran yang berimbang maka akan percuma biaya yang telah keluar untuk belanja modal itu. “Sebab, industri itu sendiri nantinya tidak dapat terdorong produksinya karena tidak ada dukungan khusus dalam hal ini,\" tandas Dia.

Untuk itu, Erani menekankan pada perubahan APBN 2014 nanti pemerintah bisa memberi perhatian pada sektor-sektor industri secara riil. Langkahnya pemerintah harus mau membuat skema yang lebih besar untuk anggaran pertanian, perindustrian dan UKM. “Itu kan sektor-sektor produktif. Minimal pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp16 triliun sampai Rp17 triliun pada pertanian, perindustrian, dan UKM,” tambah dia.

Hal senada dikatakan Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Dr.Enny Sri Hartati. Dia mengungkapkan, fundamental ekonomi Indonesia yang tercermin dalam APBN masih rapuh dan tidak berkualitas. Pasalnya postur APBN yang lebih banyak dialoksikan untuk gaji pegawai negeri sipil tidak akan memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi. \"APBN itu hanya laporan ritual saja buat pemerintah. Karena APBN selalu meleset dari asumsi, makanya pemerintah selalu merubah dengan keluarnya APBN Perubahan,\" kata Enny saat dihubungi Neraca, kemarin.

Enny menjelaskan seharusnya ada dua sektor yang menjadi fokus Pemerintah dalam mengalokasikan belanja negara yaitu terkait dengan pangan dan energi. Menurut Enny, dengan Pemerintah memberikan perhatian terhadap kedua sektor tersebut maka bukan mustahil pertumbuhan diatas 6% akan bisa jadi kenyataan meskipun dalam keadaan krisis.

Di sektor pangan, Enny mengatakan keberpihakan pemerintah di sektor pangan masih kurang lantaran anggaran untuk Kementerian Pertanian yang menjadi backbone masalah pangan masih sedikit. \"Dengan Pemerintah memberikan tambahan anggaran untuk pangan, maka nantinya akan tercipta peningkatan produktivitas. Hasilnya, Indonesia tidak akan ketergantungan terhadap impor dan nantinya defisit neraca perdagangan yang disebabkan dari impor pangan akan berkurang. Ujungnya adalah, para petani mendapatkan hasilnya dengan peningkatan daya beli,\" papar dia.

Sementara di sektor energi, Eny menjelaskan alokasi anggaran APBN untuk BBM yang mencapai Rp300 triliun harus dikurangi agar tidak lagi ketergantungan terhadap BBM. Belum lagi, hampir seluruh BBM berasal dari impor dan defisit neraca perdagangan Indonesia berasal dari impor migas. \"Pemerintah harus bisa memangkas anggaran untuk BBM dialihkan untuk infrastruktur gas. Kalau impor bbm dipangkas, maka defisit neraca perdagangan bisa mengecil dan nantinya nilai tukar rupiah bisa terkendali,\" tegas dia.

Menurut Enny, berapa pun pertumbuhan ekonomi yang dipatok oleh pemerintah, harusnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. \"Meskipun pertumbuhan 5% akan tetapi berkualitas maka itu lebih baik dibandingkan dengan pertumbuhan 6-7% akan tetapi tidak berkualitas,\" katanya.

Bagi Enny, pertumbuhan yang berkualitas adalah pertumbuhan yang didorong dari sektor yang strategis yang artinya bisa menghasilkan barang. Sehingga nantinya bisa dinikmati oleh perekonomian domestik dan bisa menciptakan daya beli yang menjadi lebih kuat. Pada akhirnya, pertumbuhan ekonomi yang sustainable.

Sedangkan di mata Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Aziz, dalam postur RAPBN 2014 yang perlu mendapatkan perhatian serius oleh pemerintah adalah dalam hal pembiayaan birokrasi. Dalam RAPBN 2014, alokasi anggaran belanja pegawai direncanakan sebesar Rp276,7 triliun atau meningkat 18,8% dari belanja pegawai dalam APBN-P 2013. Besarnya anggaran belanja pegawai membuat APBN tidak berkualitas karena tidak akan memberikan dampak yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi.

“Melihat anggaran belanja pegawai ini, saya melihat pemerintah tidak serius untuk mengalokasikan anggaran atau kebutuhan belanja yang lebih penting dan mementingkan belanja pegawai ini,” ujar Harry kepada Neraca, Kamis.

Tak Ada Ekspansi

Sementara itu, wakil dari kalangan dunia usaha pun tak mau ketinggaralan. Lihat saja, Wakil Ketua Umum KADIN bidang Kebijakan Moneter, Fiskal dan Publik Hariyadi B. Sukamdani mengulas, asumsi makro di RAPBN 2014 yang ditetapkan pemerintah menggambarkan bahwa pemerintah tidak melakukan ekspansi pembangunan dengan menetapkan pertumbuhan ekonomi di dalam negeri.

Pasalnya, pemerintah lebih besar mengalokasikan dana untuk belanja pegawai dan membayar utang luar negeri. Sementara subsidi untuk infrastruktur dan penggerak ekonomi dalam negeri, seperti pertanian, perdagangan, industri, tidak diperhatikan.

\"Seharusnya pemerintah mengalokasikan dana ke sektor pertanian dan industri. Ini ditujukan untuk memacu produktivitas di dalam negeri agar produk menjadi berkualitas tinggi, sehingga bisa saing di pasar ekspor. Serta untuk pemenuhan ketersediaan di dalam negeri, sehingga kita tidak ketergantungan impor,\" jelas Haryadi saat dihubungi Neraca, Kamis.

Haryadi memaparkan, untuk menggenjot daya saing produk di dalam negeri, pemerintah juga harus mensubsidi sektor energi untuk industri di dalam negeri, memberikan pupuk murah kepada petani dan memberikan insentif kemudahan ekspor. “Semua ini ditujukan agar daya saing produk Indonesia menjadi lebih baik, sehingga kinerja ekspor terdongkrak,\" tukas dia.

Untuk RAPBN 2014, Haryadi menilai bahwa asumsi pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan pemerintah 6,3% terlampau optimistis, di tengah situasi global dan domestik yang tak kondusif. \"Untuk pertumbuhan ekonomi saya kira hanya 5,9% sampai 6%,\" tandas dia. Selain itu, asumsi inflasi dipatok 4,5% oleh pemerintah, untuk kondisi seperti ini inflasi bisa mencapai 5,5% sampai 6 %.

Related posts