Setidaknya ada tiga defisit yang mendera ekonomi nasional. Yaitu defisit perdagangan luar negeri yang mencapai US$ 3 miliar, defisit APBN sekitar Rp 200 triliun, dan defisit transaksi berjalan yang mencapai US$ 9 miliar. Ketiga defisit ini ditambah Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2014 tak realistis melihat fundamental ekonomi, memicu pasar memandang negatif dan pesimis melihat perekonomian nasional. Akibatnya, pasar saham dan valuta asing langsung bergejolak liar.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) langsung terjun bebas ke level di bawah 4000 dan nilai tukar Rupiah ambruk sampai Rp 11.000 per dolar AS.

Wajar saja pasar memandang pesimis dan kecewa melihat RAPBN 2014. Di saat ekonomi nasional dihantam tsunami defisit, RAPBN 2014 malah lebih bernuansa politik daripada menjadi pijakan pertumbuhan ekonomi. Lihat saja rencana anggaran yang disiapkan.

Nuansa politik kental tercermin dari niat pemerintah menaikan lagi gaji pegawai negeri sipil dan militer. Sementara beberapa anggaran subsidi untuk rakyat dicabut. Kemungkinan kenaikan gaji pegawai negeri untuk mendongkrak popularitas Presiden SBY dan elektabilitas Partai Demokrat yang hancur lebur akibat skandal korupsi.

Aroma politik juga tercermin dari anggaran yang besarnya di atas Rp 30 triliun untuk sektor non ekonomi, seperti agama, pertahanan, pendidikan dan sektor lain yang tak terkait ekonomi. Hanya infrastruktur, sektor yang terkait ekonomi dan memperoleh anggaran lebih dari Rp 30 triliun.

Sementara itu, sektor yang sangat strategis dan penting sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi nasional seperti pertanian, perindustrian, perdagangan dan perumahan, malah mengalami penyusutan alokasi anggaran. Padahal, sektor-sektor ini terkait erat kemampuan produksi. Pangan misalnya, pengurangan subsidi pertanian, pupuk sampai benih, membuat produksi pangan di republik ini bakal melorot hingga berbuntut Indonesia akan sangat bergantung pada pangan pangan. Dan seperti biasa, kalau mengandalkan impor untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional, maka harganya akan sangat rentan pada kenaikan. Ini yang membuat pasar memandang pesimis pada kerawanan gejolak harga di tanah air.

Sektor industri juga mengalami nasib serupa dengan pertanian. Padahal, produk Indonesia sudah gagal bersaing dengan produk negara lain. Tak hanya di pasar global, tapi juga di pasar dalam negeri. Boleh dibilang produk Indonesia menjadi tamu di negeri sendiri. Harusnya, pemerintah memberi subsidi habis-habisan pada industri dalam negeri agar mampu bertarung di pasar lokal dan global.

Kalau Pemerintah ingin menyelamatkan ekonomi nasional dari ancaman krisis yang berkepanjangan, maka salah satu jurus yang strategis adalah merombak total RAPBN 2014. Perbanyak anggaran subsidi demi mendorong kemampuan produksi pertanian dan industri dalam negeri, karena pada ujungnya adalah kemampuan daya beli masyarakat. Jurus menaikan gaji pegawai negeri bukan hanya memperlihatkan sikap pemerintah yang tak peduli pada kesejahteraan rakyat, dan hanya peduli kesejahteraan pegawai negeri. Masalahnya, peningkatan daya beli pegawai negeri tak bakal berarti banyak bagi pertumbuhan ekonomi. Sudah saatnya APBN untuk kesejahteraan rakyat, bukan kesejahteraan segelintir pegawai negeri.