KKP Bangun Gedung Senilai Rp 239 M

Jumat, 23/08/2013

NERACA

Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam waktu dekat akan memiliki gedung baru di Jakarta. Pembangunan gedung baru ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja para karyawan. Sementara itu biaya yang dialokasikan sebesar Rp 239 miliar.

“Dengan pembangunan gedung ini diharapkan nantinya sinergitas antar unit eselon I dapat meningkat yang pada akhirnya kinerja seluruh pegawai dilingkungan KKP semakin tinggi. Sehingga tugas-tugas kedinasan yang diemban dapat diselesaikan dengan baik,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Sharif C. Sutardjo saat acara Ground Breaking pembangunan gedung baru KKP di Jakarta, Kamis (22/8).

Kemudian Sharif menjelaskan sejauh ini secara keseluruhan KKP punya pegawai sebanyak 10.000 orang yang tersebar di seluruh Indonesia. Di Jakarta sendiri terdapat sekitar 3.000 pegawai yang berdinas. Sementara hingga kini KKP masih menyewa beberapa gedung secara komersil dan sebagian dipinjami oleh Kementerian Keuangan. “Daerahnya jauh-jauh. Ada di Ancol, Ragunan, dan Menara 165. Jadi supaya efektif dan efisien kita buat jadi satu komplek. Karena selama ini koordinasi kerja kita juga agak terhambat,” tambahnya.

Lebih jauh Sharif menyampaikan daya tampung gedung yang akan dibangun pun hanya mampu di isi oleh 1.300 karyawan. Dengan begitu KKP sebetulnya masih membutuhkan ruang lagi untuk menampung 2.000 karyawan lainnya. Namun begitu KKP optimis sisanya tetap dapat ditampung. Karena gedung perpakan yang terletak di dekat kantor KKP juga akan dihuni oleh karyawan KKP.

“Sebetulnya dengan gedung baru pun karyawan KKP belum semuanya tertampung. Tapi gedung perpajakan ini kemungkinan juga akan dialihkan ke kita. Sehingga kita bisa mendapat tambahan ruangan yang dapat kita kelola,” ungkap Sharif.

Sementara itu gedung KKP ini dibangun di atas tanah seluas 1432, 86 ha atau 25,55% dari luas komplek yang ada. Pembangunan fisik gedung KKP akan dimulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 dengan total anggaran sebesar Rp 239.051.000.000. Adapun pelaksana kegiatan fisik pembangunan gedung ini akan dilakukan oleh PT. Hutama Karya dan Konsultan Manajemen Konstruksi oleh PT Yodya Karya.

Sedangkan Konsultan Perencana adalah PT. Cakra Manggilingan Jaya, yang dalam proses pengadaanya melalui Layanan Pengadaan Sistem elektronik (LPSE). “Pendanaannya kita menggunakan anggaran multi years. Jadi dana yang kita alokasikan berasal dari APBN milik kita tahun 2012 hingga 2014,” kata Sharif.

Pembiayaan Proyek

Pada kesempatan yang sama Direktur Operasi PT Hutama Karya(HK) Indradjaja Manopol mengatakan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar baru-baru ini sangat mempengaruhi pembiayaan proyek. Karena pihak PT HK sebelumnya menaksir nilai rupiah maksimal bertengger di Rp 9.600. Namun secara tiba-tiba melonjak hingga Rp 11.000.

“Dari Rp 9.600 naik ke Rp 11.000 ini kan berarti ada gap sebesar Rp 1.400. Artinya pelemahan rupiah sudah mencapai di atas 10%. Nah, 10% ini sangat memberatkan biaya projek,” kata Indradjaja.

Lebih lanjut Indradjaja berharap lemahnya nilai rupiah tidak berlangsung lama. Karena kalau berlangsung lama tentu akan memperngaruhi kekuatan perusahannya untuk menyelesaikan projek tersebut. “Pemerintah harusnya bisa memperhitungkan hal ini dengan baik misalnya melalui eskalasi,” tambahnya.

Di samping itu Indradjaja mengungkapkan biaya produksi yang paling memberatkan secara signifikan pada kebutuhan impor. “Seperti lift, eskalator,mekanikal elektrikal, genteng yang diproduksi dari luar, granit yang didatangkan dari luar itu akan sangat memberatkan. Sedangkan material pokok seperti besi, meskipun diproduksi di Indonesia tapi bahan bakunya dari luar negeri. Mungkin juga semen. Ini pasti akan berpengaruh secara bertahap,” imbuhnya.

Untuk itu PT HK akan melancarkan strategi dengan mengutamakan barang-barang yang akan digunakan terlebih dahulu seperti material untuk fondasi. Sementara jika barang-barang itu masih tidak perlu didatangkan melalui impor maka PT HK akan mengejarnya. “Tapi jika situasi ini berlanjut terus tentunya kami minta pertimbangan dari pemilik projek untuk menaikan anggaran pembangunan,” tutur Indradjaja.